MEDAN - Tindakan taktis segera dijalankan oleh Bupati Dairi Vickner Sinaga usai wilayahnya sukses mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-12 kalinya dari BPK Perwakilan Sumatera Utara.
Kepala daerah ini langsung menggelar Rapat Kerja dengan seluruh jajaran pejabat dinasnya pada Jumat (29/05/2026).
Pertemuan krusial tersebut dilangsungkan di Mess Pemkab Dairi, Jalan Jamin Ginting, Kota Medan.
Akselerasi pembangunan Kabupaten Dairi menjadi tema sentral dalam rapat ini, bersamaan dengan agenda peninjauan langsung atas kondisi aset-aset daerah yang dianggap terbengkalai serta belum dioptimalkan dengan baik.
Bupati beserta jajarannya mengevaluasi secara komprehensif pelaksanaan aksi gotong royong massal yang telah bergulir di tiga wilayah, yaitu Kecamatan Sumbul, Pegagan Hilir, dan Siempat Nempu Hilir.
Pertemuan ini pun mengulas strategi percepatan pelaksanaan proyek fisik pemerintah daerah untuk tahun anggaran 2026.
Aktivitas gotong royong yang mengikutsertakan warga setempat tersebut mencakup penambalan jalan rusak menggunakan material sirtu atau base, pembersihan area badan jalan, serta normalisasi saluran air.
Di samping itu, masyarakat dan aparat bergotong royong mendirikan drainase alam, menyemprot rumput liar di tepi jalan dengan herbisida, melakukan pengecoran jalan semen di Desa Lae Markelang, hingga membenahi fasilitas jembatan rusak di wilayah Pegagan Hilir.
Bupati Vickner Sinaga memberikan apresiasi yang tinggi atas besarnya kontribusi dan peran aktif dari seluruh warga dalam aksi gotong royong tersebut.
Semangat kebersamaan yang diperlihatkan oleh warga dinilai menjadi modal yang sangat berharga untuk menyokong jalannya pembangunan daerah, merawat keasrian lingkungan, serta menyukseskan program JATAGENA atau Jalan Tanpa Genangan Air agar terhindar dari banjir.
Aparatur dinas terkait diinstruksikan oleh Bupati untuk segera merampungkan seluruh dokumen administrasi, perencanaan teknis, hingga proses lelang pengadaan barang.
Target utamanya adalah supaya seluruh proyek pengerjaan fisik di lapangan sudah bisa mulai menandatangani kontrak kerja pada awal bulan Juni 2026 mendatang.
Pihak Pemkab Dairi turut mengeluarkan imbauan resmi agar masyarakat luas bisa sedikit bersabar dalam menghadapi kondisi fasilitas jalan di beberapa titik yang saat ini masih memerlukan perbaikan secara bertahap.
Pemerintah daerah menegaskan akan terus berjuang keras mempercepat proses perbaikan infrastruktur publik dengan menyesuaikan kondisi kas keuangan daerah serta aturan hukum pengadaan barang yang berlaku negara.
Fasilitas Mess Pemkab Dairi yang berada di Kota Medan juga tidak luput dari sorotan tajam Bupati dalam rapat kerja tersebut.
Vickner memerintahkan jajarannya untuk melakukan pemeriksaan total terhadap kelayakan bangunan gedung, kejelasan status pemakaian, serta merancang strategi pemanfaatan aset agar ke depan bisa mendatangkan keuntungan yang maksimal bagi pemda dan warga.
Pengelolaan aset daerah secara maksimal dinilai sangat krusial demi menciptakan sistem pemerintahan yang berkinerja efektif, hemat anggaran, serta penuh rasa tanggung jawab.
Rapat kerja ini menjadi bukti nyata ketegasan Pemerintah Kabupaten Dairi dalam memajukan daerah, menaikkan mutu pelayanan bagi publik, serta membenahi administrasi harta kekayaan daerah.
Acara koordinasi ini turut diikuti oleh Ketua DPRD Kabupaten Dairi Sabam Sibarani, Sekda Charles Bantjin, Staf Ahli Erwin Sitorus, Inspektur Jonny Hutasoit, Kepala Dinas PUTR Masaraya Berutu, dan Kepala BKAD Rahmat Syah Munthe.
Hadir pula Kabag Pengadaan Barang dan Jasa, Kabag Protokol, jajaran camat dari wilayah terkait, serta Kepala Desa Pegagan Julu VIII. (Win).
