MAKASSAR - Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, Sulawesi Selatan, mengoptimalkan media sosial (medsos) sebagai instrumen peringatan dini lewat sistem Lontara+, yakni platform yang dibuat untuk memperkokoh pelayanan publik, komunikasi birokrasi, serta perumusan kebijakan berbasis data.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar Muhammad Roem dalam penjelasannya di Makassar, Jumat, menyebutkan bahwa medsos sekarang bukan cuma alat humas konvensional searah, melainkan wadah krusial untuk mengawasi dinamika warga secara cepat.

"Medsos tidak lagi menjadi tempat pemerintah menyampaikan informasi, tetapi sebagai sensor sosial kota, sebagai early warning system untuk menangkap keluhan, masukan, dan dinamika yang berkembang di masyarakat,” ujarnya.

Dia menggarisbawahi bahwa metode ini membuat pemerintah mampu mengendus potensi persoalan sejak dini, sehingga seluruh kendala dapat langsung ditangani sebelum meluas menjadi krisis komunikasi publik yang besar.

Perihal itu pun disampaikan Roem ketika menjadi pemateri dalam Forum Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang digelar pada agenda Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2026 di Kota Medan, Kamis (2/7).

Pemkot Makassar juga memberikan perhatian lebih terhadap kehadiran beragam akun info lokal yang mempunyai dampak besar dalam mengarahkan opini publik.

Bagi dia, akun-akun itu tidak boleh cuma dipandang sebagai hambatan, melainkan mesti dijadikan sebagai rekan kerja strategis untuk melebarkan jangkauan pesan pemerintah.

“Di setiap kota, akun-akun informasi lokal punya pengaruh luar biasa. Karena itu, yang kami bangun adalah persepsi bersama di internal pemerintah, agar seluruh OPD memiliki cara pandang dan respons yang seragam terhadap dinamika informasi yang muncul di ruang digital,” ucapnya.

Lewat strategi tersebut, Pemkot Makassar berusaha melahirkan sistem komunikasi sinergis antara birokrasi, warga, serta ekosistem digital lokal, salah satunya dengan memakai medsos demi menyebarkan fasilitas publik, layanan perkotaan, sampai program utama pemerintah.

Muhammad Roem kemudian menerangkan bahwa semua penyatuan data digital, meliputi data pelayanan publik dan pergerakan medsos, bermuara ke dashboard Wali Kota Makassar yang berguna sebagai alat penting untuk menolong kepala daerah merumuskan kebijakan secara kilat, pas, serta berbasis data.

Menurut dia, ekosistem digital itu turut menyokong Pemkot Makassar dalam menekan potensi pro dan kontra terhadap keputusan publik, sehingga lewat komunikasi transparan serta berbasis kepercayaan, tiap kebijakan anyar bisa diterima secara baik oleh warga.

Melalui keikutsertaan dalam Forum Komdigi Rakernas XVIII APEKSI 2026, Pemkot Makassar menunjukkan keseriusannya dalam memperkuat tata kelola digital pemerintahan, membenahi mutu komunikasi publik, serta menyuguhkan pelayanan yang lebih fleksibel demi kebutuhan masyarakat urban.

Ruang ini sekaligus menjadi media bertukar pengalaman positif antar-pemerintah kota di Indonesia demi mendirikan ketahanan informasi, meningkatkan kompetensi komunikasi instansi, serta memicu pelayanan publik yang lebih tanggap di era digital.