BERITAKINI.CO.ID — Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyebut penetapan tersangka terhadap kadernya dalam kasus korupsi Kementerian ATR/BPN sebagai musibah yang tidak diinginkan. KPK menetapkan delapan tersangka, termasuk Fahd A Rafiq yang kini berstatus tersangka untuk ketiga kalinya.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Bahlil Lahadalia angkat bicara soal penetapan tersangka terhadap kader partainya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Salah satunya Fahd A Rafiq, kader Golkar yang kini ketiga kalinya berurusan dengan hukum.
Delapan Tersangka dan Dugaan Peran Pihak Swasta
Dalam perkara ini, KPK menduga ada empat pihak swasta yang berperan sebagai orang kepercayaan fungsionaris Partai Golkar. Mereka disebut mengemban amanah sebagai Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid.
Fahd A Rafiq menjabat sebagai Ketua DPP Partai Golkar. Penetapan statusnya menambah daftar panjang kader partai berlambang pohon beringin yang tersandung kasus korupsi.
Respons Bahlil: Kami Merasa Terpukul
Bahlil mengaku partainya terpukul dengan penetapan tersangka tersebut. Ia menyebut peristiwa ini sebagai musibah yang tidak diinginkan siapa pun.
"Yang pertama, kalau teman-teman menganggap tentang Golkar ya, ada kadernya, kami menganggap ini sebuah musibah. Dan kami merasa ya terpukul," kata Bahlil.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu menegaskan Golkar akan menatap ke depan. Sebagai partai berpengalaman dengan banyak kader, ia mengakui tidak bisa mengontrol setiap anggotanya satu per satu.
Sikap Golkar terhadap Proses Hukum
Bahlil memilih menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Ia meminta semua pihak membiarkan aparat penegak hukum bekerja sesuai aturan.
"Tapi yang terpenting adalah kita menghargai proses hukum yang berlaku. Kita menjunjung tinggi dan biarkanlah semua proses hukum itu kita hargai dengan baik," ujarnya.
Pernyataan ini disampaikan Bahlil di Jakarta, menanggapi langkah KPK yang menjerat kader partainya dalam kasus dugaan rasuah di Kementerian ATR/BPN.
Dampak ke Internal Partai
Kasus ini menambah tekanan bagi Golkar yang tengah berupaya menjaga stabilitas internal. Fahd A Rafiq bukan nama pertama dari partai ini yang berurusan dengan KPK.
Hingga kini, KPK belum merinci secara lengkap konstruksi perkara dan pasal yang disangkakan kepada para tersangka. Proses hukum masih berjalan dan status mereka belum berkekuatan hukum tetap.