BANJARBARU - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menempatkan pembangunan prasarana sebagai fokus utama dalam pengalokasian anggaran tahun 2027.
Kebijakan ini dipandang amat krusial guna mestimulasi akselerasi ekonomi, memangkas tingkat kemiskinan, serta meratakan tingkat kesejahteraan warga.
Kepala Bappeda Kalsel, Astuty Suprapti menyampaikan poin tersebut pada agenda diskusi santai bertajuk “Tugul Maharagu, Begawi Laju, Banua Maju” yang digagas Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalsel bersama awak media di Depot Soraya Banjarmasin, Selasa (4/8/2026).
Pihak eksekutif menyadari bahwa pengerjaan fisik memakan porsi dana yang tergolong masif.Kendati demikian, faedah positifnya diyakini bakal dirasakan oleh seluruh warga Kalimantan Selatan.
“Penganggaran terbesar memang diarahkan ke sektor infrastruktur karena dampaknya bisa dirasakan secara luas oleh masyarakat,” ungkap perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalimantan Selatan.
Dalam merumuskan rencana pembangunan, jajaran pemerintah memilah Kalimantan Selatan ke dalam tiga kelompok area utama berdasar pada potensi spesifik masing-masing daerah.Kelompok pertama yakni Banjarbakula yang mencakup Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, serta Barito Kuala.Kelompok kedua ialah kawasan pesisir yang melingkupi Tanah Bumbu dan Kotabaru.Adapun kelompok ketiga, Banua Anam, membawahi enam kabupaten di area hulu.
Pemintatan area ini diterapkan supaya arah pembangunan dapat dipasangkan dengan kekayaan unggulan di tiap-tiap wilayah.Pada area pesisir, contohnya, pemerintah memacu pengerjaan akses jalan, jembatan, serta optimalisasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mekar Putih di Kabupaten Kotabaru.
Area tersebut digadang-gadang bakal menjadi tumpuan baru roda perekonomian Kalimantan Selatan, utamanya lewat sokongan simpul logistik dan pelabuhan yang strategis.Di sisi lain, area Banua Anam dipacu lewat penguatan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, sampai manufaktur berbasis komoditas lokal.
Salah satu agenda utama yang memperoleh fokus penuh ialah pembiakan itik Alabio di Kabupaten Hulu Sungai Utara lewat karya terobosan “SINTIWA”, yang terdahulu memperoleh atensi dari Kementerian Dalam Negeri sebagai bagian dari strategi menekan stunting dan kemiskinan.
Jajaran pemerintah pun mengalokasikan insentif finansial sebesar Rp500 juta untuk tiap kabupaten dan kota guna menyokong rangkaian agenda prioritas, termasuk penuntasan buta aksara melalui jalur pendidikan paket A, B, dan C.
Sesuai penjelasan Bappeda, langkah ini merupakan bentuk perwujudan dari 10 komitmen Gubernur Kalimantan Selatan.Kendati tata kelola pendidikan kesetaraan bertumpu pada kewenangan pemerintah kabupaten dan kota, jajaran pemerintah provinsi tetap menyalurkan sokongan lewat bantuan finansial.
Pendekatan serupa turut diterapkan pada agenda penguatan pesantren modern.Jajaran pemerintah provinsi tak mendirikan bangunan fisik pesantren lantaran ranah tersebut berada di bawah otoritas Kementerian Agama, melainkan memacu peningkatan mutu pembelajaran serta kolaborasi lintas instansi.
Di samping itu, penggarapan prasarana strategis, seperti jalan lintasan Banjarmasin-Tanah Bumbu, jembatan penghubung ke Kotabaru, hingga jalur menuju Kawasan Ekonomi Khusus Mekar Putih, diproyeksikan sanggup mendongkrak laju ekonomi Kalimantan Selatan.
Pemerintah mematok capaian pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan menyentuh angka 8,1 % pada 2029.Akan tetapi, target ini dinilai relatif berat mengingat timbulnya penyusutan Dana Transfer ke Daerah (TKD) pada 2027 yang ditaksir mencapai Rp1,7 triliun.
Saat ini, laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan berada di kisaran 5,22 %, sedangkan tenggat jangka menengah pada 2026 dipatok di angka 6 persen.Walau begitu, pemerintah tetap optimis target tersebut sanggup diraih.
Sejumlah parameter makro menunjukkan pergerakan positif, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menembus sekitar 76 poin, melampaui estimasi awal sebesar 74 poin.Tingkat kemiskinan pun sanggup ditekan hingga kisaran 3,4 %, lebih unggul dari acuan yang ditetapkan sebelumnya.
Pemerintah berharap aneka program pembangunan yang telah dirancang sanggup terus memacu roda ekonomi, memangkas angka pengangguran, serta memajukan kesejahteraan warga di seluruh pelosok Kalimantan Selatan.
