JAKARTA - Dalam upaya memperkuat posisi Indonesia pada agenda iklim internasional, Kementerian Lingkungan Hidup menyerahkan dokumen National Adaptation Plan kepada United Nations Framework Convention on Climate Change pada ajang Conference of the Parties di Brasil.

Penyerahan ini dilakukan bersamaan dengan pengiriman Second Nationally Determined Contribution sebagai bagian dari komitmen Indonesia dalam merespons risiko iklim yang terus meningkat.

Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menyampaikan bahwa Indonesia termasuk satu dari 68 negara yang telah menyerahkan dokumen NAP sebagai strategi jangka menengah hingga panjang untuk memperkuat upaya adaptasi.

Ia menegaskan bahwa “NAP Indonesia adalah strategi nasional jangka menengah hingga panjang yang merinci langkah-langkah untuk mengurangi kerentanan terhadap risiko iklim, melindungi masyarakat, mata pencaharian, dan ekosistem, serta mengoordinasikan upaya lintas sektor.”

Penyampaian dokumen ini menandai dorongan baru Indonesia dalam diplomasi iklim global, khususnya dalam memastikan bahwa upaya adaptasi mendapat perhatian setara dengan mitigasi.

NAP yang disusun mencakup penguatan ketahanan iklim melalui integrasi adaptasi ke dalam kebijakan pembangunan nasional. Selain itu, dokumen tersebut juga memberikan panduan bagi investasi di berbagai sektor prioritas, mulai dari air, pangan, kesehatan, hingga infrastruktur dan ekosistem.

Keseluruhan strategi dirancang untuk menghadapi dampak perubahan iklim yang semakin meluas, termasuk ancaman terhadap sumber penghidupan masyarakat di berbagai wilayah.

Dalam kerangka tersebut, Indonesia menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah mengalokasikan pembiayaan adaptasi melalui mekanisme Climate Budget Tagging yang dikelola Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas untuk memastikan penelusuran pengeluaran lebih tepat sasaran.

Pemerintah daerah juga mengambil peran penting dalam penerapan program adaptasi melalui pemanfaatan Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah, dan Dana Desa. Skema berbasis kinerja diterapkan untuk memberikan insentif bagi inovasi daerah agar mampu meningkatkan ketahanan komunitas.

Sementara itu, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup berperan sebagai perantara nasional dalam menghimpun dan mengelola kontribusi dari sumber domestik maupun internasional.

Badan tersebut menyediakan hibah, subsidi, serta fasilitas bantuan teknis dan mendaur ulang pendanaan berbasis kinerja, termasuk pendapatan dari instrumen harga karbon dan kompensasi jasa ekosistem yang ditujukan untuk memperkuat adaptasi berbasis masyarakat.

Perluasan Sumber Pendanaan dan Sinergi Multipihak

Untuk mendukung upaya adaptasi secara lebih luas, Indonesia juga mengakses berbagai fasilitas pembiayaan internasional seperti Adaptation Fund, Global Environment Facility, dan Green Climate Fund.

Akses terhadap sumber pembiayaan ini menjadi elemen penting dalam memperkuat ketahanan terhadap risiko iklim yang semakin kompleks.

Menteri Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa “kerangka strategis NAP Indonesia memperkuat ketahanan terhadap perubahan iklim, mengintegrasikan adaptasi ke dalam kebijakan pembangunan nasional, dan memandu investasi di sektor prioritas seperti air, pangan, kesehatan, infrastruktur, dan ekosistem.”

Penjelasan ini menggambarkan bahwa arah kebijakan adaptasi Indonesia tidak hanya bersifat nasional, tetapi juga membuka ruang kerja sama dan dukungan global.

Penyusunan NAP dilakukan melalui proses yang melibatkan berbagai pihak, termasuk kementerian dan lembaga, organisasi nonpemerintah, mitra pembangunan, akademisi, pemerintah daerah, praktisi, hingga sektor swasta.

Proses partisipatif ini berhasil menghimpun 641 masukan dan tanggapan dari berbagai pemangku kepentingan.

Keterlibatan yang luas tersebut memastikan bahwa strategi adaptasi mencakup kebutuhan beragam wilayah dan sektor di Indonesia, sehingga implementasinya dapat berjalan lebih komprehensif.

Konsultasi lintas sektor ini juga memperlihatkan bahwa adaptasi iklim telah menjadi isu bersama yang menuntut koordinasi berkelanjutan.

Rangkaian kebijakan yang tertuang dalam dokumen ini memperlihatkan adanya keselarasan antara agenda pembangunan nasional dan kebutuhan menghadapi dampak perubahan iklim.

Dengan meningkatnya tekanan terhadap sektor-sektor vital seperti air, pangan, kesehatan, serta infrastruktur, pendekatan yang terintegrasi menjadi sangat krusial.

Selain dukungan pembiayaan, diperlukan pula penguatan kapasitas melalui pendampingan teknis, transfer pengetahuan, dan kerja sama antarpihak agar implementasi adaptasi berjalan secara efektif.

Komitmen Indonesia dalam Pengurangan Emisi dan Transisi Hijau

Selain adaptasi, Indonesia juga menekankan komitmen dalam pengurangan emisi gas rumah kaca melalui dokumen Second Nationally Determined Contribution.

Dalam kesempatan tersebut, Executive Secretary UNFCCC, Simon E. Stiell, menyampaikan apresiasinya terhadap langkah Indonesia yang menargetkan penurunan emisi sebesar 12 persen pada 2035 melalui kontribusi sektor kehutanan.

Target tersebut berada di bawah tingkat emisi 2019 dan menjadi bukti upaya nyata dalam memperkuat mitigasi iklim.

Menurut Stiell, “SNDC Indonesia menampilkan berbagai tantangan, peluang, dan menjadi contoh bagaimana proses transisi pemerintahan nasional dan global dapat sejalan dengan kolaborasi dan kerja sama yang baik lintas sektor.”

Penilaian tersebut menunjukkan bahwa langkah Indonesia tidak hanya relevan di tingkat nasional, tetapi juga memberikan contoh dalam konteks transisi global.

Kedua dokumen, yakni NAP dan SNDC, saling melengkapi dalam membentuk arah kebijakan iklim Indonesia yang lebih terstruktur.

Transisi menuju pembangunan rendah karbon didorong melalui inovasi kebijakan, perluasan kerja sama, serta dukungan pembiayaan yang berkelanjutan.

Di berbagai sektor, kebijakan ini memberikan arah bagi pengembangan program yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi.

Arah Kebijakan Iklim yang Lebih Terintegrasi dan Berkelanjutan

Secara keseluruhan, penyusunan dan penyerahan dokumen NAP serta SNDC mencerminkan komitmen Indonesia untuk memperkuat ketahanan iklim secara menyeluruh. Integrasi adaptasi ke dalam kebijakan pembangunan menjadi langkah strategis yang diperlukan untuk menghadapi berbagai ancaman iklim.

Dengan dukungan pembiayaan, koordinasi lintas sektor, serta partisipasi multipihak, arah kebijakan iklim Indonesia semakin terarah menuju keberlanjutan jangka panjang. Upaya ini menunjukkan bahwa Indonesia menempatkan isu perubahan iklim sebagai agenda prioritas yang membutuhkan respons terpadu, sinergis, dan berkelanjutan.