JAKARTA - Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, memberikan dukungan terhadap percepatan pembangunan Jalan Tol Depok-Antasari (Desari) hingga Salabenda demi memperkuat aksesibilitas wilayah dan memicu pertumbuhan investasi.
Bupati Bogor Rudy Susmanto menyampaikan bahwa pemerintah daerah berkomitmen mendampingi seluruh tahapan yang menjadi wewenang mereka agar pengerjaan ruas tol tersebut berjalan tepat waktu.
"Kami memberikan dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan Jalan Tol Depok-Antasari. Pemerintah Kabupaten Bogor berkomitmen membantu seluruh proses yang menjadi kewenangan daerah, baik dari aspek administratif maupun dukungan di lapangan, sehingga tahapan pembangunan dapat berjalan lebih cepat dan lancar," kata Rudy, Rabu (5/8/2026).
Hal itu ditegaskan saat memimpin agenda rapat koordinasi pengerjaan Jalan Tol Depok-Antasari hingga Salabenda, Bogor bersama jajaran DPRD Kabupaten Bogor, Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Direktur Utama PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk.(CMNP) Jusuf Hamka, serta perangkat daerah.
Jalan Tol Depok-Antasari tergolong salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang menyambungkan wilayah Jakarta Selatan, Kota Depok, dan Kabupaten Bogor.
Merujuk data Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), panjang ruas tol ini membentang sekitar 27,9 kilometer usai diperpanjang ke Salabenda dan bakal tersambung dengan jaringan Bogor Outer Ring Road (BORR).Untuk saat ini, seksi Antasari-Brigif beserta Brigif-Sawangan sudah beroperasi secara penuh.
Di lain sisi, pengerjaan konstruksi diteruskan ke seksi selanjutnya sampai Salabenda sebagai bagian dari penguatan konektivitas di kawasan selatan Jabodetabek.
Rudy memandang penyelesaian Tol Desari hingga Salabenda mampu menggenjot aksesibilitas warga, memperlancar arus logistik barang dan jasa, serta membuka keran investasi dan pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kabupaten Bogor.
Demi mengakselerasi proyek tersebut, Rudy memerintahkan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) kembali diaktifkan mulai minggu depan untuk mempercepat proses pembebasan tanah lewat koordinasi bersama BPN, pihak kecamatan, pemerintah desa, hingga pemangku kepentingan terkait.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika menyebutkan bahwa pemerintah daerah menargetkan urusan pengadaan tanah tuntas pada 2026 agar konstruksi fisik dapat segera digenjot.
"Harapannya tahun 2026 ini selesai tanah sehingga pembangunan bisa berjalan. Nanti 2028 beres dan dioperasikan," ujar Ajat.
Ia memaparkan bahwa pemerintah daerah siap menopang percepatan kelengkapan administrasi, edukasi sosialisasi ke masyarakat, serta koordinasi ke seluruh pihak terkait demi memastikan pengadaan tanah sesuai tenggat waktu.
