JAKARTA - Pembangunan jalan tol memiliki peran strategis dalam meningkatkan pelayanan publik serta memperkuat konektivitas nasional. Kehadiran infrastruktur yang memadai dapat memperlancar mobilitas masyarakat, menekan biaya logistik, dan mendorong pertumbuhan investasi. Oleh sebab itu, keterlambatan pembangunan jalan tol tidak hanya berdampak pada fisik konstruksi, tetapi juga berisiko menunda manfaat ekonomi bagi masyarakat serta dunia usaha.
Dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen, keberlanjutan infrastruktur jalan menjadi faktor yang sangat penting. Konektivitas yang memadai berperan sebagai pendukung utama efisiensi ekonomi dan pemerataan pusat pertumbuhan baru. Keberhasilan pembangunan ini membutuhkan sinergi serta kesamaan pandangan dari pemerintah, investor, dan seluruh pemangku kepentingan agar infrastruktur yang dibangun dapat beroperasi secara berkelanjutan.
Meski begitu, keberlanjutan investasi jalan tol memerlukan ekosistem kebijakan yang sehat karena skala modal yang besar dan risiko jangka panjang. Berdasarkan pemaparan Asosiasi Jalan Tol Indonesia kepada DPR pada Juli 2026, dari 39 sampel badan usaha jalan tol, sekitar 54 persen masih mencatat profitabilitas operasi negatif, 37 persen belum menghasilkan keuntungan operasi, dan hanya 9 persen yang memiliki arus kas positif. Kondisi ini menunjukkan bahwa investasi tol membutuhkan waktu panjang untuk pengembalian modal.
Keterbatasan anggaran negara membuat keterlibatan sektor swasta tetap diandalkan dalam percepatan jaringan jalan tol. Pemerintah dan investor perlu menjaga keseimbangan antara affordability bagi masyarakat dan bankability bagi pelaku usaha, termasuk melalui mekanisme penyesuaian tarif secara berkala yang memperhitungkan inflasi serta Standar Pelayanan Minimal. Selain itu, faktor eksternal seperti ketersediaan material dan penanganan kendaraan Over Dimension Over Load perlu dikelola secara terintegrasi agar tidak mempercepat kerusakan jalan.
"Kalau negara masih memandang jalan tol penting dalam sistem logistik nasional dan keterbatasan kemampuan keuangan mengharuskan negara menggandeng pihak swasta, tentunya ekosistem investasi yang sehat sangat diperlukan. Hal ini bukan semata-mata kepentingan investor, tetapi bagaimana memastikan infrastruktur yang sudah dibangun dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat," tegas penjelasan terkait iklim investasi infrastruktur.
Pengelolaan jalan tol pada akhirnya membutuhkan konsistensi kebijakan, pembagian risiko yang proporsional, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan.
"Jalan tol itu sebuah ekosistem. Pemerintah perlu melihat bagaimana seluruh kebijakan tersebut saling mempengaruhi dan bagaimana kami dapat berkolaborasi agar tujuan akhirnya tetap sama yaitu pelayanan publik yang semakin baik dan infrastruktur yang berkelanjutan, dan konektivitas yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi," pungkas pernyataan mengenai arah integrasi kebijakan infrastruktur.
