JAKARTA - Menjelang usia 499 tahun dan memasuki era 5 abad Jakarta, transportasi publik ibu kota berkembang pesat menjadi simbol modernisasi kota.

Namun bagi kelompok rentan, mulai dari lansia hingga penyandang disabilitas, kemajuan itu belum selalu berarti perjalanan yang mudah.

Sebab bagi mereka, transportasi publik bukan pilihan, melainkan kebutuhan.

Bagi Arif (32), penyandang disabilitas netra yang setiap hari menggunakan KRL untuk berangkat kerja ke kawasan Thamrin, transportasi publik adalah penopang utama mobilitasnya.

“Kalau enggak ada transportasi publik, mobilitas saya jauh lebih terbatas. Saya enggak mungkin mengandalkan kendaraan pribadi,” ujar Arif saat ditemui di Stasiun Sudirman, Kamis (25/6/2026).

Sebagai tunanetra, Arif sangat bergantung pada fasilitas aksesibilitas yang tersedia di stasiun.

Ia mengaku guiding block dan pengumuman audio sangat membantu untuk mengetahui arah pergerakan dan informasi perjalanan.

“Audio announcement penting banget buat tahu kereta tujuan mana yang datang,” kata dia.

Meski demikian, Arif menilai fasilitas tersebut belum selalu berfungsi optimal.

Hambatan sering kali justru datang dari perilaku pengguna lain.

“Guiding block kadang terhalang orang berdiri atau barang. Jadi akses yang harusnya membantu malah terhambat,” ujar dia.

Bagi Arif, infrastruktur saja tidak cukup untuk mewujudkan transportasi inklusif.

Kesadaran publik menjadi faktor yang sama pentingnya.

“Saya berharap awareness masyarakat meningkat. Infrastruktur penting, tapi perilaku pengguna juga sama pentingnya,” kata dia.

Hal serupa dirasakan Maya (28), pengguna kursi roda yang rutin menggunakan KRL untuk mobilitas kerja dan kegiatan komunitas.

Menurut dia, kondisi layanan saat ini jauh lebih baik dibanding beberapa tahun lalu.

“Lift sangat membantu pengguna kursi roda seperti saya,” ujarnya.

Namun, Maya menilai aksesibilitas belum merata dari awal hingga akhir perjalanan.

Tantangan terbesar justru muncul saat berpindah antar-area.

“Kadang dari trotoar ke stasiun masih ada permukaan yang enggak rata atau ramp terlalu curam,” kata Maya.

Pengalaman Maya menunjukkan bahwa inklusivitas transportasi publik tidak bisa dinilai hanya dari fasilitas di dalam stasiun.

Jalur pejalan kaki, trotoar, hingga konektivitas menuju simpul transportasi juga menentukan.

“Saya ingin aksesibilitas dipikirkan dari awal perjalanan sampai akhir, bukan cuma di stasiun,” tuturnya.

Kelompok lansia menghadapi tantangan berbeda.

Penurunan kondisi fisik membuat perjalanan yang bagi orang lain terasa biasa bisa menjadi aktivitas yang melelahkan.

Nurdin (67), pensiunan PNS yang kerap menggunakan MRT Jakarta untuk kontrol kesehatan dan bertemu keluarga, mengaku moda ini memberi pengalaman yang relatif nyaman.

“MRT sangat nyaman. Bersih, dingin, teratur,” ujar Nurdin saat ditemui di Stasiun MRT Dukuh Atas BNI.

Ia mengapresiasi fasilitas seperti lift, eskalator, dan kursi prioritas yang mempermudah mobilitas lansia.

“Lift dan kursi prioritas sangat membantu,” katanya.

Meski demikian, Nurdin menyoroti satu persoalan yang kerap luput dari perhatian: akses menuju stasiun.

“Masalahnya jalan menuju stasiun kadang cukup jauh. Buat lansia itu lumayan melelahkan,” ujar dia.

Pendapat serupa disampaikan Rosita (62), ibu rumah tangga yang cukup sering menggunakan MRT untuk mengunjungi anaknya atau sekadar bepergian.

“Nyaman sekali, saya suka karena tertib,” kata Rosita.

