BANJARBARU - Pemprov Kalsel menegaskan bahwa inovasi daerah tak boleh berhenti sebagai ajang kompetisi atau sebatas pembuatan aplikasi, melainkan wajib menjadi sarana transformasi birokrasi dan pendorong ekonomi.
Penegasan ini disampaikan Sekda Kalsel Muhammad Syarifuddin lewat Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalsel, Ariadi Noor, saat membuka Presentasi Final Kalsel Innovation Award (KIA) 2026 di Aula BRIDA Kalsel, Banjarbaru, Selasa (28/7/2026).
Menurut Ariadi, Kalsel saat ini sedang menghadapi tantangan besar untuk merealisasikan target pertumbuhan ekonomi mencapai 8,1 persen pada tahun 2029 sesuai arahan nasional.
“Kami sedang menghadapi tantangan yang tidak ringan. Kalsel sedang membangun diri sebagai gerbang logistik Kalimantan, sementara target pertumbuhan ekonomi kami mencapai 8,1 persen pada tahun 2029. Saat ini pertumbuhan ekonomi kami masih berada di kisaran 5,6 sampai 5,7 persen sehingga masih diperlukan lompatan melalui inovasi, investasi, serta transformasi ekonomi,” ujarnya.
Ia menyebutkan bahwa inovasi wajib difokuskan pada isu strategis pembangunan, termasuk hilirisasi SDA agar Kalsel tidak terus-menerus mengekspor komoditas mentah.
“Hari ini komoditas unggulan kami masih didominasi batu bara. Tantangan ke depan adalah bagaimana kami mengembangkan hilirisasi sehingga tidak hanya menjual bahan mentah, tetapi mampu menghasilkan produk bernilai tambah seperti dimetil eter (DME), pupuk, maupun produk turunan lainnya. Di sinilah inovasi harus hadir sebagai solusi pembangunan,” katanya.
Ariadi menerangkan bahwa inovasi yang diharapkan Pemprov Kalsel bukan sekadar digitalisasi layanan, melainkan perubahan pola pikir aparatur dalam menyelesaikan kendala publik.
“Saya ingin kami semua berpikir lebih luas. Inovasi bukan hanya membuat aplikasi baru atau sistem informasi baru, tetapi bagaimana memperbaiki proses bisnis, meningkatkan efisiensi anggaran, menyederhanakan pelayanan, dan menghasilkan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Ia pun menggarisbawahi pentingnya menciptakan budaya perencanaan berbasis riset agar seluruh kebijakan memiliki landasan ilmiah yang solid.
“Saya memimpikan bagaimana seluruh perencanaan pembangunan benar-benar berbasis riset. Planning by research harus menjadi budaya kami karena inovasi yang baik lahir dari kajian yang matang. Nilai tertinggi dari sebuah inovasi adalah manfaatnya, kemudian keberlanjutannya. Jangan sampai inovasi berhenti setelah lomba selesai,” tegasnya.
Lebih jauh, Ariadi mengingatkan bahwa ekspektasi publik terhadap kinerja dan pelayanan pemerintah saat ini makin tinggi.
“Masyarakat tidak lagi hanya ingin pelayanan selesai sesuai prosedur. Mereka ingin pelayanan yang cepat, mudah, sederhana, transparan, dan memberikan solusi. Oleh sebab itu keberhasilan birokrasi diukur dari perubahan yang dirasakan masyarakat, bukan dari banyaknya regulasi ataupun kegiatan yang kami laksanakan,” ucapnya.
Wujud komitmen dalam membangun tradisi inovasi ditunjukkan Pemprov Kalsel dengan mewajibkan setiap perangkat daerah menciptakan minimal satu inovasi per tahun.
“Kebijakan ini bukan tambahan beban administrasi, tetapi komitmen agar setiap organisasi terus belajar, memperbaiki diri, dan beradaptasi terhadap perubahan. Saya ingin Kalsel dikenal bukan hanya memiliki banyak inovasi, tetapi mampu menghadirkan inovasi yang benar-benar hidup, diterapkan, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
Pada ajang KIA 2026, BRIDA Kalsel menerima 88 proposal inovasi dari instansi provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta masyarakat umum.
Semua proposal telah melewati verifikasi administrasi dan substansi sebelum dipilih 10 finalis terbaik per kategori untuk maju ke sesi presentasi di hadapan juri dari Kemendagri, KemenPANRB, UPT Laboratorium Terpadu ULM, dan Pascasarjana UNISKA.
