JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memprediksi masih akan ada kementerian atau lembaga yang mengembalikan anggarannya karena tidak terserap penuh hingga akhir tahun.
Prediksi ini muncul setelah Kemenkeu menerima pengembalian total senilai Rp3,5 triliun dari beberapa K/L.
Purbaya menyebut bahwa pihaknya masih memonitor hingga tutup buku APBN 2025. Ia menambahkan, anggaran yang dikembalikan tidak berhenti pada Rp3,5 triliun saja dan masih memungkinkan ada tambahan dari kementerian/lembaga lain.
“Kami akan melihat apakah beberapa K/L bisa mempercepat belanja di November atau Desember, agar anggaran dapat digunakan secara optimal,” ujarnya.
Jika anggaran yang dikembalikan tidak bisa direalokasi ke pos lain, sisa dana akan dimanfaatkan untuk menutup defisit. Kemenkeu juga memiliki restu untuk menggunakan saldo anggaran lebih tahun depan guna mengurangi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).
Fokus Realisasi Belanja K/L
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Luky Alfirman, menegaskan bahwa tujuan utama penyisiran belanja bukanlah memotong anggaran. Menurutnya, langkah ini lebih kepada membantu kementerian/lembaga mempercepat belanja agar program-program prioritas dapat berjalan sesuai rencana.
Ia memastikan bahwa apabila ada pergeseran anggaran, dana akan dialokasikan ke program prioritas presiden. Beberapa kementerian bahkan secara sukarela mengembalikan anggarannya karena tidak mampu menghabiskan belanja.
“Bukan berarti kami ingin memotong, tetapi beberapa K/L menyampaikan mereka akan mengembalikan anggaran karena tidak akan belanja,” jelas Luky.
Berdasarkan data realisasi APBN hingga akhir Oktober 2025, belanja pemerintah pusat baru mencapai Rp1.879,6 triliun atau 70,6% dari outlook semester I, yaitu Rp2.663,4 triliun.
Secara umum, total belanja negara hingga Oktober mencapai Rp2.593 triliun atau 73,5% dari outlook Rp3.527,5 triliun, meningkat Rp45,1 triliun dari periode sama tahun sebelumnya.
Rincian Belanja Kementerian dan Non-Kementerian
Pertumbuhan belanja pemerintah melambat dibanding tahun lalu, dari 76,9% menjadi 66,2% (yoy), meski secara nominal terus meningkat.
Belanja kementerian/lembaga mencapai Rp961,2 triliun atau 75,4% dari outlook, sedangkan belanja non-kementerian/lembaga, termasuk pembayaran pensiun sebesar Rp154,6 triliun, mencapai Rp918,4 triliun atau 66,2% dari outlook.
Belanja kementerian yang masih kontraksi adalah belanja modal, turun 5,3% secara tahunan dari Rp218 triliun pada Januari–Oktober 2024 menjadi Rp206,4 triliun. Sementara belanja pegawai, belanja barang, dan bantuan sosial menunjukkan pertumbuhan positif.
Di sisi lain, belanja non-kementerian, khususnya pembayaran pensiun, berjalan sesuai jalurnya dan on track. Fokus utama pemerintah tetap pada percepatan realisasi anggaran, khususnya program-program prioritas yang menyentuh langsung masyarakat.
Serapan Program Prioritas Pemerintah
Realisasi program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto hingga akhir Oktober 2025 masih di bawah target. Belanja program prioritas baru mencapai Rp611,7 triliun atau 65,8% dari pagu Rp929 triliun.
Program unggulan, Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dikelola Badan Gizi Nasional, baru terserap Rp41,3 triliun atau 58,2% dari total anggaran Rp71 triliun.
Meski demikian, masih ada sisa alokasi Rp30 triliun yang dapat digunakan untuk program MBG. Wamenkeu Suahasil Nazara menyampaikan bahwa alokasi akan disesuaikan untuk mencapai target 82,9 juta penerima MBG di seluruh Indonesia.
Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemerintah tetap mengutamakan optimalisasi anggaran agar berdampak nyata bagi masyarakat. Dengan pengelolaan yang tepat, dana yang dikembalikan atau tidak terserap tetap dapat dimanfaatkan untuk program prioritas, menutup defisit, dan meningkatkan efisiensi belanja negara.
Langkah-langkah ini diharapkan mendorong percepatan belanja di kementerian/lembaga, mendukung pembangunan nasional, serta memastikan program-program prioritas presiden berjalan sesuai target. Pemerintah optimis bahwa serapan anggaran hingga akhir tahun dapat meningkat, sehingga manfaatnya terasa langsung bagi rakyat.