Namun, ia mengaku masih kesulitan ketika harus berpindah jalur atau mencari arah keluar stasiun.

Bagi Rosita, petunjuk arah yang lebih sederhana dan pendampingan petugas akan sangat membantu lansia.

“Harapannya petunjuk arah lebih jelas dan ada pendampingan untuk lansia yang masih bingung,” ujarnya.

Kisah Nurdin and Rosita menunjukkan bahwa kelompok lansia membutuhkan lebih dari sekadar fasilitas fisik.

Mereka juga memerlukan sistem navigasi yang intuitif dan dukungan petugas yang responsif.

Kepala Divisi Corporate Secretary MRT Jakarta Rendy Primartantyo mengatakan, MRT Jakarta telah mengacu pada berbagai standar pelayanan untuk memastikan kelompok prioritas dapat mengakses layanan dengan aman dan nyaman.

Saat ini MRT menyediakan priority passenger gate, lift khusus pelanggan prioritas, blok taktil, toilet disabilitas, portable ramp untuk kursi roda, area kursi roda di kereta, peta braille, hingga pelatihan bahasa isyarat untuk petugas.

Menurut data pengguna Kartu Layanan Gratis (KLG), jumlah penumpang lansia di MRT pada Januari 2026 mencapai 31.993 orang dan meningkat menjadi 42.889 pada Mei 2026.

Sementara pengguna disabilitas meningkat dari 2.450 menjadi 3.436 dalam periode yang sama.

Angka tersebut menunjukkan kelompok rentan semakin aktif memanfaatkan transportasi publik.

Namun Rendy mengakui tantangan terbesar justru berada pada pembangunan budaya inklusif.

“Masih diperlukan peningkatan kesadaran untuk menghormati hak kelompok rentan, seperti lansia dan penyandang disabilitas,” kata dia.

Sementara itu, Corporate Secretary LRT Jakarta Sheila Maharshi menyebut LRT Jakarta juga terus mengembangkan layanan inklusif.

Fasilitas seperti lift, tactile paving, gate prioritas, toilet ramah disabilitas, ruang ibu dan anak, ruang tenang, hingga kursi prioritas telah disediakan di stasiun dan kereta.

Menurut data internal, persentase pengguna disabilitas yang memakai kartu layanan gratis di LRT meningkat dari 2,8 persen pada 2025 menjadi 7,29 persen pada pertengahan 2026.

Kendati demikian, Sheila mengakui tantangan utama tetap terletak pada konektivitas.

“First mile dan last mile masih menjadi tantangan agar pelanggan prioritas dapat menjangkau stasiun dengan mudah dan tanpa hambatan,” ujarnya.

Di KRL Commuter Line, persoalan serupa juga muncul.

VP Corporate Secretary KAI Commuter Karina Amandamenyebut jumlah pengguna KRL terus meningkat signifikan, dari 331,8 million penumpang pada 2023 menjadi 400,9 juta pada 2025.

Pertumbuhan ini menunjukkan KRL tetap menjadi tulang punggung mobilitas warga metropolitan.

Namun Karina mengakui kepadatan penumpang saat jam sibuk masih menjadi keluhan utama.

“Kondisi kepadatan sangat memengaruhi kenyamanan pengguna transportasi umum,” kata dia.

Bagi kelompok rentan, situasi ini menjadi tantangan berlipat.

Fasilitas mungkin tersedia, tetapi ketika peron padat dan gerbong penuh, aksesibilitas menjadi sulit dirasakan.

Deputy Director Institute for Transportation and Development Policy Deliani Siregar menilai, transportasi publik di Jakarta bagi kelompok rentan sejatinya bukan sekadar soal mobilitas, melainkan soal keadilan akses terhadap ruang kota.

Menurut Deliani, banyak kelompok rentan seperti lansia, perempuan, dan penyandang disabilitas menggunakan transportasi publik bukan semata karena preferensi, tetapi karena keterbatasan pilihan mobilitas.

“Transportasi publik bukan sekadar pilihan bagi kelompok rentan, bahkan banyak yang menggantungkan mobilitasnya pada transportasi publik,” ujar Deliani saat dihubungi.

