JAKARTA - Suara bising dari klakson kendaraan pribadi senantiasa bersahutan saban pagi dan sore hari di jantung Kota Jakarta.

Fenomena kemacetan jalanan masih menjadi santapan pemandangan sehari-hari, kendati moda transportasi publik yang melintas di koridor yang sama kerap kali tampak lowong.

Padahal, pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta terus gencar melakukan akselerasi pembangunan sarana transportasi umum demi memecah problem kemacetan sekaligus mempermudah pergerakan mobilitas warga.

Malahan, tingkat keterhubungan transportasi umum di area Jakarta beserta wilayah penyangganya diklaim telah menyentuh angka 93 persen.

Berbekal ketersediaan fasilitas yang masif tersebut, sudah sepatutnya masyarakat luas dapat bepergian dengan mudah tanpa perlu bergantung penuh pada penggunaan kendaraan pribadi.

Akan tetapi pada kenyataannya, sebagian besar penduduk Jakarta rupanya masih menetapkan pilihan untuk menunggangi kendaraan pribadi, khususnya sepeda motor.

Salah satu contohnya ialah Krisna (24), seorang karyawan swasta yang saban hari mengandalkan sepeda motor Honda Beat kesayangannya untuk bertolak mencari nafkah.

Dirinya musti melahap rute perjalanan sejauh 45 kilometer dari kediamannya di kawasan Tangerang mengarah ke tempat kerjanya di wilayah Jakarta Utara.

Krisna membeberkan bahwa dirinya sejatinya memendam keinginan untuk memanfaatkan moda transportasi umum, namun beragam variabel pertimbangan membuatnya urung beralih haluan.

"Karena sebenarnya saya ingin naik transportasi umum, cuma karena pekerjaan membutuhkan mobilitas tinggi dan jarak dari tempat kerja ke rumah lumayan jauh, jadi saya lebih memilih naik motor," tutur dia saat ditemui Kompas.com di kawasan Jakarta Utara, Kamis (25/6/2026).

Krisna memahami betul konsekuensi dari pemakaian kendaraan pribadi adalah risiko terjebak dalam pusaran macet.

Akan tetapi, durasi waktu tempuh dinilai masih jauh lebih efisien ketimbang memaksakan diri menggunakan angkutan umum.

Bila dirinya memilih naik bus Transjakarta atau kereta KRL Commuter Line, durasi perjalanan dapat melar hingga menyentuh waktu dua jam lantaran dituntut berganti-ganti moda dari halte ke stasiun.

Sementara dengan mengendarai sepeda motor, waktu perjalanan hanya berkisar 1,5 jam saja kendati dirinya harus berjibaku menembus padatnya kemacetan.

Atas dasar pertimbangan rasional itulah, dirinya memantapkan diri untuk tetap setia memakai kendaraan pribadi.

Pengendara jalanan lainnya, Romi (43), turut menyuarakan hal senada dan mengaku lebih rela badannya lelah terkepung macet daripada harus mengandalkan transportasi publik.

"Pilih kejebak macet sih, karena terlalu ribet kalau transit-transit enggak efisien waktunya," ucap dia saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Kamis.

Romi menjabarkan, berbekal sepeda motor, perjalanan dari rumahnya di Tebet, Jakarta Selatan menuju ke Tanjung Priok, Jakarta Utara hanya menghabiskan waktu sekitar 30 menit saja.

Namun sebaliknya, jika dirinya menumpangi KRL Commuter Line, ia dipaksa melakukan transit dari Stasiun Manggarai menuju ke Stasiun Jakarta Kota, baru kemudian menyambung perjalanan ke Stasiun Tanjung Priok.

Setibanya di sana, dirinya masih harus merogoh kocek lagi untuk menyewa ojek online atau menaiki angkutan JakLingko demi bisa menggapai titik tujuan akhir, sehingga akumulasi total waktu tempuh bisa membengkak sampai satu hingga 1,5 jam.

Sementara andai memilih opsi bus Transjakarta, Romi wajib melakukan transit di area Halte Matraman sebelum berpindah bus menuju ke arah Tanjung Priok.

Durasi perjalanannya pun diperkirakan memakan waktu kurang lebih satu jam dengan catatan apabila armada bus datang tepat waktu sesuai jadwal operasional.

Alasan-alasan pelik inilah yang membikin dirinya ogah berpindah ke transportasi umum walaupun sarana prasarananya sudah tersebar dengan sangat luas.

Pengendara lainnya, Putri (30), juga ikut mengamini bahwa dirinya lebih condong memanfaatkan kendaraan pribadi walau harus menghadang kemacetan.

"Lebih baik sih kejebak kemacetan di kendaraan pribadi, kalau kerja biasanya motor, tapi kalau jalan-jalan, ya, mobil," ucap dia saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Kamis.

Berdasarkan sudut pandang Putri, mengendarai kendaraan milik sendiri menyuguhkan rasa nyaman yang jauh lebih tinggi ketimbang berada di dalam transportasi umum.

Dirinya berkisah sejak masa kecil memang terbilang jarang mencicipi angkutan publik sehingga tidak terbiasa dengan atmosfer berdesak-desakan dengan penumpang lain.

