KOTA SERANG - Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang Tahun Anggaran 2027 mulai memasuki tahapan penting. Pemerintah Kota Serang bersama legislatif setempat menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan anggaran tersebut di gedung dewan. Berbeda dari biasanya, pandangan umum fraksi-fraksi disampaikan secara tertulis tanpa pembacaan satu per satu di hadapan peserta rapat.
Usai agenda tersebut, Wakil Ketua I DPRD Kota Serang, Roni Alfanto, menyampaikan seluruh pandangan fraksi terhadap rancangan anggaran selanjutnya menjadi bahan pembahasan antara Badan Anggaran legislatif bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
Pihaknya menegaskan, secara prinsip seluruh fraksi menyatakan kesiapan untuk melanjutkan pembahasan ke tahapan berikutnya. Kendati setiap fraksi memiliki catatan masing-masing, secara keseluruhan pandangan tersebut menjadi bagian dari proses pembahasan bersama.
"Kalau rinciannya ada di fraksi masing-masing. Masing-masing fraksi pasti menyoroti versi mereka, tapi kesimpulannya adalah sepakat untuk menindaklanjuti dalam rapat pembahasan," jelasnya.
Dengan demikian, pembahasan anggaran tidak berhenti pada penyampaian pandangan umum, melainkan berlanjut pada pembahasan lebih mendalam guna memastikan arah belanja daerah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang, Ina Linawati, mengungkapkan salah satu sektor yang memperoleh perhatian besar dalam rancangan anggaran adalah infrastruktur.
Pihaknya menyebut alokasi untuk sektor infrastruktur dalam rancangan anggaran mencapai 33,95 persen. Menurutnya, angka tersebut bahkan masih berpotensi meningkat karena alokasi Dana Alokasi Khusus fisik belum dimasukkan dalam perhitungan.
"Alokasi RAPBD yang disampaikan itu 33,95 persen untuk infrastruktur," ungkap Ina.
"Di dalamnya belum DAK fisik karena belum dialokasikan. Kalau sudah ada alokasi nanti bisa lebih dari 33 persen," jelasnya.
Porsi besar untuk infrastruktur dinilai sejalan dengan kebutuhan warga, terutama dalam hal peningkatan kualitas jalan dan sarana infrastruktur lainnya. Pihaknya menilai arah kebijakan tersebut menunjukkan adanya kesesuaian antara rancangan belanja pemerintah daerah dengan aspirasi publik yang selama ini menginginkan peningkatan kualitas infrastruktur.
"Jadi ini sudah sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat bahwa perbaikan jalan. Dengan sekarang APBD 2027 juga sama porsinya lebih besar ke sana. Jadi sudah match," katanya.
Besarnya porsi infrastruktur menjadi salah satu poin menarik dalam pembahasan rancangan anggaran. Di sisi lain, kebutuhan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur tetap harus dijawab melalui pengalokasian anggaran yang tepat sasaran. Oleh karena itu, tahapan pembahasan menjadi momentum penting untuk menguji kembali setiap program agar anggaran daerah tidak sekadar berimbang secara fiskal, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata terhadap pelayanan publik.
Masyarakat kini menanti hasil pembahasan tersebut, terutama bagaimana pihak legislatif dan eksekutif memastikan setiap rupiah anggaran daerah benar-benar diarahkan untuk menjawab kebutuhan prioritas serta memberikan manfaat langsung bagi warga.
