RIAU - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meninjau progres pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 1 Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Provinsi Riau, Kamis (6/8/2026).
Dalam peninjauan tersebut, Menteri Dody mendorong percepatan penyelesaian pekerjaan, khususnya tahap finishing, agar seluruh sarana dan prasarana siap mendukung kegiatan belajar mengajar secara aman dan nyaman.
Menteri Dody menegaskan bahwa selain target waktu, kualitas penyelesaian pekerjaan harus menjadi perhatian utama.
"Yang belum selesai segera diselesaikan, terutama kerapian pada tahap finishing, sehingga seluruh kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik," kata Menteri Dody.
Lebih lanjut, Menteri Dody menyatakan bahwa pembangunan sekolah rakyat merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menyediakan akses pendidikan berkualitas lewat penyediaan infrastruktur yang memadai.
Oleh karena itu, pembangunan tidak hanya berfokus pada penyelesaian gedung sekolah, tetapi juga seluruh infrastruktur pendukung yang menunjang aktivitas pendidikan.
Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kuantan Singingi dibangun di atas lahan seluas 7,5 hektare dengan total luas bangunan 13.081,84 meter persegi yang terdiri atas 25 massa bangunan.
Pembangunan proyek ini ditangani oleh Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Riau bersama kontraktor pelaksana PT Duta Rama – PT Gala Karya (KSO), dengan nilai kontrak sebesar Rp226,98 miliar dari APBN Tahun Anggaran 2025–2026.
Hingga 3 Agustus 2026, progres pembangunan secara keseluruhan telah mencapai 92,59% dengan target penyelesaian pada 8 Agustus 2026.
Berbagai fasilitas utama yang telah memasuki tahap akhir meliputi gedung SD, SMP, SMA, gedung serbaguna, dapur, tempat ibadah, asrama, sarana olahraga, jaringan utilitas, serta penataan kawasan sekolah terpadu.
Sekolah Rakyat Terintegrasi merupakan bagian dari program pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat melalui infrastruktur yang berkualitas.
Sejalan dengan Visi PU 608, Kementerian PU menyediakan infrastruktur pendidikan yang aman, fungsional, dan berkelanjutan sebagai fondasi peningkatan mutu SDM sekaligus mendukung target kemiskinan 0 %.
