MOROWALI - Dua dekade silam, Andi Muhammad Arifin terbiasa menyaksikan hamparan ladang kakao di sekitar tempat tinggalnya di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.

Ketenangan wilayah pedesaan tersebut mulai terganggu seiring pesatnya perkembangan industri nikel di kawasan itu.

Keluarga Arifin yang pindah dari Sengkang pada tahun 1998 pada akhirnya memutuskan untuk menjual lahan mereka ketika perusahaan pertambangan mulai masuk pada tahun 2010.

Uang hasil ganti rugi pembebasan lahan tersebut kemudian dialokasikan untuk membangun rumah kos yang kini menjadi penopang utama perekonomian keluarga mereka.

Saat ini, keluarga tersebut telah mengelola sebanyak 12 unit kamar kos yang disewakan dengan kisaran tarif Rp 800.000 sampai Rp 1 juta per bulan bagi para karyawan industri.

"Sekarang lima kamar untuk orang tua dan tujuh kamar untuk saya. Dulu, saat kami menjadi petani kakao, suasananya tenang. Bedanya, sekarang bising, apalagi perusahaan sudah dekat, alat berat keluar masuk tiap malam. Tapi, penghasilan, perputaran uang kan lebih cepat," ujar Arifin kepada Kompas.com, Jumat (19/6/2026).

Arifin juga mengemukakan bahwa kehadiran sektor industri ini turut membuka peluang usaha baru lainnya seperti membuka toko kelontong.

Namun, laju pertumbuhan ekonomi yang masif ini memicu dampak sampingan negatif, berupa pencemaran udara serta debu pekat akibat operasional alat-alat berat.

"Iya (banyak orang sakit karena debu), itu batuk-batuk. Cuma ini kebetulan sedang musim hujan, jadi belum terlalu parah," katanya.

Persoalan lain yang muncul meliputi buruknya sistem saluran air atau drainase ketika hujan turun serta penumpukan sampah rumah tangga yang kerap kali diabaikan.

Bahkan, biaya kebutuhan hidup harian di daerah tersebut melonjak sangat tajam, salah satunya harga gas elpiji ukuran 3 kilogram yang melambung hingga Rp 90.000 per tabung.

"Saya sempat membeli tiga tabung, harganya Rp 90.000 per tabung, itu untuk saya, mertua, dan orang tua saya. Saya enggak mau jualan dengan harga segitu, enggak enak juga. Kalau untuk pemakaian pribadi sih mau tidak mau kami harus beli," ujarnya.

Sementara itu, Kaur Keuangan Desa Bahodopi, Ibansi, mengungkapkan bahwa mayoritas warga setempat mengalihkan uang hasil penjualan tanah mereka untuk dijadikan modal bisnis properti.

Bermacam-macam bangunan penginapan serta rumah toko (ruko) tumbuh dengan sangat subur demi memenuhi kebutuhan ribuan buruh pabrik.

"Berusaha itu di kos-kosan, toko, ruko, penginapan, ada yang bikin hotel. Warga sini juga yang jadi penyokong untuk orang-orang IMIP, artinya saling menopang, bersyukur walaupun ada plus minuslah," ujar Ibansi.

Kendati demikian, akselerasi ekonomi ini terhambat oleh persoalan limbah sampah yang sangat sulit untuk dikendalikan.

"Begitu ditinggal eh ada lagi di situ sampahnya. Makanya kami pasang spanduk dilarang buang sampah, akan dikenakan denda. Tapi tetap saja ada yang membuang sampah," katanya.

Banyak warga pendatang yang bekerja di sektor industri lebih memilih untuk membuang sampah domestik ke area lahan kosong atau aliran sungai, sehingga memicu penurunan kualitas air bersih.

Kondisi air sumur warga pun ikut memburuk menjadi terasa asin sekaligus berbau menyengat, sedangkan fasilitas instalasi PDAM sudah tidak dapat berfungsi lagi.

"Kalau di sini musim hujan pasti banjir. Kalau hujannya berhari-hari biasanya parah. Pernah tahun 2015 yang paling parah sampai ada perusahaan yang memberi kompensasi sesuai jumlah kerugian," ujar Ibansi.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali, Nukrah, menegaskan bahwa wilayah Bahodopi serta Bungku Barat tergolong sangat rawan terhadap bahaya pencemaran.

Polusi di area laut pada umumnya disebabkan oleh sebaran sedimen penambangan dari wilayah hulu akibat intensitas curah hujan tinggi yang tidak mampu ditampung oleh kolam pengendapan.

"Yang sekarang terjadi itu memang dari pihak perusahaan yang mengantongi IUP di atas, bukan dari kawasan industri pengolahan nikel. Dari IUP di area sekitar kawasan industri," ujar Nukrah.

Pihaknya mengklaim terus melakukan pengawasan terhadap tingkat emisi udara serta memberikan perhatian khusus pada problem sampah yang memicu gas metana dan menciptakan pemandangan kumuh.

"Banyak orang-orang yang tinggal di kos-kosan enggak membayar retribusi sampah, menyelesaikan masalah limbahnya dengan cara mereka sendiri. Mereka berasal dari masyarakat yang heterogen, itu termasuk kebiasaan. Rata-rata 80 persen tinggalnya di kos-kosan," kata Nukrah.