JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengungkapkan bahwa pihaknya sedang menyiapkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk daerah-daerah konflik.
Langkah ini disampaikan Sudaryono merespons jumlah unit SPPG bagi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Papua yang baru menyentuh angka sekitar 1 persen dari total secara nasional.
"Di Papua, ada MBG bagi anak-anak di daerah rawan, rawan konflik. Ini juga sedang kami pikirkan mekanismenya (pembangunan SPPG)," kata Sudaryono saat konferensi pers, di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Rabu (28/7/2027).
Sudaryono menjelaskan bahwa BGN sudah menjalankan sejumlah uji coba untuk menentukan titik lokasi SPPG dengan dukungan penuh jajaran TNI dan Polri.
"Ada beberapa piloting yang sudah kami lakukan bekerja sama dengan jajaran TNI dan Polri menggunakan fasilitas ada gereja dan lain-lain," tuturnya.
Berdasarkan penuturan Sudaryono, seluruh anak yang bermukim di mana pun, tak terkecuali di kawasan rawan, berhak memperoleh kesetaraan dalam pemenuhan perbaikan gizi.
"Terkait Papua 1 persen (SPPG), enggak hanya Papua, Papua, NTT, kemudian di Maluku, di mana-mana, ini semua ada petanya, kami mau perbaiki ke situ," tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebutkan bahwa daerah yang memiliki masalah stunting tinggi dijadikan prioritas utama distribusi MBG.
Beberapa kawasan yang memperoleh perhatian khusus tersebut antara lain Papua Pegunungan, Papua, serta Nusa Tenggara Timur (NTT).
Pemerintah menargetkan proses pembangunan SPPG pada wilayah-wilayah prioritas tersebut bisa diselesaikan dalam kurun waktu satu bulan.
"Papua Pegunungan, NTT, Papua-Papua dan NTT. Nah ini kami akan selesaikan sebulan ini," ujar Zulhas dalam konferensi pers di Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu (29/7/2026).