JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI melalui Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut (PKPL) menyelenggarakan Forum Penyampaian Hasil Nilai dan Rekomendasi Pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) pada 22 Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (PPKP) Tahun 2026 di Hotel Tamarin, Jakarta, Jumat (31/7/2026).
Acara tersebut merupakan langkah strategis BNPP RI guna mendorong penggunaan hasil pengukuran IPKP sebagai landasan perumusan kebijakan serta percepatan pembangunan di wilayah perbatasan melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga.
Mewakili Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP RI, Asisten Deputi PKPL Yedi Rahmat menyatakan bahwa pengukuran IPKP 2026 pada 22 PPKP yang mencakup 11 PPKP kawasan laut dan 11 PPKP kawasan darat memperlihatkan capaian yang positif.
Skor IPKP 2026 berada di angka 0,58 dengan kategori Cukup (C), mendekati target nasional yakni 0,60.
"Alhamdulillah hasil pengukuran yang telah dilaksanakan pada 11 PPKP wilayah laut dan 11 PPKP wilayah darat menghasilkan capaian yang cukup baik. Kami mendorong agar nilai IPKP PPKP Tahun 2026 segera ditindaklanjuti oleh kementerian atau lembaga mitra," ujar Yedi, Senin (3/8/2026).
Menurut penjelasannya, hasil dari pengukuran IPKP mesti dijadikan acuan utama dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan yang sanggup memenuhi kebutuhan warga di kawasan perbatasan.
Oleh karena itu, BNPP RI mengimbau seluruh kementerian maupun lembaga anggota BNPP untuk memanfaatkan rekomendasi IPKP sebagai rujukan dalam merancang program prioritas perbatasan yang terpadu dan sejalan dengan agenda pembangunan nasional.
"Seperti program Kampung Nelayan Merah Putih dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang sudah berjalan, kami berharap kementerian lain juga menghadirkan program serupa sehingga pembangunan kawasan perbatasan dapat terealisasi lebih cepat," kata Yedi.
Di samping itu, dia mengungkapkan bahwa BNPP mengusulkan agar raihan IPKP 2026 memperoleh perhatian dari pemerintah pusat.
Bahkan, capaian pengukuran tersebut diharapkan dapat dimuat dalam naskah pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada 16 Agustus 2026 mendatang sebagai wujud komitmen pemerintah terhadap akselerasi pembangunan area perbatasan.
Lebih jauh, Yedi memaparkan bahwa temuan dari peninjauan lapangan di berbagai kawasan perbatasan laut memperlihatkan kegiatan perekonomian warga yang terus tumbuh.
Kondisi tersebut menjadi aset berharga guna memacu pembangunan yang lebih terarah, khususnya melalui penguatan infrastruktur, peningkatan pelayanan dasar, serta pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.
"Di wilayah perbatasan laut, pertumbuhan ekonomi menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Sekarang yang perlu kami dorong adalah percepatan pembangunan kawasan perbatasan melalui dukungan program lintas sektor sehingga dampaknya semakin dirasakan masyarakat," tutur Yedi.
Dalam kesempatan forum tersebut, BNPP RI turut menyampaikan sejumlah temuan di lapangan yang membutuhkan langkah penanganan lanjutan.
Salah satu di antaranya yakni bencana abrasi di Kabupaten Pulau Morotai yang mengikis tanggul pengaman di wilayah yang berbatasan langsung dengan pemukiman warga.
Yedi menyebutkan, permasalahan tersebut akan langsung ditindaklanjuti lewat koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Morotai serta Sekretariat Wakil Presiden, mengingat kendala abrasi di kawasan tersebut sebelumnya telah menjadi fokus perhatian pemerintah.
"Kami telah mengunjungi Kabupaten Pulau Morotai dan menemukan tanggul yang melindungi permukiman masyarakat mengalami kerusakan akibat abrasi. Hal ini akan kami tindak lanjuti melalui koordinasi dengan Pemkab Morotai dan Sekretariat Wakil Presiden," tutur Yedi.
Melalui forum ini, BNPP RI menegaskan komitmennya untuk mempererat koordinasi, kolaborasi, serta sinkronisasi antar-kementerian dan lembaga agar capaian pengukuran IPKP tidak sekadar menjadi indikator kinerja belaka, melainkan dasar utama dalam mengakselerasi pembangunan kawasan perbatasan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan warga.
Sebagai informasi, kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Budi Setyono; Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian Belly Isnaeni; serta Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Ismawan Harijono.
Selain itu, hadir pula Direktur Perdesaan, Daerah Afirmasi, dan Transmigrasi (PDAT) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Mohammad Roudo, bersama para perwakilan kementerian dan lembaga mitra baik secara daring maupun luring.
