JAKARTA - Penegasan mengenai pentingnya penguatan ekosistem halal kembali mencuat ketika Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan.
Menyampaikan bahwa upaya memperkuat layanan dan sistem halal nasional bukan hanya bagian dari tugas kelembagaan, tetapi juga bagian dari kontribusi langsung terhadap visi pembangunan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Haikal, sertifikasi halal tidak sebatas memastikan perlindungan konsumen di tengah meningkatnya arus produk di pasar, namun juga merupakan instrumen strategis yang bisa menggerakkan produktivitas nasional, mendukung kemandirian ekonomi, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.
Ia menegaskan bahwa “inilah kontribusi konkret BPJPH dalam mendukung agenda besar pembangunan nasional”, sebuah pernyataan yang menggambarkan bagaimana kebijakan halal kini tidak hanya dilihat dari aspek pemenuhan standar, melainkan juga sebagai kekuatan baru dalam rantai nilai ekonomi.
Haikal menjelaskan bahwa semakin banyak produk dalam negeri yang tersertifikasi halal, maka semakin kuat rantai nilai ekonomi umat terbentuk.
Hal tersebut memicu peningkatan daya saing industri nasional dan membuka peluang lebih besar bagi usaha kecil hingga menengah untuk mengambil peran dalam pasar yang kini semakin memperhatikan kualitas dan jaminan produk.
Dampak Luas bagi UMKM dan Industri Nasional
Dalam pemaparannya, Haikal menekankan bahwa sertifikasi halal membawa efek berlapis yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi. Ia menyebut bahwa “ketika lebih banyak produk Indonesia bersertifikat halal, maka rantai nilai ekonomi umat menguat, daya saing industri meningkat, dan kesejahteraan UMKM terangkat”.
Penjelasan tersebut menegaskan bahwa manfaat sertifikasi halal tidak hanya dirasakan oleh konsumen yang memperoleh jaminan keamanan dan kejelasan produk, tetapi juga membantu pelaku usaha dalam meningkatkan kualitas sekaligus memperluas pangsa pasar mereka.
Penerapan sistem jaminan halal juga mendorong peningkatan kepercayaan pasar. Produk yang memiliki kepastian halal diyakini lebih mudah diterima di jaringan pasar global, terutama di kawasan yang memiliki permintaan tinggi terhadap produk bersertifikasi.
Bagi UMKM, kondisi ini membuka pintu yang selama ini sulit dijangkau, sebab mereka kini dapat menyesuaikan diri dengan standar internasional secara lebih terstruktur.
Haikal menegaskan bahwa proses ini sangat selaras dengan arah kebijakan ekonomi yang digagas Presiden Prabowo, yaitu peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi rakyat.
Ia menilai bahwa perluasan akses sertifikasi halal menjadi bagian penting untuk memastikan fondasi ekonomi yang kokoh, terutama pada sektor-sektor yang bertautan langsung dengan kegiatan konsumsi sehari-hari masyarakat.
Kolaborasi Berkelanjutan untuk Pemerataan Sertifikasi Halal
BPJPH, kata Haikal, terus memperluas kolaborasi dengan pemangku kepentingan di tingkat pusat maupun daerah. Upaya ini dilakukan untuk memastikan layanan halal hadir dengan akses yang lebih mudah, cepat, dan terjangkau.
Kerja sama tersebut mencakup berbagai bentuk dukungan, mulai dari percepatan proses layanan hingga integrasi sistem yang memungkinkan pelaku usaha memperoleh pendampingan dalam tahapan sertifikasi.
Program percepatan sertifikasi halal juga diarahkan untuk menjangkau seluruh provinsi sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara merata. Penekanan diberikan pada pelaku usaha mikro dan kecil yang sering kali menghadapi tantangan administratif maupun teknis.
Dengan meluaskan jangkauan layanan, BPJPH memastikan tidak ada pelaku usaha yang tertinggal dalam proses peningkatan kualitas melalui sertifikasi.
Haikal melihat penguatan ekosistem halal sebagai agenda pemberdayaan ekonomi yang berdampak luas. Ia menegaskan bahwa BPJPH akan terus memastikan setiap produsen, terutama UMKM, mendapatkan kemudahan untuk naik kelas melalui sertifikasi halal.
Upaya ini tidak hanya menciptakan sistem yang lebih tertata, tetapi juga memberikan ruang yang lebih besar bagi para pelaku usaha lokal dalam bersaing di pasar nasional maupun global.
Sertifikasi Halal sebagai Pendorong Nilai Tambah Produk
Melalui penjelasannya, Haikal kembali menyoroti bahwa sertifikasi halal bukan hanya isu regulasi semata. Ia merinci bahwa keberadaan sertifikasi ini juga membantu meningkatkan standar kualitas produk-produk dalam negeri.
Konsumen kini tidak hanya melihat dari aspek keamanan bahan, namun juga menginginkan transparansi proses dan jaminan kehalalan yang jelas. Hal tersebut membuat pelaku usaha berupaya meningkatkan kualitas produk agar memenuhi standar yang dipersyaratkan.
Dalam sudut pandang industri manufaktur, sertifikasi halal dapat memberikan nilai tambah dan membuka peluang baru. Produk yang sebelumnya hanya beredar di pasar domestik kini dapat dipromosikan ke jaringan pasar halal global.
Dengan permintaan produk halal dunia yang terus meningkat, Indonesia memiliki peluang besar untuk memperluas ekspor jika ekosistem halalnya diperkuat secara konsisten.
Haikal menyampaikan bahwa penguatan ekosistem halal merupakan agenda jangka panjang yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa BPJPH akan terus memperkuat kerangka layanan, meningkatkan kolaborasi, dan memastikan setiap usaha, terutama UMKM, bisa memperoleh manfaat nyata dari proses sertifikasi.
Dengan demikian, visi pembangunan nasional dapat berjalan seiring dengan percepatan pertumbuhan industri halal yang memiliki potensi besar bagi perekonomian Indonesia.
