JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) secara konsisten memberikan perhatian khusus bagi kawasan Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Langkah tersebut diwujudkan dengan mendorong percepatan pendirian Sekolah Rakyat permanen di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), guna menekan angka kemiskinan ekstrem.
Pembahasan mendalam terkait percepatan proyek pendidikan ini berlangsung ketika Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menerima kunjungan kerja dari Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali di Kantor Kemensos, Jakarta, pada Rabu, 19 Agustus 2026.
Pemerintah Kabupaten Sumba Timur sudah menyediakan area seluas 10 hektare yang berlokasi di Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang. Berdasarkan hasil verifikasi lapang dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU), lahan yang disiapkan tersebut dinilai telah memenuhi kriteria dan layak huni.
Meski demikian, terdapat dua syarat administratif serta teknis yang masih harus diselesaikan, yakni dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) serta perbaikan berupa pelebaran jalur akses jalan menuju lokasi.
“Jadi saya berharap betul Sumba Timur bisa, karena Sumba Barat sudah masuk ini, ya Sumba Timur bisa ikut. Kalau kemudian tadi syaratnya masih kurang dua, satu pelebaran jalan sama satunya PKKPR itu beres, ya sudah,” kata Agus Jabo.
Menanggapi arahan Wamensos, Bupati Umbu Lili Pekuwali menyatakan kesediaannya untuk bertindak cepat memenuhi seluruh persyaratan yang kurang demi kelancaran pembangunan fasilitas Sekolah Rakyat tersebut.
“Kalau jalan sebetulnya sudah ada, lebar standar jalan daerah saja, mungkin sekitar 4 meter yang sudah pengerasan, itu mulai langsung di tepi jalan itu. Kalau terkait dengan komitmen untuk meningkatkan kondisinya, nanti kami akan lebarkan,” kata Umbu.
Umbu menambahkan bahwa lokasi calon fasilitas pendidikan ini amat potensial lantaran telah terhubung dengan jaringan sarana dasar seperti pasokan listrik dan sarana air bersih.
Fasilitas sekolah ini dipandang sangat vital bagi masyarakat Sumba Timur. Kondisi ini dipicu oleh angka kemiskinan di wilayah tersebut yang mencapai 25 persen, sementara tingkat kemiskinan ekstrem menyentuh angka 18 %.
“Kami salah satu kabupaten yang masuk kategori 3T, salah satu kabupaten di NTT dari 22 kabupaten. Kategori 3T ini memang sesuatu yang masih kami upayakan di daerah supaya paling tidak angka-angka perbaikan di tingkat masyarakat juga bisa kami optimalkan,” ujarnya.
Pada kesempatan audiensi tersebut, Umbu turut mengapresiasi efektivitas jalannya berbagai program bantuan sosial (bansos) dari Kemensos di Sumba Timur, salah satunya Program Keluarga Harapan (PKH).
“Program-program Kementerian Sosial memang menyentuh sekali, terutama berkaitan dengan bansos, berkaitan dengan PKH, betul-betul membantu. Kami tidak hanya sekadar menyalurkan, kami juga memantau masyarakat penerima ini memanfaatkan dengan benar,” kata Umbu.
Di sisi lain, Agus Jabo menegaskan bahwa pendirian Sekolah Rakyat adalah komitmen nyata pemerintah dalam mengikis kemiskinan sekaligus menghentikan rantai kemiskinan antargenerasi.
“Nah, Sekolah Rakyat itu dibuat dalam rangka pengentasan kemiskinan, jadi Pak Presiden ingin memutus transmisi kemiskinan antargenerasi,” ujar Agus Jabo.
Mekanisme penjarangan siswa Sekolah Rakyat kelak tidak menerapkan pendaftaran terbuka. Pemerintah bakal menjemput bola mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) guna memastikan bantuan tepat sasaran pada keluarga paling membutuhkan.
“Jadi kan sekarang kami sudah punya data tunggal, dari data tunggal itu kemudian kami bentuk tim, tim itu yang kemudian akan ground check,” demikian Agus Jabo.
