JAKARTA - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 menunjukkan defisit yang masih berada di bawah batas aman pemerintah.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mencatat posisi defisit mencapai Rp 479,7 triliun atau 2,02% dari Produk Domestik Bruto (PDB) hingga akhir Oktober. Angka ini memang lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat Rp 371,5 triliun, atau 1,56% dari PDB.
Meski demikian, defisit APBN tetap lebih rendah dibanding batas maksimal yang telah ditetapkan sebesar 2,78% dari PDB. Hal ini menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga pengelolaan keuangan negara tetap efektif dan berimbang.
Defisit yang terkendali ini memberikan ruang fiskal untuk belanja prioritas, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan keyakinan investor terhadap kondisi keuangan nasional.
Peningkatan defisit juga sejalan dengan akselerasi realisasi belanja pemerintah untuk program-program prioritas. Dengan strategi pengelolaan keuangan yang terukur, pemerintah memastikan alokasi anggaran tetap sesuai skala kebutuhan, baik untuk belanja kementerian dan lembaga, maupun transfer ke daerah.
Pendapatan Negara Meningkat Signifikan
Dari sisi penerimaan, APBN 2025 menunjukkan capaian yang cukup positif. Total pendapatan hingga Oktober mencapai Rp 2.113,3 triliun atau 73,7% dari outlook, meningkat dibandingkan bulan sebelumnya Rp 1.863 triliun.
Kenaikan ini didorong oleh penerimaan pajak yang mencapai Rp 1.708 triliun atau 71,6% dari target, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang telah mencapai Rp 402,4 triliun atau 84,3% dari outlook.
Peningkatan pendapatan ini menunjukkan efektivitas strategi pemerintah dalam mengelola penerimaan negara, sekaligus mendukung belanja prioritas yang menjadi fokus APBN 2025.
Dengan penerimaan yang terus bertambah, pemerintah memiliki fleksibilitas dalam menyesuaikan alokasi anggaran untuk sektor pembangunan dan layanan publik.
Selain itu, pendapatan yang meningkat memberikan sinyal positif bagi pelaku ekonomi. Kepastian terhadap penerimaan pajak dan PNBP menumbuhkan keyakinan investor dan sektor usaha untuk tetap beroperasi dan berinvestasi di dalam negeri.
Stabilitas pendapatan ini menjadi fondasi untuk mendukung defisit APBN yang terkendali dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.
Belanja Negara Fokus pada Program Prioritas
Realisasi belanja negara hingga Oktober tercatat sebesar Rp 2.593 triliun atau 73,5% dari target APBN 2025. Belanja ini didorong oleh pengeluaran untuk program prioritas yang menjadi fokus pemerintah.
Rinciannya, belanja pemerintah pusat mencapai Rp 1.879,9 triliun atau 70,6% dari outlook, sedangkan transfer ke daerah tercatat Rp 713,4 triliun atau 82,6% dari target.
Belanja yang terdistribusi secara efektif ini memastikan program pemerintah dapat berjalan optimal, termasuk alokasi untuk kesehatan, pendidikan, infrastruktur, serta program perlindungan sosial.
Pemerintah menekankan pentingnya pemantauan realisasi belanja di kementerian dan lembaga (K/L), agar setiap rupiah yang dikeluarkan tepat sasaran.
Selain itu, transfer ke daerah yang meningkat menunjukkan pemerintah tetap memprioritaskan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.
Dana transfer yang tersalurkan dengan baik membantu pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan lokal, meningkatkan pelayanan publik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi regional.
Strategi Pemantauan dan Pengelolaan APBN
Menteri Keuangan menegaskan bahwa Kementerian Keuangan akan terus melakukan pemantauan secara mendetail terhadap seluruh realisasi APBN. Fokus utama berada pada pengelolaan belanja kementerian, lembaga, dan transfer ke daerah agar setiap alokasi anggaran tetap sesuai dengan target dan kebutuhan prioritas.
Pemantauan ini juga mencakup strategi mitigasi risiko yang mungkin muncul akibat fluktuasi ekonomi, seperti perubahan harga komoditas, kondisi global, maupun dinamika fiskal domestik. Dengan pengawasan yang ketat, pemerintah memastikan defisit tetap berada di batas aman dan pengelolaan keuangan negara tetap stabil.
Selain itu, pemerintah menekankan bahwa defisit yang terkendali tidak mengurangi efektivitas belanja publik.
Sebaliknya, alokasi anggaran diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, memperkuat sektor produktif, dan menjaga kesejahteraan masyarakat. Strategi ini diharapkan dapat menjaga kepercayaan publik dan pasar terhadap stabilitas APBN.
Dengan capaian pendapatan yang meningkat, belanja negara yang terfokus pada program prioritas, dan defisit yang terkendali, kondisi APBN 2025 saat ini menunjukkan pengelolaan fiskal yang baik dan strategis.
Langkah ini memberikan kepastian bagi seluruh pemangku kepentingan bahwa pengelolaan keuangan negara tetap sehat, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan menjaga keseimbangan anggaran secara berkelanjutan.