JAKARTA - Perubahan struktur demografi di Indonesia membawa tantangan baru bagi generasi usia produktif.
Di tengah tuntutan untuk bekerja, membangun karier, dan memenuhi kebutuhan hidup sendiri, sebagian besar kelompok usia produktif juga harus memikul tanggung jawab ekonomi terhadap dua generasi sekaligus, yaitu anak-anak serta orang tua yang sudah lanjut usia.
Fenomena ini dikenal sebagai sandwich generation, sebuah kondisi ketika seseorang berada di posisi “terjepit” karena harus menanggung kebutuhan keluarga dari dua arah.
Peran tersebut sering kali membuat tekanan ekonomi dan sosial semakin besar, terutama jika tidak diimbangi dengan kebijakan publik yang mampu menciptakan distribusi kesejahteraan yang lebih seimbang antar kelompok usia.
Dalam konteks tersebut, Pratikno, selaku Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, menegaskan bahwa kemampuan generasi sandwich untuk menopang keluarga juga memiliki batas tertentu.
Karena itu, pendekatan kebijakan berbasis data dinilai penting agar beban yang ditanggung generasi produktif tidak semakin berat di masa depan.
Beban Ekonomi Generasi Produktif Tidak Tanpa Batas
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan, sandwich generation yang harus produktif tetap ada batasnya.
“Jadi, karena sandwich generation ini kan ada limitasinya juga. Sandwich generation itu harus produktif. Kalau tidak, dia tidak bisa menopang ke bawah dan tidak bisa menopang ke atas. Tetapi, kemampuan sandwich generation juga ada batasnya,” ujarnya.
Menurutnya, generasi produktif memang memiliki peran vital dalam menjaga keseimbangan ekonomi keluarga. Mereka tidak hanya menjadi tulang punggung bagi anak-anak yang masih membutuhkan pendidikan dan pengasuhan, tetapi juga bagi orang tua yang telah memasuki masa purna tugas.
Namun, jika beban ekonomi tersebut tidak diimbangi dengan sistem kebijakan yang tepat, maka potensi tekanan terhadap generasi produktif dapat semakin besar.
Oleh karena itu, pendekatan berbasis data dan analisis demografi menjadi penting dalam merancang kebijakan publik yang berkelanjutan.
National Transfer Accounts Sebagai Dasar Perumusan Kebijakan
Karena itu, dia menilai bahwa National Transfer Accounts (NTA) dibutuhkan sebagai alat ukur aliran sumber daya ekonomi antar-usia dalam “keluarga besar” Indonesia.
Melalui pendekatan ini, pemerintah dapat memetakan interaksi antara anak-anak sebagai kelompok konsumen, kelompok usia produktif yang berperan sebagai penopang ekonomi keluarga, serta kelompok lansia yang telah memasuki masa pensiun.
Pemetaan tersebut dilakukan dengan melihat aliran sumber daya melalui berbagai mekanisme, seperti pajak, dukungan keluarga, maupun kepemilikan aset.
Penggunaan NTA dipakai untuk menghindari kebijakan berdasarkan perasaan, sehingga memungkinkan penentuan prioritas yang tepat antara kebutuhan pendidikan anak dengan kesehatan lansia secara akurat.
Dengan kata lain, kebijakan pembangunan dapat dirancang secara lebih rasional dan terukur berdasarkan kondisi nyata masyarakat, bukan sekadar asumsi.
Perencanaan Strategis Menuju Indonesia Emas
Selain sebagai alat analisis kebijakan saat ini, NTA juga memiliki peran penting dalam perencanaan jangka panjang pembangunan nasional.
Pendekatan tersebut dapat digunakan untuk membuat proyeksi strategis menuju visi Indonesia Emas 2045.
Melalui proyeksi tersebut, pemerintah dapat memperkirakan kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor, seperti guru, tenaga kesehatan, maupun pembangunan infrastruktur yang menyesuaikan dengan perubahan struktur usia penduduk.
Selain itu, alat ukur ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa beban ekonomi yang ditanggung generasi produktif tidak menjadi terlalu berat.
Dengan distribusi manfaat pembangunan yang lebih seimbang, seluruh kelompok usia dapat memperoleh dukungan yang memadai, baik anak-anak yang membutuhkan pendidikan, generasi produktif yang menjadi penggerak ekonomi, maupun kelompok lansia yang membutuhkan layanan kesehatan dan perlindungan sosial.
Alat ini juga membantu pemerintah dalam mengidentifikasi investasi yang paling mendesak dan berdampak besar, sekaligus memastikan setiap rupiah anggaran negara digunakan secara bijak untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Ini berbicara mengenai kebijakan publik masa depan Indonesia tentang anak-anak kita, tentang orang tua kita, tentang kita yang akan menjadi tua. Jadi, kalau kita ilustrasikan, sebetulnya kita sehari-hari pasti akan bertanya siapa yang sebenarnya membayar anak-anak kita bersekolah. Bisa orang tua, kombinasi dengan pemerintah dan juga masyarakat. Siapa yang membayar rumah sakit untuk kakek-kakek kita? Siapa yang bekerja menghasilkan uang?,” kata Praktikno.
Kebijakan Publik Harus Antisipasi Perubahan Demografi
Pratikno menambahkan bahwa generasi produktif saat ini berada dalam posisi yang tidak mudah karena harus menanggung berbagai tanggung jawab sekaligus.
“Generasi yang produktif ini adalah generasi sandwich, generasi kejepit karena harus berproduksi, kemudian menanggung beban anak-anak, tapi sekaligus juga menanggung beban untuk orang tua. Nah, oleh karena itu, sangat berisiko kalau kita tidak bisa mengatur baik itu kebijakan publik sampai kepada (optimalisasi bonus demografi, penguatan sistem transfer publik, mendorong asset based realocation, serta mengantisipasi aging population,” ungkap dia.
Ia menegaskan bahwa kebijakan publik harus mampu mengantisipasi berbagai perubahan demografi tersebut. Tanpa perencanaan yang matang, tekanan terhadap generasi produktif bisa meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk lanjut usia.
Pemerintah juga ingin memastikan bahwa pendekatan NTA dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Bisa jadi secara nasional kita bisa membuat agregatnya, tetapi kebijakan di daerah bisa jadi berbeda-beda. Misalnya saja, di daerah tertentu mungkin akan lebih banyak fokus kepada pendidikan anak dan seterusnya, tapi di daerah yang lain bisa jadi akan lebih fokus kepada penyiapan klinik lansia, rumah sakit, dan lain-lain, bansos untuk orang tua, dan lain-lain,” ucap Menko PMK.
Dengan pendekatan berbasis data seperti NTA, pemerintah berharap kebijakan pembangunan dapat lebih tepat sasaran serta mampu menciptakan keseimbangan kesejahteraan antar generasi di Indonesia.
