JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), serta Direktorat Jenderal Imigrasi untuk membumiharuskan sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sampai ke akar-akarnya.

Ia menilai bahwa praktik penyaluran pekerja migran ilegal masih menjadi masalah krusial yang wajib ditangani secara komprehensif, mulai dari tindakan hukum bagi sindikat hingga peningkatan sistem pengawasan serta tata kelola penempatan pekerja migran.

"Saya mendukung penuh Kapolri, Menteri Pelindungan Pekerja Migran, dan Dirjen Imigrasi untuk mengambil langkah luar biasa membongkar sindikatnya sampai ke akar, jangan berhenti diperekrut lapangan saja," kata Sahroni dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Akhir-akhir ini, ia menyatakan sering membaca dan memperoleh laporan terkait TPPO yang kian meresahkan.

Hal tersebut, menurutnya, mesti memperoleh atensi serius lantaran modus yang diterapkan kian rapi dan jumlah korbannya terus melambung.

Ia berpendapat, upaya penumpasan TPPO pun wajib berjalan sejajar dengan pembenahan sistem penempatan pekerja migran supaya publik lebih gampang mengakses prosedur resmi dan tak terjerat jaringan ilegal.

Penegakan hukum, ujarnya, wajib berjalan selaras dengan pembenahan tata kelola, seperti menyederhanakan prosedur resmi, menutup celah pungutan liar, serta memperketat pengawasan pada tiap pintu keluar negara.

"Negara harus hadir melindungi pekerja migran dari awal proses keberangkatan, karena mereka berangkat untuk mencari kehidupan yang lebih baik, menyumbang devisa negara, bukan untuk menjadi korban mafia perdagangan orang," ucap Sahroni.