JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan menambah pos lintas batas negara (PLBN) di kawasan Kalimantan dan Papua.
Wakil Ketua Komisi II DPR Bahtra Banong berbicara mengenai urgensi dari pembangunan PLBN tersebut.
"Urgensi pembangunan PLBN jauh melampaui aspek pertahanan dan keamanan. Memang, menjaga kedaulatan negara merupakan fungsi utama kawasan perbatasan. Namun dalam paradigma pembangunan Presiden Prabowo, menjaga perbatasan harus berjalan beriringan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sana," ujar Bahtra kepada wartawan, Selasa (30/6/2026).
Menurut pendapatnya, terdapat beberapa alasan yang membuat pembangunan PLBN menjadi sangat esensial.
Bahtra menuturkan alasan pertama yaitu perbatasan merupakan wajah terdepan dari bangsa Indonesia.
"Kesan pertama negara tetangga terhadap Indonesia justru terlihat dari bagaimana kami membangun kawasan perbatasan. Karena itu, PLBN harus menjadi simbol negara yang modern, berdaulat, tertata, serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," kata Bahtra.
Kedua, sambungnya, PLBN mesti bertransformasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang baru.
Melalui konektivitas yang kian membaik, area perbatasan dapat tumbuh menjadi pusat perdagangan, logistik, pariwisata, serta aktivitas ekonomi lintas negara yang mendatangkan profit langsung untuk warga setempat.
"Ketiga, pembangunan PLBN merupakan instrumen pemerataan pembangunan nasional. Presiden Prabowo ingin memastikan bahwa pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di kota-kota besar, tetapi juga menjangkau wilayah terdepan sehingga masyarakat perbatasan memperoleh pelayanan publik, infrastruktur, dan kesempatan ekonomi yang sama dengan daerah lainnya," sambungnya.
Keempat, masih terdapat banyak area perbatasan yang belum dilengkapi PLBN sehingga aktivitas keluar-masuk orang maupun logistik di beberapa titik masih berjalan lewat jalur tidak resmi serta sulit dipantau.
"Kondisi ini berpotensi dimanfaatkan untuk penyelundupan narkotika, perdagangan ilegal, maupun berbagai kejahatan lintas negara lainnya. Karena itu, penambahan PLBN menjadi penting agar seluruh aktivitas lintas batas berlangsung melalui pintu resmi yang berada dalam pengawasan negara," tutur Bahtra.
Bahtra menilai pembangunan PLBN menjadi investasi strategis untuk jangka panjang.
Menurut dia, negara tidak sekadar hadir guna memelihara batas teritorial, namun juga mewujudkan kemakmuran, membuka celah ekonomi, membenahi pelayanan publik, serta mengokohkan rasa keadilan bagi warga perbatasan.
Bahtra mengimbuhkan, Indonesia adalah negara yang sangat luas dengan bentang perbatasan darat berkisar 3.
100 kilometer, yang bersinggungan langsung dengan Malaysia sekitar 2.
004 kilometer, Papua Nugini sekitar 824 kilometer (dari Jayapura-Merauke), serta Timor Leste sekitar 268,8 kilometer.
"With kondisi geografis tersebut, keberadaan sekitar 15 PLBN yang ada saat ini tentu masih belum memadai. Oleh karena itu, penambahan PLBN merupakan kebutuhan strategis agar negara semakin mampu menghadirkan pelayanan, pengawasan, dan pembangunan secara merata di kawasan perbatasan," sebutnya.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengutarakan Prabowo bakal mendirikan PLBN lagi.
Pembangunan tersebut diproyeksikan pada beberapa titik di Kalimantan dan Papua.
"Ya ini kan sementara baru 15 (pos lintas batas negara), kami masih perlu lagi di perbatasan Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, ada satu titik yang berbatasan dengan Serawak, kemudian di Kalimantan Utara ya ada masih ada lagi seperti Long Nawang, kemudian Long Midang," kata Tito di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/6).
Bukan hanya di Kalimantan, tutur Tito, pemerintah bakal menambah PLBN di area perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini.
Dia memaparkan, saat ini pos lintas batas negara di pembatas Papua baru tersedia di Skouw, Yetetkun, dan Sota.
