JAKARTA - Kehidupan masyarakat sawai yang tinggal di sekitar kawasan pertambangan nikel terusik oleh ekspansi besar-besaran dari PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP). Proyek besar yang bertujuan untuk meningkatkan hilirisasi nikel dalam upaya memproduksi bahan baku baterai kendaraan listrik ini telah memperoleh lahan lebih dari 4.027,67 hektar, kira-kira setara dengan 5.483 lapangan sepak bola, yang terletak di antara Desa Lelilef Sawai dan Woebulen di Weda Tengah serta Desa Gemaf di Weda Utara.

Menurut Faisal Ratuela, Direktur Eksekutif Walhi Maluku Utara, kehadiran industri ini telah merampas ruang produktif masyarakat setempat. "Industri nikel ini rakus terhadap lahan, mengkapling hutan yang menjadi sumber perburuan dan tanah-tanah perkebunan produktif warga," ungkap Ratuela. Ketimpangan penguasaan lahan akibat alokasi besar-besaran untuk industri mengancam krisis lintas generasi yang dapat berdampak pada hilangnya akses terhadap pangan lokal hingga krisis pangan di masa yang akan datang.

Yulius Burnama, seorang warga Desa Lelilef Sawai, menghadapi kenyataan pahit ketika kebun kelapa, pala, dan kolam ikan yang dikelolanya sejak 1995 harus tergusur tanpa pemberitahuan di awal tahun 2019. "Ada sekitar 600 ribu ikan nila dan jenis lainnya di kolam saya, semua kena timbun dan mati. Kebun kelapa, pala, dan sedikit tanaman kakao juga habis tak tersisa. Hingga kini, ganti rugi belum saya terima," katanya mengenang.

Proses pembangunan fasilitas industri di kawasan ini tidak hanya mengakibatkan kehilangan lahan melainkan juga pergeseran akses terhadap sumber daya alam penting seperti sungai, hutan bakau, dan wilayah perbukitan. IWIP yang kehadirannya dikukuhkan sebagai proyek strategis nasional oleh pemerintahan Joko Widodo, bertujuan menjadi pemain utama industri nikel di pasar global seiring dengan dorongan transisi energi.

Di bawah pemerintahan baru Prabowo-Gibran, kebijakan hilirisasi nikel ini terus berlanjut, berfokus pada transformasi Indonesia sebagai salah satu pemain utama di industri ini. Namun, manfaat program ini masih samar bagi masyarakat lokal yang harus menghadapi perubahan pola hidup dan ancaman terhadap ketahanan pangan.

Dina Loha, warga Desa Gemaf, mengungkapkan kepada kami betapa traumatisnya pengalaman kehilangan lahan akibat pembangunan ini. "Pohon kelapa dan tanaman pangan saya diratakan oleh alat berat. Meski kaget, saya tidak bisa berbuat banyak. Saya hanya bisa menangis ketika melihat tanah sumber penghidupan saya hancur," ujar Dina.

Ancaman kehilangan lahan bukanlah hal baru bagi penduduk setempat. Sebagian besar warga mengalami tantangan serupa, menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari serta menderita perubahan drastis dalam pola hidup dan konsumsi tradisional.

Kendati proyek infrastruktur ini menjanjikan peningkatan ekonomi dengan fasilitas dan pekerjaan baru, isu kompensasi dan penghormatan terhadap hak masyarakat adat tetap menjadi sorotan utama. "Kami sudah berulang kali mengadu ke pemerintah daerah, berharap ada kejelasan soal kompensasi, namun hingga kini belum ada yang terealisasi," keluh Yulius.

Langkah pemerintah dalam melanjutkan kebijakan hilirisasi nikel harus menjadi perhatian semua pihak, terutama dalam memperhatikan kesejahteraan masyarakat lokal yang terdampak. Kalkulasi terhadap dampak lingkungan dan sosial tidak sekadar perihal angka investasi besar, namun juga harus menyeluruh terhadap hak dan keberlanjutan hidup masyarakat sekitar.

Kasus ini mencerminkan pentingnya sinergitas antara pemerintah dan perusahaan dalam menangani dampak sosial dan lingkungan dari ekspansi industri tambang. Harapan besar ada pada upaya penyelesaian yang adil dan berkesinambungan. Pernyataan Faisal dari Walhi harus menjadi pengingat, "pemenuhan hak dan kelestarian lingkungan tidak boleh diabaikan demi keuntungan industri semata." Pemerintah dan manajemen IWIP diharapkan mampu melakukan langkah konkret untuk memberikan hak dan keadilan bagi masyarakat setempat.