JAKARTA - Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengimbau pihak-pihak yang menantikan pengoperasian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk membatalkan rencana unjuk rasa.
Pemerintah telah merancang skema untuk mempercepat pengoperasian sekitar 13 ribu SPPG secara bertahap, memprioritaskan wilayah dengan prevalensi stunting yang tinggi.
Langkah ini dilakukan berjenjang, sehingga Zulhas berharap para pelaku usaha yang menanti kepastian dapur MBG dapat mengerti alur kerja yang sedang dimatangkan pemerintah.
"Jadi para teman-teman yang bergerak di bidang ini, kalau sudah membaca komunikasi, harap memahami. Jadi nggak usah datang lagi, apa demo lagi," kata Zulhas dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu (29/7/2026).
Pemerintah membagi skala prioritas pembukaan SPPG ke dalam dua tahap utama.
Wilayah berisiko stunting tinggi, seperti Papua Pegunungan, Papua, serta Nusa Tenggara Timur (NTT), diposisikan sebagai target prioritas utama.
"Itu nasibnya bagaimana? Kita bagi dua, yang daerah tertinggal, yang tadi digambarkan oleh Mas Dar (Kepala BGN, Sudaryono) dan Menkes (Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin) itu stunting-nya tinggi, kalau di peta itu daerah merah, itu prioritas. Misalnya ya, Papua Pegunungan, NTT, Papua-Papua dan NTT. Nah ini kita akan selesaikan sebulan ini," ujarnya.
Pengoperasian 13 ribu titik SPPG tidak bisa dilaksanakan secara serentak dalam waktu bersamaan.
Lokasi di daerah dengan angka stunting tinggi ditargetkan dapat berjalan dalam rentang satu bulan, sementara mayoritas lokasi lainnya memerlukan durasi persiapan sekitar dua bulan.
"Dari 13.000 (titik SPPG) itu sebagian artinya. Nah sebagian besar, itu kita perlu waktu dua bulan. Itu ada di Sumatra, ada di Jawa, ya. 3T juga namanya, yang 13.000 tadi. Sebagian kecil, itu yang sangat penting seperti di Papua-Papua Pegunungan, NTT dan lain-lain itu kita salah satu bulan. Sisanya kami akan pelajari, perlu waktu dua bulan," tutur dia.
Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Prita Laura menyampaikan bahwa pemberian bantuan Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk ibu hamil, ibu menyusui, serta balita di posyandu masih dijadwalkan sepekan sekali.
Kondisi ini disebabkan readiness atau kesiapan operasional dapur SPPG yang belum merata di seluruh wilayah."Yang sisanya dua bulan akan kita set bentuknya apa nanti, kita akan jelaskan berikutnya," sambung Zulhas.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa pembukaan SPPG di daerah prioritas stunting merupakan hasil kesepakatan jajaran pemerintah guna mempercepat eksekusi Program MBG.
Sebelum tanggal 5 Agustus 2026, pemerintah berencana menetapkan daftar SPPG yang siap beroperasi di wilayah skala prioritas tersebut.
"Yang stunting itu saya baru wa, termasuk sampai lokasi-lokasinya sudah ada Kabupaten/Kota-nya. Itu nanti akan segera diputuskan oleh Bapak Kepala BGN Sebelum tanggal 5 (Agustus) segera SPPG, yang sudah siap itu dibuka langsung di daerah-daerah yang memang stuntingnya tinggi," kata Budi.
Akselerasi pembukaan SPPG di kawasan prioritas diharapkan mampu mempercepat penanganan gizi dan stunting, beriringan dengan perbaikan target sasaran, penyelarasan standar menu, hingga evaluasi menyeluruh program MBG.