SAMARINDA - Realisasi belanja pemerintah pusat di Provinsi Kalimantan Timur pada semester awal periode Januari hingga Juni 2026 tercatat mencapai Rp9,02 triliun.
Pengeluaran anggaran tersebut dimanfaatkan bagi beragam program kerja dengan porsi terbesar untuk pembangunan fasilitas fisik guna menyokong Ibu Kota Nusantara.
“Realisasi ini didominasi oleh belanja modal sebesar Rp4,56 triliun atau 48,42 persen dari pagu. Sebagian besar untuk pembangunan jalan dan jembatan pendukung infrastruktur IKN,” ujar Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Kaltim Tjahjo Purnomo di Samarinda, Minggu.
Angka penyerapan yang menyentuh Rp9,04 triliun atau setara 50,70 persen dari total pagu tersebut dinilai mengalami kenaikan positif sebesar 5,88 persen jika dibandingkan dengan pencapaian di periode serupa pada tahun lalu.
Di sisi lain, penyerapan untuk pengeluaran pegawai terealisasi di angka Rp2,99 triliun atau sebesar 65,26 persen dari pagu.
Sedangkan untuk pengeluaran barang tercatat terealisasi senilai Rp1,48 triliun atau setara 38,86 persen.Pada sektor transfer ke daerah, nilai penyaluran anggaran berhasil menyentuh Rp10,61 triliun atau 48,09 persen dari pagu.
Angka ini mengalami penurunan sebesar 25,75 persen jika dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama di tahun sebelumnya.
Ia mengungkapkan bahwa porsi penyaluran transfer ke daerah paling banyak ditopang oleh dana alokasi umum sejumlah Rp6,1 triliun atau mencapai 52,83 persen dari pagu.
Sementara itu, dana alokasi khusus fisik baru terealisasi senilai Rp4,73 miliar atau 19,21 persen.Adapun dana alokasi khusus nonfisik telah terserap sebanyak Rp1,34 triliun atau setara 49,59 persen.
“Dana bagi hasil (DBH) terealisasi Rp2,99 triliun atau 39,82 persen, sementara dana desa (DD) telah disalurkan sebesar Rp171,02 miliar atau 64,33 persen dari total pagu tahun ini,” katanya.
Mengenai program kredit usaha rakyat, nilai penyalurannya telah menembus Rp2,13 triliun yang dialokasikan kepada 26.962 penerima manfaat.
Sedangkan pada sektor pembiayaan ultra mikro, nilainya mencapai Rp35,58 miliar yang dibagikan kepada 5.663 penerima pinjaman.
Secara keseluruhan, kondisi keuangan negara di wilayah Kalimantan Timur hingga penutupan Juni 2026 menampilkan kinerja yang stabil.
Kondisi tersebut juga memperlihatkan penyesuaian yang baik serta komitmen nyata dalam mengalokasikan anggaran secara tepat guna membiayai pembangunan fasilitas utama serta memperluas jangkuan modal usaha lewat program kredit.
“Hal ini mencerminkan peran nyata APBN sebagai motor penggerak utama yang tidak hanya menjaga stabilitas, tetapi juga aktif mendorong momentum pertumbuhan ekonomi regional yang optimis, inklusif, dan berkelanjutan,” kata Tjahyo.
