MAKASSAR - DPRD Sulawesi Selatan menyetujui pelaksanaan Multi Years Project (MYP) tahap II dengan alokasi anggaran mencapai Rp5 triliun. Langkah ini diambil guna mengakselerasi pembangunan sarana publik sekaligus menggerakkan roda perekonomian warga.
Wakil Ketua DPRD Sulsel, Fauzi Andi Wawo, menjelaskan bahwa MYP II mengarah pada 11 sektor utama. Bidang prioritas tersebut meliputi perbaikan jalan, pembuatan jembatan, perbaikan irigasi, pendukung pertanian, perbaikan rumah layak huni, hingga penguatan UMKM.
Keterangan itu disampaikannya usai memimpin jalannya rapat paripurna di lokasi gedung sementara DPRD Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, pada Rabu (26/8/2026) malam.
Dari total dana Rp5 triliun, sebesar Rp4 triliun dijalankan lewat sistem multiyears. Sementara sisa Rp1 triliun dieksekusi melalui skema single year sesuai tenggat waktu pengerjaan.
Setiap pekerjaan yang dapat tuntas dalam kurun waktu satu tahun dikategorikan ke dalam skema single year. Adapun pengerjaan dengan durasi panjang secara otomatis dialokasikan pada skema multiyears.
Bila diakumulasikan dengan proyek tahap pertama sebesar Rp3,7 triliun, total nilai pembangunan lewat skema tersebut menyentuh angka Rp7,7 triliun hingga 2029.
Fauzi menekankan bahwa daya dukung keuangan daerah telah diperhitungkan secara cermat sebelum MYP II disahkan. Hasil kajian memperlihatkan postur anggaran provinsi masih berada dalam taraf aman.
“Ruang fiskal kami kemudian kami coba hitung, ternyata masih longgar untuk bisa melaksanakan MYP tahap dua ini,” kata Fauzi.
Ia menegaskan seluruh tanggungan pembiayaan akan dihitung cermat hingga tuntas. Pihak legislatif memastikan MYP II tidak digarap dengan mengganggu pagu dari agenda kerja lain.
Sebagai bentuk keadilan pembangunan, skema MYP II diarahkan menuju kawasan yang belum terjangkau pada tahap awal. Beberapa daerah sasaran di antaranya kawasan Luwu Raya, Toraja, hingga Kepulauan Selayar.
“Pak Gubernur memilih wilayah-wilayah yang tidak masuk di MYP pertama,” ungkap Fauzi.
Kebijakan ini diambil agar percepatan sarana fisik tidak terus bertumpu di wilayah yang sebelumnya telah tersentuh program tahap pertama.
Proses penetapan skema ini melewati pertimbangan komprehensif di tingkat Badan Anggaran. Pihak dewan turut menggaet tim ahli guna menelaah ketahanan kas daerah dalam memenuhi pendanaan proyek.
Menanggapi isu pemangkasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN, Fauzi menegaskan dewan sudah meminta agar hak aparatur sipil tidak diambil untuk modal proyek.
“Karena pertimbangannya kondisi lagi tidak bagus, sehingga kalaupun ada kebijakan jangan menyisir soal TPP pegawai,” jelasnya.
Pada saat yang sama, alokasi wajib sektor pendidikan serta pelayanan kesehatan dipastikan aman dari pemotongan. Skema MYP II tetap diprioritaskan untuk pembenahan infrastruktur dan sektor kunci pendukung lainnya.