CILACAP - Koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Cilacap, Yuda Prasetyo, menepis tuduhan bahwa sejumlah dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terdata di daerahnya merupakan tempat fiktif di tengah hutan atau wilayah kuburan.
Pernyataan tersebut dilontarkan Yuda guna menanggapi polemik mengenai kiranya 100 titik SPPG yang sebelumnya diklaim Plt Bupati Cilacap Ammy Amalia Fatma Surya belum berwujud bangunan fisik sehingga dicurigai sebagai dapur fiktif.
"Yang disampaikan dia salah informasi. Itu bukan SPPG fiktif, tapi masih dalam tahap persiapan atau proses pembangunan," kata Yuda dikutip dari Kompas.com, Rabu (24/6/2026).
Yuda memaparkan, total SPPG yang terdata di Kabupaten Cilacap pada saat ini sudah menembus lebih dari 300 unit.
Dari total itu, di atas 220 unit telah berjalan secara operasional, sedangkan 114 lainnya masih dalam status tahap persiapan atau pengerjaan fisik bangunan.
Menurut dirinya, lokasi yang diklaim sebagai dapur fiktif tersebut kemungkinan besar adalah titik yang pembangunannya belum selesai sehingga belum bisa dioperasikan.
"SPPG (fiktif) yang mungkin dimaksud dia itu yang proses pembangunan. Jadi, memang di lapangan itu masih dalam proses pembangunan, ada beberapa SPPG itu yang pembangunannya lambat," jelas Yuda.
Ia pun mengimbuhkan bahwa 114 unit yang belum beroperasi tersebut berada tersebar di 24 kecamatan di area Kabupaten Cilacap.
Yuda mengutarakan, aturan dari Badan Gizi Nasional (BGN) mewajibkan pendirian fisik dapur mesti dimulai paling lambat 45 hari kerja usai Surat Perintah Kerja (SPK) dikeluarkan.
Tetapi, pada realitasnya di lapangan, ada sejumlah titik yang sampai saat ini belum memperlihatkan progres pendirian bangunan.
"Memang ditemukan beberapa SPPG yang melebihi 45 hari belum dilakukan pembangunan. Mungkin ada masalah di administrasi atau seperti apa kami kurang tahu," ucap Yuda.
Kendati membenarkan adanya keterlambatan dalam pendirian fisik, ia memastikan situasi itu tidak menandakan bahwa lokasi dimaksud adalah dapur fiktif.
Yuda pun merespons desas-desus yang mengeklaim sejumlah lokasi SPPG bertempat di area hutan.
Menurut anggapannya, penilaian itu mencuat lantaran sebagian titik bertempat di kawasan barat Cilacap yang kawasannya masih masuk kategori pedalaman.
"Kalau yang (disebut) di hutan itu karena di daerah Cilacap bagian barat itu memang masih pelosok. Memang ada SPPG, tapi itu tidak di hutan, memang daerahnya pelosok seperti itu," imbuh Yuda.
Ia juga menyangkal kabar burung yang menyebutkan terdapat titik SPPG yang didirikan di dalam kompleks pemakaman.
"Itu tidak ada, kalau di Cilacap tidak ada yang seperti itu," tandasnya.
Ketika dimintai konfirmasi seputar isu dugaan praktik jual beli lokasi dapur SPPG yang sempat berembus, Yuda menyatakan tidak mengetahui kabar burung tersebut.
Menurut dia, pihak koordinator daerah saat ini sudah membuka jalur komunikasi dengan Plt Bupati Cilacap demi menyelaraskan data serta menyajikan klarifikasi mengenai fakta konkret di lapangan.
"Kalau soal jual beli itu saya tidak tahu," kata Yuda singkat.
Secara terpisah, Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional Jawa Tengah, Reza Mahendra, ikut menyangkal kabar yang menyebut sekitar 100 SPPG di Kabupaten Cilacap merupakan proyek fiktif.
Menurut Reza, pihaknya sudah melakukan pengecekan mendalam lewat koordinasi dengan Korwil BGN Cilacap serta berkomunikasi langsung dengan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Cilacap.
"Informasi tersebut tidak valid jika dikatakan 100 itu semua fiktif," ujarnya dikutip dari Kompas.com, Rabu (24/6/2026).
Ia menguraikan, sekitar 100 lokasi yang dipermasalahkan itu sesungguhnya sudah memiliki identitas resmi SPPG dan telah masuk dalam sistem portal BGN sebelum akses registrasi dihentikan sementara.
"Kurang lebih 100 SPPG ini dari informasi yang kami peroleh sudah ada ID SPPG. Artinya terdaftar melalui portal sebelum saat sekarang ditutup," ujarnya.
Reza membenarkan apabila sebagian lokasi memang belum memperlihatkan adanya progres pembangunan fisik secara nyata.
Walau begitu, ia menekankan kondisi tersebut tidak dapat serta-merta dijadikan pembenaran untuk menyimpulkan bahwa seluruh lokasi tersebut berstatus fiktif.
Ditambah lagi, mayoritas lokasi masih dalam status tahap persiapan bahkan semenjak sebelum kebijakan moratorium penghentian pendaftaran SPPG anyar diputuskan.
"Artinya, 100 SPPG ini masuk proses persiapan. Sebelum ada moratorium atau penundaan penambahan SPPG dalam portal, mereka dipersilakan membangun karena masuk proses persiapan," ungkap Reza.
Pada saat ini, sambung Reza, BGN masih memberlakukan pembekuan sementara pendaftaran unit baru sampai proses penataan data penerima manfaat rampung diselesaikan.
Sebelumnya, Plt Bupati Cilacap, Ammy Amalia Fatma Surya, membeberkan hasil peninjauan lapangan pada lokasi-lokasi yang diajukan menjadi dapur MBG.
Berdasar pada hasil penelusuran, didapati kurang lebih 100 lokasi yang tercantum dalam sistem namun belum kedapatan adanya bangunan yang bisa difungsikan menjadi dapur operasional.
"Dari hasil rapat bersama tim investigasi dan koordinator wilayah, ada lebih dari 300 titik yang terdaftar. Setelah didatangi kepala SPPG yang ditunjuk dari Badan Gizi Nasional (BGN), ternyata titik itu (100 titik) tidak ada bangunan apapun," kata Ammy di sela aksi demonstrasi mendukung kelancaran program MBG di Alun-alun Cilacap, Senin (22/6/2026).
Ammy turut memaparkan, beberapa titik koordinat berada di lokasi yang dinilai tidak wajar bagi pendirian dapur MBG.
"Ada yang lokasinya di tengah hutan, di tengah persawahan, bahkan ada yang di tengah kuburan," ujar Ammy.
