SLEMAN - Pengelolaan air menjadi fondasi bagi ketahanan pangan, energi, dan lingkungan. Pembangunan infrastruktur sumber daya air harus dipandang sebagai investasi jangka panjang bagi masyarakat. Capaian swasembada pangan pada 2025 perlu didukung dengan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Kementerian Pekerjaan Umum menerjemahkan perannya melalui target yang mencakup investasi yang efisien, pengentasan kemiskinan ekstrem, dan pertumbuhan ekonomi.
Tantangan nyata dihadapi mengingat lebih dari 90 persen bencana di Indonesia merupakan bencana hidrologi, seperti banjir, longsor, dan kekeringan. Sementara itu, kemampuan menampung air masih jauh dari ideal. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) ke-43 dan Kongres ke-15 Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia (HATHI) yang diselenggarakan pada Sabtu (5/9/2026), di Gedung B Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan, Fakultas Teknik UGM.
Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menghadapi kompleksitas persoalan sumber daya air. Kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, organisasi profesi, dunia usaha, dan masyarakat menjadi bagian penting untuk memastikan pengelolaan air memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Tidak cukup hanya membangun infrastruktur, pengelolaan sumber daya air juga harus dilakukan dengan lebih cerdas melalui teknologi, inovasi, tata kelola yang baik, dan kolaborasi yang kuat.
Pengelolaan sumber daya air secara cerdas dan terintegrasi menjadi kunci utama untuk memperkuat ketahanan pangan, energi, dan lingkungan di tengah perubahan iklim. Dengan mengusung tema Pengelolaan Cerdas Interkoneksi Air, Pangan, Energi, dan Lingkungan Menuju Kemandirian dan Kesejahteraan Nasional, forum ini mempertemukan akademisi, praktisi, pemerintah, organisasi profesi, dunia usaha, serta pemangku kepentingan bidang sumber daya air.
Air memiliki keterkaitan erat dengan pangan, energi, ekosistem, hingga keberlanjutan kehidupan manusia. Kemajuan teknologi seperti IoT, pengolahan data berskala besar, dan AI memberikan kemampuan baru dalam mendukung pengambilan keputusan yang lebih presisi. Pendekatan nature based solution atau solusi berbasis alam mengingatkan bahwa tidak seluruh persoalan alam harus dijawab dengan pendekatan lingkungan. Ada saatnya teknologi harus bekerja dengan memahami logika alam, bukan menggantikannya.
Para ahli teknik hidraulik diajak untuk memperluas perspektif, dari sekadar melakukan rekayasa dan pengendalian air menuju upaya merawat dan menjaga keberlanjutan sumber daya air. Forum ilmiah ini diharapkan mampu membawa langkah dari hydraulic engineering menuju water stewardship, yakni dari kecakapan merekayasa dan mengendalikan air menuju kebijaksanaan untuk merawatnya. Sebab, air bukan semata sumber daya yang dikelola hari ini, melainkan titipan kehidupan yang harus diwariskan kepada generasi yang belum lahir.
UGM berkomitmen menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan melalui pendekatan transdisiplin. Komitmen tersebut diwujudkan melalui tiga pilar Tri Dharma Perguruan Tinggi. Forum ini diharapkan dapat melahirkan rekomendasi yang implementatif dalam mendorong penerapan teknologi inovatif, tata kelola sumber daya air yang inklusif, serta solusi berbasis alam yang mendukung kemandirian dan kesejahteraan nasional berbasis pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
Pertemuan ini tidak hanya sekadar agenda tahunan organisasi profesi, melainkan juga wujud tanggung jawab moral dan intelektual komunitas teknik hidraulik terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik pengelolaan sumber daya air di Indonesia. PIT HATHI menjadi ruang pertemuan gagasan, hasil penelitian, inovasi teknologi, dan pengalaman lapangan dari berbagai pihak.
Pemanfaatan teknologi seperti Internet of Things (IoT), big data, dan kecerdasan buatan (AI) perlu berjalan beriringan dengan pendekatan Nature-based Solutions (NbS) untuk memulihkan fungsi ekosistem sekaligus memperkuat ketahanan terhadap perubahan iklim. Pengelolaan air juga perlu memperhatikan dimensi sosial dan tata kelola, termasuk keadilan distribusi air serta hak masyarakat atas air. Diperlukan penguasaan tata kelola sumber daya air berbasis kolaborasi multipihak dan diplomasi air yang berkeadilan.