JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pesan kepada segenap jajaran anggota Polri agar penegakan hukum tidak dijadikan alat bagi kelompok yang memiliki kekuatan uang.
Kepala Negara turut menegaskan supaya hukum tidak dimanfaatkan sebagai instrumen untuk aksi balas dendam politik, serta tidak disalahgunakan demi melayani kepentingan golongan tertentu.
“Hukum tidak boleh menjadi alat mereka mereka yang punya uang, hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik, hukum tidak boleh digunakan untuk kepentingan suatu kelompok manapun,” ucap Prabowo, saat peringatan HUT ke-80 Bhayangkara, di Satlat Brimob, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/7/2026).
Pada momentum tersebut, ia juga mengimbau seluruh personel kepolisian untuk senantiasa menegakkan keadilan hukum tanpa memandang bulu.
Prabowo menggarisbawahi bahwa Indonesia merupakan sebuah negara yang berlandaskan atas hukum.
Oleh sebab itu, hukum wajib memberikan perlindungan kepada segenap masyarakat, khususnya kalangan yang lemah, sekaligus menghadirkan ketenteraman bagi warga yang bertindak jujur.
“Tidak boleh ada kriminalisasi, tidak boleh ada penyalahgunaan wewenang, dan tidak boleh ada siapapun yang kebal terhadap hukum,” ujar dia.
Prabowo memaparkan bahwa saat ini Indonesia tengah berada pada fase krusial karena sedang mengupayakan transformasi berskala besar di bermacam sektor, di tengah kondisi global yang diwarnai ketidakpastian, tensi tinggi, serta konflik.
Ia menjabarkan bahwa langkah transformasi tersebut meliputi sektor ekonomi, tata kelola birokrasi, sistem pendidikan, kedaulatan pangan, hingga ketahanan energi.
Adapun target utama dari upaya ini adalah guna membawa Indonesia tumbuh sebagai sebuah negara yang modern, sejahtera, adil, sekaligus berdaulat penuh.
Prabowo memastikan bahwa semua program kerja pembangunan nasional tersebut baru bisa terlaksana secara optimal apabila didukung oleh iklim situasi yang aman serta kondusif.
Berdasarkan pandangannya, kemakmuran tidak mungkin diraih tanpa adanya stabilitas, roda pembangunan tidak akan berputar tanpa jaminan keamanan, dan aliran investasi tidak akan masuk tanpa kepastian payung hukum.
Ia berpendapat bahwa tegaknya keadilan memerlukan tata kelola pemerintahan yang bersih dan mumpuni, sedangkan kesejahteraan bersama hanya dapat tercapai jika aspek ketertiban terus terpelihara dengan baik.
“Karena itu, peran kepolisian sangat penting, sangat strategis, sangat menentukan,” pungkas dia.
