JAKARTA - Pemerintah berencana menerapkan digitalisasi bantuan sosial sebagai bagian dari program GovTech pada tahun 2026 ini.
Uji coba program ini dijadwalkan bakal berlangsung di Banyuwangi pada bulan September mendatang.
"Kalau itu semua berjalan baik 2026 akan kita launching secara nasional. Jadi betul-betul bertahap tindak lanjut dan kemudian sambil melihat kekurangan di sana sini," kata Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Reformasi Digital, Luhut Binsar Pandjaitan.
Melalui pemanfaatan GovTech, Luhut menjelaskan bahwa penyaluran bansos ke depannya akan menjadi jauh lebih tepat sasaran.
Proses pendataan ulang serta pemanfaatan data biometrik akan diterapkan demi mengidentifikasi penerima manfaat secara lebih akurat.
"Jadi akan dilakukan pendataan ulang lagi, face recognition atau biometeric, dengan begitu kesalahan untuk target bansos maupun transfer cash itu sangat kecil," katanya.
Dalam tahap uji coba nanti, peningkatan akurasi target bansos berbasis DTSEN akan dilakukan.
Langkah ini juga melibatkan interoperabilitas data pendukung lainnya, seperti data kesehatan, ketenagakerjaan, serta kepemilikan aset.
Masyarakat yang berhak menerima bantuan bakal diarahkan untuk mendaftar lewat portal khusus atau melalui proses pendampingan.
Melalui sistem tersebut, mereka akan memperoleh hasil pengajuan beserta alasan kelayakannya secara jelas.
Uji coba ini diharapkan mampu mendorong wilayah lain untuk ikut mengajukan diri sebagai lokasi penerapan transformasi digital pada use case prioritas, khususnya terkait perlindungan sosial.
Pada kesempatan sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menerangkan bahwa potensi penghematan anggaran negara dapat menyentuh angka Rp 14 triliun per tahun saat bansos digital ini resmi berjalan.
Gus Ipul pun menambahkan bahwa keberadaan sistem digital ini menjamin penyaluran bansos menjadi jauh lebih akurat dan transparan.
"Dengan sistem digital, penyaluran bansos akan lebih akurat, transparan, dan akuntabel. Uang negara bisa diselamatkan dan benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak," kata Gus Ipul.
Program bantuan sosial ini nantinya akan diintegrasikan secara terpadu melalui Portal Perlindungan Sosial Nasional.
Platform digital tersebut berfungsi penuh sebagai wadah pendaftaran sekaligus proses verifikasi data penerima bansos.
Masyarakat juga diberikan akses untuk mendaftarkan diri sendiri maupun orang lain sebagai calon penerima bansos menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Bagi warga yang belum memiliki perangkat ponsel, proses pendaftaran tetap bisa dilakukan melalui bantuan pendamping PKH.
Petugas pendamping lapangan tersebut yang nantinya akan membantu proses perekaman data biometrik warga.
Sistem digital ini akan langsung menjalankan proses verifikasi secara otomatis pada saat pendaftaran dilakukan.
Setelah proses tersebut selesai, sistem akan menampilkan status akhir yang menunjukkan apakah warga bersangkutan layak atau tidak untuk menerima bantuan sosial.
