JAKARTA - Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI), Muhammad Tito Karnavian menjadikan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-16 BNPP RI sebagai sarana untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Langkah evaluasi ini amat dibutuhkan untuk memetakan capaian, kekurangan, sekaligus menentukan perbaikan ke depan agar pelaksanaan fungsi BNPP RI menjadi semakin terarah.

"Kita mengambil momentum hari ulang tahun ini untuk melakukan evaluasi. Apa yang kira-kira plus yang sudah dicapai oleh BNPP, dan apa yang masih belum sesuai harapan, dan bagaimana nanti BNPP itu ke depan," ujar Tito dalam keterangan tertulis, Kamis (17/9/2026).

Poin utama keberhasilan yang disoroti adalah beroperasinya 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di wilayah perbatasan Indonesia. Kehadiran PLBN tersebut tidak sebatas menjalankan fungsi administratif lintas batas, tetapi juga menjadi representasi kedaulatan negara di garis terdepan.

Pembangunan serta pembenahan PLBN dinilai sukses menjadikan sarana tersebut sebagai pintu gerbang sekaligus etalase Indonesia di wilayah terdepan. Selain itu, tata kelola di kawasan perbatasan tersebut dinilai telah berjalan dengan cukup baik.

"Ini membanggakan kita karena betul-betul menjadi gerbang, menjadi etalase bangsa Indonesia dengan perbaikan dan renovasi pos lintas batas. Sejauh ini yang saya tahu, tata kelolanya juga cukup baik," katanya.

Di samping pembenahan PLBN, berbagai program lain dari BNPP RI di wilayah perbatasan turut mendapat apresiasi. Salah satunya mencakup keterlibatan aktif dalam penanganan bencana di kawasan kabupaten perbatasan wilayah Sumatera hingga penyelesaian sengketa batas wilayah di Sebatik.

Kendati demikian, sejumlah catatan perbaikan tetap diberikan, terutama mengenai peningkatan kapasitas BNPP RI sebagai lembaga koordinasi. BNPP RI diharapkan mampu menyelaraskan program antar kementerian, lembaga, serta para pemangku kepentingan dalam pembangunan kawasan perbatasan.

"Saya juga harus objektif untuk menyampaikan hal-hal yang menurut saya masih belum berjalan secara maksimal. Di antaranya adalah belum mampunya BNPP untuk menjadi coordinating agency yang bisa mengoordinasikan semua stakeholder, kementerian/lembaga, dalam rangka untuk membangun daerah perbatasan," ungkapnya.

Penguatan fungsi lembaga tersebut meliputi penyusunan program terpadu serta pengoordinasian alokasi anggaran. Langkah ini dinilai sangat krusial agar pembangunan daerah perbatasan tidak berjalan secara sektoral atau terpisah-pisah.

Evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program lintas kementerian dan lembaga di wilayah perbatasan juga perlu dimaksimalkan. Hal ini penting guna memastikan seluruh kegiatan pembangunan berlangsung secara terintegrasi dan menjawab kebutuhan riil masyarakat perbatasan.

Pembangunan wilayah perbatasan tidak boleh berfokus semata pada penataan batas teritorial negara. Arah kebijakan pembangunan di kawasan tersebut harus bermuara pada peningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan warga, serta penguatan benteng pertahanan negara.

"Kita ingin menjadikan daerah perbatasan sebagai bukan backyard (halaman belakang), tapi menjadi front yard (halaman depan) dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, pemerataan keadilan untuk meningkatkan kesejahteraan warga, yang akan berimplikasi kepada sistem pertahanan negara di garis perbatasan," ujarnya.

Publikasi kinerja serta seluruh aktivitas BNPP RI melalui bermacam saluran media massa juga dinilai amat penting. Keterbukaan informasi merupakan kunci utama bagi instansi publik untuk meraih kepercayaan serta legitimasi dari masyarakat luas.

"Di negara demokrasi seperti Indonesia ini, semua lembaga dan swasta di negara demokrasi, kunci utamanya untuk bisa survive itu adalah mendapatkan public legitimacy, dukungan publik, dukungan rakyat, dan mendapatkan public consent, restu dari rakyat untuk kita bisa bekerja," tuturnya.

Ia menggambarkan pentingnya sinergi dan kerja sama antar elemen dalam sebuah organisasi melalui teori tenda kelompok. Sebuah tenda akan dapat berdiri tegak dan kokoh apabila setiap komponen di dalamnya saling menopang satu sama lain.

"Dirgahayu Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang ke-16. Teruslah bekerja keras untuk menjaga kedaulatan dan membangun beranda depan negara kita," pungkas Tito.

Peringatan HUT ke-16 BNPP RI diisi dengan penyerahan penghargaan Satyalancana Karya Satya kepada para ASN serta pemberian santunan dan paket sembako kepada anak yatim piatu. Rangkaian acara ini menjadi momentum refleksi sekaligus penguat komitmen BNPP RI untuk selalu hadir bagi warga di kawasan perbatasan.

BNPP RI resmi didirikan pada 17 September 2010 berdasarkan mandat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Kehadiran lembaga ini menjadi bentuk nyata komitmen pemerintah dalam mengelola batas wilayah negara dan area perbatasan secara terintegrasi.