JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan empat Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) telah menyelenggarakan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) sejak 31 Juli 2026 guna menandai dimulainya Tahun Ajaran 2026/2027.
Keempat SRT yang terletak di Kabupaten Barru, Sidenreng Rappang (Sidrap), Tana Toraja, dan Bone tersebut saat ini mulai menampung serta melayani 1.508 siswa.
Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan bahwa pembangunan SRT merupakan langkah nyata pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Sekolah rakyat merupakan program utama untuk mengentaskan kemiskinan. Dengan menyekolahkan adik-adik dari keluarga prasejahtera, mereka diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup keluarganya dari prasejahtera menjadi sejahtera, sekaligus mempersiapkan generasi Indonesia Emas 2045,” kata Menteri Dody.
Bersamaan dengan berjalannya aktivitas belajar, Kementerian PU terus menyempurnakan berbagai fasilitas utilitas pendukung agar seluruh infrastruktur dapat berfungsi secara maksimal.
Khusus di SRT Kabupaten Barru, percepatan penuntasan sistem penyediaan air bersih dilakukan melalui penyambungan jaringan PDAM serta koordinasi lintas instansi bersama pemerintah daerah setempat.
Sepanjang proses penyempurnaan tersebut, pasokan air bersih tetap dipenuhi memanfaatkan distribusi mobil tangki sehingga pelaksanaan MPLS maupun kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung lancar.
Melalui Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis (Satker PS) Provinsi Sulawesi Selatan, Kementerian PU membangun Sekolah Rakyat sebagai sebuah kawasan pendidikan terpadu yang dilengkapi ruang kelas jenjang SD, SMP, hingga SMA, laboratorium, asrama siswa, rumah susun guru, gedung serbaguna, masjid, kantin, dapur beserta sistem instalasi pengolahan limbah, penyediaan air bersih, lapangan olahraga, serta pelbagai fasilitas pendukung lainnya.
Keseluruhan prasarana dirancang khusus guna menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung pembentukan karakter siswa melalui sistem pendidikan berasrama.
Keempat SRT tersebut menampung total 1.508 siswa, dengan rincian 446 siswa di Sidrap, 393 siswa di Barru, 340 siswa di Tana Toraja, dan 329 siswa di Bone.
Memasuki Tahun Ajaran 2026/2027, kawasan SRT kini mulai semarak dengan berbagai kegiatan pendidikan.
Para siswa hadir didampingi orang tua masing-masing dan disambut oleh kepala sekolah, para guru, serta wali asuh yang siap mendampingi proses pembelajaran dan kehidupan di asrama.
Di Provinsi Sulawesi Selatan sendiri, Kementerian PU membangun total 9 Sekolah Rakyat Terintegrasi yang pelaksanaan MPLS-nya digelar secara bertahap.
Dengan beroperasinya 4 SRT baru ini, tercatat hingga saat ini sebanyak 7 dari 9 Sekolah Rakyat telah menyelenggarakan MPLS, meliputi Kota Makassar, Kabupaten Takalar, Sinjai, Barru, Sidrap, Tana Toraja, dan Bone.
Adapun Sekolah Rakyat di Kabupaten Soppeng dan Wajo bakal memulai MPLS pada gelombang selanjutnya bertepatan dengan penyelesaian tahap akhir utilitas pendukung agar seluruh fasilitas siap digunakan sejak awal KBM.
Direktorat Jenderal Prasarana Strategis menegaskan bahwa tolok ukur keberhasilan pembangunan Sekolah Rakyat tidak hanya dinilai dari selesainya fisik bangunan, melainkan juga dari keberfungsian infrastruktur dalam menunjang proses pendidikan.
Saat ruang kelas mulai diisi kegiatan belajar, guru mengajar, dan para siswa mendapatkan ruang belajar yang aman dan nyaman, di situlah prasarana memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Pembangunan Sekolah Rakyat menjadi bagian dari penyerapan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk membuka lebar pintu pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Program ini turut mendukung Visi PU 608, terutama target 0 % kemiskinan, melalui penyediaan infrastruktur pendidikan yang memberi akses layanan dasar sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Berkat sinergi bersama pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait, Kementerian PU terus menghadirkan infrastruktur yang aman, fungsional, dan berkelanjutan sebagai fondasi menuju Indonesia yang Berdaulat, Adil, dan Makmur.