Walau begitu, Putri sesekali waktu masih sudi memanfaatkan layanan KRL Commuter Line lantaran waktu perjalanannya yang dinilai ringkas serta terbebas dari jerat macet.

Di samping itu, bentangan rute KRL dirasa sangat mempermudah aksesibilitas untuk menjangkau aneka wilayah dengan patokan tarif yang relatif murah.

Sebaliknya, dirinya mengaku sudah belasan tahun lamanya tidak pernah lagi menginjakkan kaki di bus Transjakarta serta belum pernah sekalipun mencicipi layanan kereta MRT maupun LRT.

Di sudut pandang berbeda, tren grafik grafik volume penumpang KRL Commuter Line justru memperlihatkan lonjakan yang konsisten dari tahun ke tahun.

Menilik pada sajian data milik PT Kereta Commuter Indonesia (KCI), total angka pengguna Commuter Line pada tahun 2023 silam menyentuh jumlah 331.894.721 orang.

Kuantitas tersebut merangkak naik berada di angka 374.484.307 penumpang pada periode tahun 2024, dan kembali melesat tajam menyentuh angka 400.997.610 pengguna pada tahun 2025.

"Hal ini menunjukkan bahwa Commuterline tetap menjadi moda andalan masyarakat perkotaan karena efisiensi waktu, biaya, dan kapasitas angkutnya," ujar Vice President (VP) Corporate Secretary KCI Karina Amanda dalam keterangan tertulisnya yang diterima Kompas.com, Kamis.

Karina menyambung, faktor penyokong berupa first mile dan last mile memegang peranan yang teramat krusial dalam memengaruhi keputusan psikologis masyarakat untuk memakai transportasi umum atau tidak.

Kemudahan akses dari titik rumah mengarah ke stasiun, serta dari area stasiun menuju ke titik tujuan akhir, menjadi tolok ukur utama yang mendasari kenyamanan jalannya perjalanan.

Oleh karena itu, layanan Commuter Line sejatinya mutlak memerlukan sokongan dari armada transportasi lanjutan semisal bus feeder, ojek daring, serta ketersediaan fasilitas bagi pejalan kaki dan pesepeda yang representatif.

Seorang pakar tata kota jebolan Universitas Indonesia, M Azis Muslim, melayangkan analisis bahwa kendaraan pribadi tetap bertengger sebagai pilihan primer warga lantaran didasari oleh aneka pertimbangan yang logis, seperti urusan kenyamanan, proteksi keamanan, serta kepastian durasi.

"Saat ini, pengguna kendaraan pribadi masih mendapatkan banyak kemudahan. Mereka mempertimbangkan berbagai kelebihan dan kekurangan saat menggunakan transportasi umum," kata Azis saat dihubungi, Kamis.

Menurut buah pemikiran Azis, salah satu batu sandungan terbesar ialah bentang jarak dari area rumah menuju ke titik halte atau stasiun yang kerap kali menguras arloji waktu serta memicu ongkos tambahan, sebab warga dipaksa berjalan kaki cukup jauh atau terpaksa memesan ojek daring.

Bukan hanya itu saja, akumulasi total waktu perjalanan otomatis ikut bertambah durasinya lantaran penumpang diharuskan berpindah-pindah moda transportasi, misal dari bus Transjakarta beralih ke KRL.

"Aspek keamanan dan kenyamanan juga menjadi pertimbangan penting. Tengoklah para pengguna KRL pada jam sibuk, sekitar pukul 06.00 WIB hingga 08.00 WIB. Rasanya sudah luar biasa, seperti harus 'mandi sauna' di dalam kereta," ucap dia.

Pasca-mengalami situasi tersebut, para penumpang masih dituntut untuk menguras energi lagi demi melakukan perpindahan moda yang menguras stamina dan waktu.

Oleh sebab itu, menjadi hal yang jamak bila mayoritas warga Jakarta menjatuhkan penilaian bahwa kendaraan pribadi jauh lebih praktis dan efisien, walau harus dihadapkan pada risiko mengularnya kemacetan.

Azis berpandangan diperlukannya sebuah intervensi beralih kebijakan yang tegas dari pihak pemangku kebijakan demi memacu gairah masyarakat agar sudi berpindah ke transportasi umum.

Pihak pemerintah, lanjut dia, wajib memprioritaskan penyediaan infrastruktur bagi para pejalan kaki, merestorasi area trotoar, serta menjamin fasilitas peneduh dapat saling terkoneksi secara terintegrasi hingga menjangkau halte dan stasiun kereta.

"Trotoar harus nyaman, aman, tidak naik-turun, dan tidak berlubang. Selain itu, keberadaan pedagang kaki lima (PKL) juga harus ditata agar masyarakat bisa berjalan kaki dengan tenang," ujarnya.

Di sisi lain, jajaran pemerintah juga diwajibkan untuk menjamin ketersediaan kepastian armada angkutan lanjutan di sekeliling wilayah stasiun dan halte agar masyarakat kian mudah menggapai titik tujuan akhir mereka.