SAMARINDA - Komisi IV DPRD Samarinda menegaskan bakal menindaklanjuti aduan puluhan orang tua murid terkait dugaan keanehan dalam penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat SMP.

Salah satu masalah yang disoroti ialah dugaan pergeseran radius ataupun titik koordinat tempat tinggal calon murid yang dinilai menyebabkan hasil seleksi berubah.

Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Yakob Pangedongan, menyebutkan berkas laporan itu baru diperoleh pihaknya pada Rabu (1/7/2026).

Oleh karena itu, seluruh keberatan akan dibicarakan bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Samarinda dalam forum rapat dengar pendapat.

"Yang kami pertanyakan kenapa bisa begitu. Tadi baru kami terima laporannya," kata Yakob saat dikonfirmasi.

Menurut keterangan Yakob, pihaknya menampung puluhan berkas pengaduan dari warga yang memprotes jalannya SPMB.

"Ada sekitar 38 berkas komplain yang masuk," ujarnya.

Ia mengaku belum pernah mendapati laporan semacam itu pada penyelenggaraan penerimaan murid baru di tahun-tahun terdahulu.

"Kalau yang seperti ini saya tidak ingat pernah ada. Makanya ini akan kami bahas," katanya.

Yakob mengutarakan problem tersebut bakal segera diangkat dalam rapat bersama jajaran Dinas Pendidikan.

Malah, ia akan menyarankan kepada Ketua Komisi IV agar diadakan pembahasan tersendiri mengenai kegaduhan SPMB ini.

"Kebetulan sebentar kami hearing dengan Dinas Pendidikan. Nanti kami sampaikan. Saya juga akan usul kepada ketua komisi supaya memang ada pembahasan khusus mengenai persoalan ini," ujarnya.

Menurut dia, seluruh pengaduan masyarakat akan ditampung dan menjadi dasar tindak lanjut dari pihak DPRD.

"Laporan mereka tetap kami terima. Saya kira ini menjadi persoalan kami bersama," katanya.

Yakob melanjutkan, Komisi IV juga membuka peluang untuk mengundang perwakilan orang tua yang mengajukan keberatan agar bisa memaparkan secara langsung urutan kejadian yang mereka rasakan.

"Nanti mungkin kami panggil orang tua yang tahu persis bagaimana kejadiannya. Jadi kami bisa mengetahui persoalannya secara utuh," ujar Yakob.

Ia berharap pembahasan dapat dituntaskan secepat mungkin mengingat tahun pembelajaran baru akan segera berjalan sehingga para calon siswa yang sampai saat ini belum mendapat sekolah bisa segera memperoleh kejelasan.

Diwartakan sebelumnya, salah satu orang tua murid yang mengadu ke DPRD Samarinda ialah Nur Ningsih (48), warga Palaran yang mengeluhkan anaknya gagal lolos di sekolah yang berada dekat dari tempat tinggalnya.

Nur berkisah, mulanya ia mendaftarkan sang anak lewat jalur afirmasi.

Akan tetapi, pendaftaran itu ditolak lantaran anaknya masuk dalam golongan desil 5.

Ia lalu mencoba kembali lewat jalur domisili, namun lagi-lagi tidak lolos lantaran daya tampung sudah penuh.

"Pertama jalur afirmasi ditolak karena desil 5. Habis itu daftar lagi jalur domisili ditolak juga. Karena kuotanya penuh," kata Nur.

Usai dinyatakan gagal, sistem cuma memunculkan pemberitahuan agar mendaftar ke sekolah lain.

Nur mengaku tidak mendapatkan penjelasan ataupun bimbingan lebih jauh.

"Saya datang ke sekolah, tapi karena harus online, bilangnya harus dari rumah. Pihak sekolah tidak mengizinkan saya masuk untuk membantu pendaftaran secara online," ujarnya.

Sang anak pada akhirnya diterima di salah satu SMP di daerah Samarinda Seberang lewat jalur domisili.

Namun, sekolah itu berjarak kurang lebih 7,8 kilometer dari rumah mereka di Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran.

Menurut Nur, situasi tersebut amat memberatkan keluarganya yang mengandalkan mata pencaharian dari kerja serabutan.

Ia berharap anaknya bisa menimba ilmu di sekolah wilayah tempat tinggalnya agar lebih gampang dijangkau.

Persoalan Nur menjadi satu dari puluhan keluhan yang didapatkan oleh Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA).

Ketua TRC PPA Rina Zainun memaparkan, pihaknya telah menampung lebih dari 100 aduan seputar pelaksanaan SPMB.

Meski begitu, baru 32 laporan yang berkas dokumennya lengkap untuk diserahkan ke DPRD Samarinda guna ditindaklanjuti.

"Bahkan ada yang sudah mendaftar sampai sembilan sekolah tetap tidak diterima. Ada juga yang terlempar ke sekolah yang sangat jauh dari rumahnya," kata Rina.