JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong pemerintah agar secepatnya menyalurkan Dana Siap Pakai (DSP) bencana yang disiapkan senilai Rp5 triliun demi membiayai perbaikan 253 bangunan sekolah yang hancur diterjang gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Langkah sigap tersebut dinilai sangat krusial guna menjamin keamanan seluruh warga sekolah sekaligus memastikan hak anak-anak dalam memperoleh layanan pendidikan tetap terpenuhi pascabencana yang melanda pada 15 Agustus 2026.
“Keselamatan warga sekolah harus menjadi prioritas. Ratusan sekolah yang rusak akibat gempa di NTT harus menjadi perhatian serius pemerintah karena menyangkut keselamatan dan hak anak untuk mendapatkan pendidikan,” kata Fikri di Jakarta, Selasa (18/8/2026).
Wakil rakyat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera tersebut menyadari bahwa proses pemulihan ratusan fasilitas pendidikan memerlukan dana yang relatif masif. Kebutuhan anggaran tersebut tidak akan mampu terpenuhi jika hanya mengandalkan alokasi reguler Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Oleh karena itu, dorongan sinergi antarlembaga disampaikan, terutama kolaborasi antara Kemendikdasmen serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), demi mempercepat pemulihan sarana pendidikan di area terdampak.
“Biaya yang dibutuhkan sangat besar. Anggaran di Kemendikdasmen tidak cukup. Maka, Kemendikdasmen perlu berkoordinasi dengan BNPB untuk mengantisipasi hal ini. Di sana ada anggaran untuk penanganan bencana,” tegasnya.
Keberadaan DSP sebesar Rp5 triliun yang dialokasikan pemerintah pusat dipandang dapat dimanfaatkan sebagai opsi pendanaan utama untuk mempercepat pemulihan sekolah terdampak gempa di NTT. Nilai tersebut juga dapat disesuaikan kembali mengikuti eskalasi kebutuhan serta pengajuan resmi dari daerah.
Berdasarkan pendataan per 16 Agustus 2026, guncangan gempa mengakibatkan kerusakan pada 253 fasilitas sekolah pada bermacam tingkatan di NTT. Sebaran kerusakan bangunan sekolah tersebut meliputi:
Kabupaten Manggarai: 104 sekolah Manggarai Timur: 52 sekolah Nagekeo: 44 sekolah Ende: 39 sekolah Ngada: 35 sekolah Sikka: 27 sekolah Manggarai Barat: 23 sekolah
Menunggu proses pembenahan selesai serta memastikan area sekolah aman dipakai kembali, pemerintah pusat maupun daerah diminta segera mendirikan sarana sekolah darurat. Pendampingan asesmen psikologis awal bagi anak-anak terdampak juga perlu dilakukan dengan menggandeng Kementerian Sosial.
“Kami juga mendorong Kemendikdasmen untuk menyiapkan fasilitas sekolah darurat bagi anak-anak yang terdampak bencana, dengan catatan terlebih dahulu dipastikan kondisi psikologis mereka. Apabila mengalami trauma, perlu dilakukan upaya trauma healing,” paparnya.
Demi menjaga ritme kegiatan belajar mengajar dalam jangka pendek, khususnya saat infrastruktur rusak dan akses internet terganggu, skema Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) berbasis modul fisik disarankan untuk diterapkan.
Pemerintah diimbau bergerak aktif menyediakan sekaligus menyalurkan modul pembelajaran kepada seluruh siswa terdampak agar hak belajar anak tetap berjalan walau sarana sekolah belum pulih sepenuhnya.
Di samping itu, pemerintah diingatkan untuk senantiasa menjaga transparansi serta pengawasan ketat terhadap tiap alur penyaluran dana hingga proses pembangunan ulang infrastruktur pendidikan pascabencana.
“Seluruh proses pembangunan harus transparan dan diawasi agar anggaran tepat sasaran. Jangan sampai dalam situasi bencana justru muncul persoalan baru karena lemahnya pengawasan,” pungkasnya.
