JAKARTA – Komisi III DPRD Kabupaten Bogor geram atas dampak banjir yang merusak SDN Cipayung 1 di Kecamatan Cibinong. Banjir yang terjadi pada Jumat, tidak hanya menyebabkan pagar sekolah jebol dan fasilitas rusak, tetapi juga merendam enam rumah warga di sekitarnya. Legislator daerah menuding penyebab utama banjir adalah proyek perumahan tanpa perencanaan drainase yang memadai.
Dalam inspeksi langsung yang dilakukan pada akhir pekan, anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Achmad Maulana, menyatakan banjir sudah bukan kali pertama terjadi di kawasan itu. Menurutnya, aktivitas cut and fill oleh pengembang perumahan PT Dwi Agra Sejahtera dilakukan tanpa memperhatikan aspek teknis saluran air.
“Sudah beberapa kali kejadian ini terjadi. Drainasenya tidak jelas, air langsung masuk ke dalam kelas,” ujar Achmad.
Ia menyebutkan bahwa DPRD akan meminta pertanggungjawaban dari pihak pengembang, terutama terkait izin lingkungan dan teknis pembangunan. Meskipun izin pembangunan telah diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, DPRD menyoroti lemahnya pengawasan teknis dalam pelaksanaannya.
“Pemkab Bogor memang mengeluarkan izin, tapi harusnya pengembang patuh pada arahan teknis,” tegasnya.
Pertemuan Dijadwalkan, Izin Proyek Bakal Ditinjau Ulang
Komisi III DPRD Bogor berencana menggelar pertemuan resmi dengan pengembang pada Senin mendatang. Pertemuan itu akan membahas kelengkapan dokumen, kesesuaian perizinan, serta potensi pelanggaran teknis yang menyebabkan dampak lingkungan serius.
Langkah ini diambil sebagai respons atas protes warga dan pihak sekolah yang merugi akibat genangan air yang deras menerjang area pendidikan. Maulana juga memastikan, DPRD akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin proyek perumahan yang berpotensi mengganggu lingkungan sekitar.
Camat Cibinong: Proyek Tak Sediakan Saluran Air
Camat Cibinong, Acep Sajidin, yang turut mendampingi kunjungan dewan, mengungkapkan bahwa tidak adanya saluran air di area proyek menjadi penyebab utama meningkatnya tekanan air saat hujan deras.
“Kami minta pengembang segera buat dam sementara agar air bisa ditampung dan dialirkan ke sungai,” ucap Acep Sajidin.
Ia mendesak pengembang mengambil langkah cepat untuk membangun saluran air darurat sebagai solusi sementara. Hal ini dianggap penting agar banjir tak kembali terulang dan menyebabkan kerusakan yang lebih besar.
Kerusakan Parah di SDN Cipayung 1
Kepala Sekolah SDN Cipayung 1, Endin Saepudin, menyampaikan bahwa banjir kali ini menyebabkan kerusakan infrastruktur sekolah dalam skala besar. Fasilitas yang rusak mencakup pagar tembok sekolah, gerbang besi, paving block, hingga jet pump air bersih.
“Total ada 10 toilet lokal yang terdampak, meja-kursi siswa rusak, serta lapangan upacara yang tidak bisa digunakan,” ujarnya.
Endin berharap pemerintah daerah segera melakukan penanganan darurat agar proses belajar-mengajar tetap bisa berlangsung tanpa hambatan. Ia juga meminta pengembang ikut bertanggung jawab atas kerusakan yang timbul.
Warga Minta Solusi Jangka Panjang
Keresahan warga sekitar semakin memuncak setelah banjir kembali melanda dalam waktu kurang dari satu tahun. Sejumlah keluarga harus menguras air dari dalam rumah selama berjam-jam. Warga menilai proyek pembangunan yang tidak mempertimbangkan aspek lingkungan hanya akan memicu bencana sosial ke depan.
“Kami butuh kepastian dan solusi jangka panjang. Jangan sampai tiap hujan deras kami harus khawatir rumah terendam,” ujar Sulaeman, warga RT 02 RW 03 Cipayung.
Masyarakat mendorong DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bogor untuk mengevaluasi seluruh proyek perumahan yang sedang berlangsung, terutama yang berlokasi dekat pemukiman dan fasilitas umum.
Pemerintah Harus Tegas Tindak Pengembang Nakal
Kasus yang menimpa SDN Cipayung 1 menjadi sinyal penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pengawasan terhadap proyek properti skala besar. Komisi III DPRD Kabupaten Bogor juga mendesak adanya audit lingkungan terhadap perumahan yang tidak memiliki sistem drainase yang baik.
Dengan kerugian yang ditimbulkan, dewan menyebut akan mendorong pengembang mengganti kerusakan fasilitas sekolah sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Pertemuan pada Senin nanti diharapkan menghasilkan keputusan tegas demi mencegah banjir berulang.