Ia menjelaskan, kelompok rentan sering kali tidak memiliki akses yang sama terhadap kendaraan pribadi.

Dalam banyak rumah tangga, misalnya, kendaraan bermotor lebih banyak digunakan pencari nafkah utama.

Sementara bagi penyandang disabilitas, keterbatasan dalam mengemudi membuat transportasi publik menjadi tumpuan utama.

“Bagi penyandang disabilitas, transportasi publik menjadi akses utama untuk layanan kesehatan, pendidikan, hingga kesempatan ekonomi,” katanya.

Deliani menilai, inilah alasan mengapa kualitas dan keandalan transportasi publik Jakarta perlu dilihat sebagai isu keadilan sosial.

Meski Jakarta telah mencatat kemajuan besar dalam pengembangan transportasi publik, tantangan inklusivitas dinilai belum selesai.

Berdasarkan data, cakupan layanan transportasi publik Jakarta telah mencapai 91 persen wilayah kota, tetapi mode share atau proporsi warga yang menggunakan transportasi umum baru sekitar 15 persen.

Artinya, layanan memang semakin luas, tetapi belum sepenuhnya menarik atau nyaman untuk dipilih masyarakat.

Menurut Deliani, aksesibilitas menjadi salah satu faktor kunci yang masih perlu diperbaiki.

“Layanannya tersedia, tapi belum cukup menarik untuk dipilih. Aksesibilitas adalah salah satu kuncinya,” ujar dia.

Ia mengapresiasi adanya progres dari sisi infrastruktur.

Dari hanya satu halte uji coba inklusif pada 2023, kini ratusan halte telah dilengkapi fasilitas seperti peta braille, lift, jalur pemandu, serta gate yang lebih ramah bagi pengguna kursi roda.

Sejumlah intervensi tersebut juga mulai diadopsi operator seperti MRT Jakarta.

Namun, Deliani menegaskan bahwa pembangunan fasilitas fisik saja belum cukup.

Menurut dia, kelompok rentan masih menghadapi hambatan nyata seperti waktu tunggu yang lama, kebutuhan transfer antarmoda yang rumit, serta akses menuju halte dan stasiun yang belum sepenuhnya ramah.

“Yang sering jadi persoalan justru pengalaman perjalanan secara keseluruhan, bukan hanya fasilitas di dalam stasiun atau halte,” kata dia.

Ia menyoroti persoalan first mile dan last mile, yakni perjalanan dari rumah menuju simpul transportasi dan sebaliknya, sebagai titik lemah utama transportasi Jakarta.

Selama trotoar masih terputus, penyeberangan belum aman, dan jalur pejalan kaki belum inklusif, maka kelompok rentan akan tetap menghadapi hambatan.

“Selama trotoar masih terputus dan penyeberangan masih tidak ramah, transportasi publik tidak akan pernah benar-benar inklusif,” ujar Deliani.

Menurut dia, ada anggapan bahwa tarif murah atau gratis sudah cukup untuk menarik kelompok rentan menggunakan transportasi publik.

Padahal, hasil pemantauan ITDP menunjukkan hal berbeda.

Tarif memang penting, tetapi bukan faktor utama yang menentukan apakah seseorang mau beralih ke transportasi umum.

“Yang menggerakkan orang beralih ke transportasi publik bukan harga tiketnya, melainkan kualitas keseluruhan pengalaman bermobilitas,” kata Deliani.

Di usia Jakarta ke-499 dan menuju lima abad kota ini pada tahun depan, Deliani menilai masih ada pekerjaan rumah besar yang perlu diselesaikan.

Selain integrasi antarmoda yang benar-benar aksesibel, ia juga menekankan pentingnya pelibatan langsung kelompok rentan dalam perencanaan dan evaluasi transportasi.

Menurut dia, kelompok rentan bukan hanya pengguna, tetapi pihak yang paling memahami apakah sebuah fasilitas benar-benar inklusif atau tidak.

“Infrastruktur bisa dibangun dengan niat terbaik, tetapi tanpa keterlibatan langsung perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas, hasilnya akan terus meleset dari kebutuhan nyata,” tuturnya.