JAKARTA - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyatakan tidak ada perintah langsung yang diberikan kepada jajaran terkait pembubaran kegiatan nonton bareng (nobar) film Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita.
Maruli, sewaktu dijumpai seusai agenda rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, menyebutkan aksi pembubaran nobar tersebut merupakan atas permintaan dari pemerintah daerah (pemda) setempat.
“Pembubaran kan dari pemerintah daerah untuk keamanan wilayah. Itu kan tanggung jawabnya koordinator wilayah antara pejabat pemerintahan di sana menganggap ada risiko keributan. Tidak ada instruksi langsung, kok,” ucap dia.
Dipaparkan oleh Maruli, pembubaran kegiatan nobar di sejumlah wilayah merupakan hasil dari koordinasi serta keputusan pihak pemda demi menjaga kondusivitas keamanan daerah.
“Pemda punya koordinasi. Mereka berkewenangan untuk mengamankan wilayah, mengamankan siswa-siswanya karena tingkat kebenarannya dari film ini juga kan belum tentu benar,” kata dia.
Menyangkut persoalan substansi isi film, Maruli pun sempat mempertanyakan asal sumber pendanaan untuk pembuatan karya dokumenter tersebut.
“Sekarang permasalahannya, orang sampai membuat video bagaimana ceritanya seperti ini, segala macam, duitnya dari mana? Itu coba saja, ya, kan. Sampai datang ke sana, bikin video. Terbang sini, terbang sana. Orang berduit lah,” ucap KSAD.
Pada kesempatan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan aksi pembubaran agenda nobar film Pesta Babi bukan merupakan bentuk instruksi dari pemerintah pusat maupun jajaran aparat penegak hukum.
Yusril, ketika memberikan konfirmasi di Jakarta, Kamis (14/5/2026), memaparkan bahwa tidak seluruh lingkungan kampus menerapkan larangan terhadap pemutaran film dokumenter itu. Menurut penilaiannya, pola yang terjadi memperlihatkan aksi pembubaran tidak berjalan lewat satu komando terpusat.
“Melihat pola demikian, pembubaran nobar film Pesta Babi bukanlah arahan dari pemerintah ataupun aparat penegak hukum yang biasanya terpusat,” ucapnya.
Dirinya menjabarkan, karya dokumenter ini memuat kritik terhadap proyek strategis nasional (PSN) di wilayah Papua Selatan yang dinilai memberikan dampak buruk pada kelestarian alam, hak ulayat warga Papua, serta lingkungan hidup.
Dalam pandangan Yusril, penyampaian kritik semacam itu adalah perkara yang wajar, meski di dalamnya terdapat narasi yang dianggap memicu provokasi.
