JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tengah menyiapkan peta jalan pembangunan infrastruktur untuk Tahun Anggaran 2027 melalui Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil).
Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, menekankan bahwa rakor ini menjadi forum penting untuk memperkuat sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
“Pembangunan infrastruktur PU harus memperkuat swasembada pangan, energi, dan air. Membuka lapangan kerja, memperkuat daerah serta mendorong ekonomi yang merata,” ujar Diana.
Dengan pendekatan ini, program infrastruktur diharapkan tidak hanya meningkatkan konektivitas fisik, tetapi juga memberi manfaat ekonomi dan sosial secara luas di seluruh wilayah Indonesia.
Target Strategis Infrastruktur 2027
Kementerian PU telah menetapkan sejumlah target strategis yang selaras dengan misi Presiden.
Di sektor sumber daya air, kapasitas tampungan air ditargetkan meningkat menjadi 59,08 meter kubik per kapita per tahun, rasio kapasitas air baku terhadap kebutuhan penduduk mencapai 55,09 persen, dan layanan irigasi waduk dijamin untuk 16,07 persen wilayah.
Efisiensi pemanfaatan air irigasi ditargetkan 0,39 USD/meter kubik, sementara luas kawasan prioritas yang terlindungi dari daya rusak air mencapai 61 persen.
Di sektor jalan dan jembatan, waktu tempuh di lintas utama jaringan jalan nasional ditargetkan turun menjadi 1,8 jam per 100 kilometer, sementara seluruh jaringan jalan nasional menjadi 2,1 jam per 100 kilometer.
Cipta Karya ditargetkan menyediakan akses air minum aman untuk 38 persen rumah tangga, akses sanitasi aman 21 persen rumah tangga, pengolahan sampah 31 persen, dan implementasi standar keandalan bangunan di 514 kabupaten/kota.
Prasarana strategis meliputi kualitas sarana pendidikan 64,47 persen dan sarana perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, serta sosial budaya 71,38 persen.
Kebutuhan Investasi Infrastruktur Capai Triliunan Rupiah
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar, Muhammad Rachmat Kaimuddin, menyebutkan bahwa pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen membutuhkan investasi sebesar Rp 10.303 triliun. Jumlah ini terdiri dari Rp 7.212 triliun APBN dan Rp 3.091 triliun kontribusi swasta.
Menurut Rachmat, kebutuhan investasi ini meningkat drastis dibandingkan periode sebelumnya, baik dari sisi pemerintah maupun swasta.
“Pada periode sebelumnya, kenaikan investasi secara persentase tidak signifikan, tetapi pada periode Kabinet Merah Putih, diperlukan tiga kali lipat pendanaan infrastruktur. Sementara kebutuhan swasta meningkat empat kali lipat dibandingkan sebelumnya,” jelasnya.
Hal ini menunjukkan urgensi mencari mekanisme pembiayaan baru, karena pembangunan infrastruktur tidak bisa hanya mengandalkan APBN.
Langkah Strategis Capai Sasaran Infrastruktur Nasional
Dengan peta jalan ini, Kementerian PU berharap dapat menyelaraskan seluruh program infrastruktur dengan prioritas nasional. Pendekatan yang lebih terintegrasi diharapkan memperkuat ketahanan pangan, energi, dan air, sekaligus membuka lapangan kerja baru serta mendorong pemerataan ekonomi di daerah.
Peta jalan infrastruktur 2027 juga menekankan keterlibatan swasta dalam proyek-proyek strategis. Kolaborasi ini diharapkan mempercepat pembangunan fasilitas publik, menjaga kualitas layanan, serta memastikan keberlanjutan proyek.
Pendekatan sinergis ini menjadi jawaban atas tantangan pembiayaan yang semakin besar, sekaligus menjadi fondasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional di masa depan.
Dengan strategi yang terencana dan terintegrasi, peta jalan ini diharapkan membawa dampak positif bagi masyarakat luas, memperkuat konektivitas wilayah, dan meningkatkan kualitas hidup seluruh rakyat Indonesia melalui infrastruktur yang modern, efisien, dan berkelanjutan.
