JAKARTA - Utang pemerintah sering dibicarakan dari sisi jumlah yang harus dibayar, padahal di balik angka itu ada arah pembiayaan yang penting untuk diketahui.
Bank Indonesia mencatat posisi utang luar negeri Indonesia pada Mei 2026 mencapai 444,4 miliar dolar AS, tumbuh 2,1 persen secara tahunan. Dari total tersebut, utang pemerintah mencapai 217,3 miliar dolar, naik 3,7 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Pertumbuhan utang pemerintah dipengaruhi oleh masuknya dana lewat Surat Berharga Negara internasional yang menunjukkan kepercayaan investor.
“Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara pruden, terukur, dan fleksibel,” ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso, Rabu (15/7/2026).
Data BI menunjukkan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial menyerap 22 persen dari total utang luar negeri pemerintah, menjadikannya penerima terbesar dibandingkan dengan sektor lain.
Sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib memperoleh porsi 20,6 persen. Lebih dari seperlima pembiayaan luar negeri digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pertahanan, serta program jaminan sosial.
Sektor jasa pendidikan mendapat porsi 16,2 persen dari total ULN pemerintah, menempatkannya sebagai penerima terbesar ketiga.
Sektor konstruksi menyerap 11,5 persen, sedangkan transportasi dan pergudangan 8,5 persen. Lima sektor ini menjadi kelompok utama penerima pembiayaan utang luar negeri pemerintah.
BI menegaskan hampir seluruh utang luar negeri pemerintah berjangka panjang, dengan pangsa 83,9 persen dari total ULN Indonesia. Rasio ULN terhadap PDB tercatat 29,9 persen. Struktur ini mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan utang.
Pertumbuhan utang luar negeri Indonesia pada Mei 2026 terutama berasal dari kelompok publik, sementara utang swasta masih mengalami kontraksi 0,1 persen. Peningkatan juga dipengaruhi oleh posisi utang Bank Indonesia melalui instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia.
“Indonesia akan terus mengoptimalkan peran ULN untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan,” imbuh Ramdan.
