MANADO – Pihak BPJS Kesehatan bersama jajaran pemangku kepentingan di wilayah Maluku Utara mempertegas komitmen kolektif untuk menyediakan pelayanan medis yang bermutu serta adil bagi segenap warga lewat pelaksanaan forum komunikasi dan sinergi lintas sektoral.
"Kegiatan ini menjadi ruang dialog terbuka untuk membahas berbagai isu strategis, mulai dari peningkatan cakupan kepesertaan, menjaga keaktifan peserta, hingga mendorong kepatuhan pembayaran iuran JKN," kata Deputi Direksi Wilayah X BPJS Kesehatan Mokhamad Cucu Zakaria didampingi Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ternate Meryta Oktaviane Rondonuwu, di Ternate, Jumat.
Di samping membedah aneka problem strategis, pelaksanaan forum ini juga menyasar pada perbaikan mutu layanan medis guna menjamin warga memperoleh akses penanganan yang cekatan, praktis, dan berkualitas.
Dalam kesempatan tersebut, dipaparkan bahwa realisasi kuantitas kepesertaan beserta derajat keaktifan anggota masih menemui sejumlah kendala, salah satunya yakni berkurangnya angka kepesertaan aktif yang kini menjadi fokus perhatian kolektif.
Kondisi tersebut memicu urgensi atas hadirnya kolaborasi yang kian kokoh antara BPJS Kesehatan, jajaran pemerintah daerah, beserta seluruh elemen terkait demi merumuskan jalan keluar yang berkesinambungan.
"BPJS Kesehatan juga menegaskan pentingnya penguatan dari sisi pembiayaan Program JKN. Di mana, hingga Mei 2026, kontribusi pembayaran iuran di Provinsi Maluku Utara terus dioptimalkan sebagai upaya menjaga keberlangsungan program," katanya.
Langkah taktis tersebut, menurut penuturannya, diwujudkan lewat pemberian edukasi berkala kepada publik terkait urgensi penyetoran iuran secara disiplin sebagai wujud andil gotong royong dalam skema jaminan kesehatan nasional.
Tidak sampai di situ, akselerasi mutu pelayanan medis pun ikut menjadi fokus utama, utamanya pada sektor fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).
"Berbagai strategi penguatan layanan terus dilakukan agar masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan secara optimal tanpa hambatan," katanya menambahkan.
Melalui forum diskusi tersebut, segenap elemen yang hadir turut memperkuat komitmen kolektif demi menyokong perwujudan Universal Health Coverage (UHC) yang konsisten di wilayah Provinsi Maluku Utara.
Agenda ini selaras dengan regulasi dari pihak eksekutif dalam menjamin setiap penduduk memperoleh proteksi jaminan kesehatan yang memadai.
“Kolaborasi adalah kunci, dengan sinergi yang kuat, kami dapat memastikan program JKN terus hadir memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ini menjadi semangat bersama yang mengemuka dalam forum tersebut," ujarnya.
Ia menaruh harapan besar, lewat sokongan dinamis dari seluruh pemangku kepentingan, jangkauan program JKN dapat semakin kokoh dalam memproteksi akses jaminan medis yang praktis, merata, serta bermutu bagi segenap warga Maluku Utara.
Persoalan ini diposisikan sebagai target esensial dalam agenda Forum Komunikasi dan Kemitraan Pemangku Kepentingan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Provinsi Maluku Utara yang diinisiasi oleh BPJS Kesehatan.
Pertemuan taktis ini turut melibatkan bermacam figur krusial, antara lain Deputi Direksi Wilayah X BPJS Kesehatan Mokhamad Cucu Zakaria, Asisten III Bidang Administrasi Umum Provinsi Maluku Utara M. Sukur Lila, beserta Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ternate Meryta Oktaviane Rondonuwu.
