JAKARTA - Pemerintah menyiapkan langkah strategis untuk menjaga integritas karbon nasional melalui mekanisme pengawasan baru.
Kebijakan ini sejalan dengan Peraturan Presiden tentang Nilai Ekonomi Karbon yang menjadi fondasi pengendalian emisi gas rumah kaca. Langkah ini bertujuan menjaga kepercayaan pasar dan memastikan skema karbon Indonesia berjalan optimal.
Landasan Kebijakan Nilai Ekonomi Karbon
Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 menjadi dasar kebijakan karbon Indonesia. Regulasi ini mengatur penyelenggaraan instrumen Nilai Ekonomi Karbon serta pengendalian emisi gas rumah kaca.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menjelaskan bahwa mekanisme ini mencakup dua skema utama, yakni voluntary dan compliance. Kedua skema ini harus berjalan beriringan agar instrumen karbon efektif dan terpercaya.
Langkah awal berupa perumusan operasional bersama Kejaksaan Agung dan pihak terkait diharapkan dapat menjamin penyelenggaraan nilai ekonomi karbon berjalan sesuai prinsip transparansi dan integritas.
Landasan kebijakan ini menjadi penting untuk menghindari praktik penipuan yang dapat merusak kepercayaan pasar. Integritas karbon merupakan fondasi bagi perdagangan karbon yang kredibel dan mendukung komitmen nasional terhadap pengurangan emisi.
Pentingnya Pengawasan dan Safeguard
Integritas karbon menjadi sorotan utama karena risiko fraud atau ketidakjujuran dapat berdampak luas. Hilangnya kepercayaan pasar bisa merugikan semua pihak yang terlibat dalam perdagangan karbon di Indonesia.
Mekanisme pengawasan diperlukan untuk memastikan proses sertifikasi karbon dan nilai tambah (additionality) terpenuhi dengan baik. Penilaian yang transparan dan akurat menjadi kunci bagi keberlanjutan skema karbon nasional.
Menteri Hanif menegaskan, instrumen pengawasan harus hadir untuk menjaga kedua sisi skema, baik voluntary maupun compliance, agar perdagangan karbon tetap berjalan optimal dan kredibel.
Penerapan safeguard yang tepat memungkinkan pemerintah mengawasi setiap transaksi karbon. Hal ini juga menjaga kualitas karbon Indonesia agar sesuai standar internasional dan mendukung pertumbuhan pasar karbon global yang inklusif.
Kolaborasi dengan Organisasi dan Lembaga Internasional
Indonesia telah menandatangani Persetujuan Saling Pengakuan (MRA) dengan berbagai badan standar karbon global, termasuk Verra (VCS Program), Global Carbon Council, Plan Vivo, dan Gold Standard.
Selain itu, Indonesia memiliki Letter of Intent dengan Puro Earth sebagai bagian dari strategi memperkuat posisi negara dalam perdagangan karbon global. Dukungan lembaga internasional ini menjadi dasar kredibilitas instrumen karbon nasional.
Menteri Hanif berharap kolaborasi dengan Kejaksaan Agung dan organisasi seperti Indonesia Ocean Justice Initiative dapat merumuskan formula awal mekanisme safeguard. Hasilnya akan menjadi dasar penerbitan keputusan bersama yang lebih formal dan mengikat.
Kolaborasi ini juga memperkuat kapasitas pemerintah dalam pengawasan, sekaligus membangun kepercayaan pasar domestik dan internasional terhadap integritas karbon Indonesia.
Langkah Strategis Menuju Pengendalian Karbon Efektif
Diskusi lebih lanjut akan merumuskan langkah-langkah operasional untuk menjaga penyelenggaraan nilai ekonomi karbon. Formula awal ini diharapkan dapat dijadikan keputusan bersama Menteri LH dan Jaksa Agung.
Instrumen ini nantinya akan ditingkatkan menjadi mekanisme lebih tinggi untuk memastikan kepatuhan dan efektivitas skema karbon. Pendekatan ini menggabungkan prinsip hukum, teknis, dan kolaborasi multi-pihak.
Menteri Hanif menekankan, upaya menjaga integritas karbon merupakan fondasi penting bagi Indonesia dalam mendukung target pengurangan emisi nasional sekaligus meningkatkan posisi Indonesia di pasar karbon global.
Langkah strategis ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menghadirkan mekanisme pengawasan yang transparan, kredibel, dan berkelanjutan. Integritas karbon akan menjadi kunci bagi pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia.
