JAKARTA - TNI menegaskan komitmennya untuk berpartisipasi dalam misi perdamaian internasional, termasuk kemungkinan pengiriman pasukan ke Gaza. 

Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah, menyampaikan bahwa semua langkah akan dilakukan melalui mekanisme resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Menurut Freddy, Gaza merupakan wilayah konflik, sehingga pengerahan pasukan harus menunggu mandat dari PBB. Langkah ini sejalan dengan prinsip hukum nasional dan internasional yang mengatur operasi militer di luar negeri, khususnya di daerah rawan konflik. 

“Pengerahan pasukan TNI ke luar negeri, terlebih ke daerah konflik seperti Gaza, dapat dilakukan melalui mekanisme resmi yang diatur oleh hukum nasional dan internasional. Prinsip dasarnya adalah menunggu adanya mandat dan keputusan PBB,” ujar Freddy.

Dalam konteks ini, pasukan TNI yang dikirim akan mengikuti standar UN Peacekeeping, berada di bawah bendera PBB, dan beroperasi sesuai pedoman pasukan penjaga perdamaian internasional. Kontribusi ini menegaskan peran Indonesia dalam menjaga stabilitas dan mendukung upaya perdamaian global.

Unit TNI yang Relevan dengan Penjagaan Perdamaian

Freddy menekankan bahwa pasukan yang dikirim ke Gaza akan terdiri dari unit-unit yang memiliki kompetensi khusus di bidang penjagaan perdamaian. 

Unit tersebut mencakup unsur kesehatan, korps Zeni, dan unit pendukung kemanusiaan lainnya. Seluruh unit ini dipersiapkan untuk berperan dalam misi kemanusiaan dan operasi perdamaian yang membutuhkan keterampilan khusus.

“Penentuan unit yang relevan seperti unsur kesehatan, Zeni, atau pendukung kemanusiaan, dan lain sebagainya. Namun seluruhnya tetap menunggu mandat resmi dari PBB,” jelas Freddy. 

Langkah ini bertujuan memastikan bahwa pasukan yang dikirim tidak hanya memenuhi kuantitas, tetapi juga memiliki kualitas dan kesiapan profesional untuk menangani tantangan di lapangan.

Komitmen TNI dalam misi perdamaian dunia menjadi bagian dari amanat konstitusi dan kebijakan pemerintah Indonesia. Freddy menegaskan, setiap keputusan mengenai pengerahan pasukan akan selaras dengan arahan pemerintah, demi memberikan kontribusi terbaik dalam menjaga perdamaian internasional. 

“TNI berkomitmen memberikan kontribusi terbaik dalam misi kemanusiaan maupun perdamaian dunia, sesuai amanat konstitusi dan kebijakan pemerintah Republik Indonesia,” pungkasnya.

Persetujuan Negara-Negara Terkait Palestina

Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin, menambahkan bahwa pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza membutuhkan persetujuan dari negara-negara terkait di kawasan Timur Tengah. 

Negara-negara seperti Arab Saudi, Jordan, Mesir, Qatar, Uni Emirat Arab, hingga Israel, memiliki peran penting dalam memberikan izin. Keputusan mereka menjadi faktor kunci sebelum Indonesia dapat menempatkan pasukan di wilayah tersebut.

Sjafrie menjelaskan, ada dua jalur utama yang bisa ditempuh. Jalur pertama adalah pengiriman di bawah naungan PBB, sementara jalur kedua adalah misi perdamaian yang diinisiasi organisasi internasional melalui Amerika Serikat. 

“Ada dua alternatif. Alternatif pertama adalah di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang kedua adalah di bawah persetujuan organisasi internasional yang diinisiasikan oleh Presiden Amerika Serikat,” katanya.

Pendekatan ini menunjukkan fleksibilitas dan kesiapan Indonesia untuk berkontribusi dalam skema perdamaian internasional yang berbeda, selama tetap sesuai mandat hukum dan persetujuan negara-negara terkait. 

Hal ini menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang aktif mendukung stabilitas global melalui diplomasi dan misi kemanusiaan.

TNI dan Peran dalam Diplomasi Perdamaian

Keterlibatan TNI dalam misi perdamaian ke Gaza sekaligus menjadi sarana diplomasi internasional. Melalui kontribusi di bawah mekanisme PBB, Indonesia dapat menunjukkan keseriusannya dalam mendukung penyelesaian konflik secara damai. 

Partisipasi ini bukan sekadar pengiriman pasukan, tetapi juga bentuk solidaritas kemanusiaan dan tanggung jawab global.

Selain itu, pengiriman pasukan perdamaian juga membuka kesempatan bagi TNI untuk meningkatkan kapasitas profesional dan pengalaman operasional di tingkat internasional. 

Unit-unit yang terlibat akan mendapatkan pelatihan dan pemahaman lebih mendalam mengenai prosedur operasi standar UN Peacekeeping, yang menjadi tolok ukur kompetensi pasukan perdamaian dunia.

Dengan mekanisme resmi dan persetujuan negara-negara terkait, TNI diharapkan mampu memainkan peran strategis dalam menjaga perdamaian, sekaligus memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang aktif berkontribusi pada stabilitas internasional. 

Komitmen ini menjadi bagian dari visi Indonesia dalam menjalin hubungan global yang damai dan harmonis, sejalan dengan amanat konstitusi dan kebijakan nasional.