JAKARTA - Badan Anggaran DPR RI meminta seluruh pihak untuk bersedia menerima kritik serta masukan demi mengatasi tingginya nilai dolar Amerika Serikat, imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN), sekaligus kemerosotan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
"Ini sebagai cerminan untuk kita sendiri," ujar Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.
Dia memaparkan bahwa saat ini Indonesia tengah menghadapi tekanan yang relatif berat karena merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan melonjaknya imbal hasil SBN.
Perkembangan di pasar modal lewat pergerakan IHSG pun terpantau terus menunjukkan tren yang menurun.
Said berpendapat bahwa Indonesia tidak seharusnya melemparkan kesalahan pada faktor eksternal, seperti langkah moneter ketat (hawkish) dari Bank Sentral AS ataupun memanasnya konflik geopolitik di Perang Teluk, lantaran persoalan tersebut berada di luar kendali dalam negeri.
Karena itu, Said menekankan hal yang jauh lebih krusial untuk dipersiapkan secara matang serta dijalankan dengan tepat adalah strategi meredam penguatan dolar AS, mengontrol tingginya imbal hasil SBN, dan memulihkan kinerja IHSG.
Untuk menyelesaikan masalah tersebut, Said memberikan rekomendasi supaya pemerintah berfokus memulihkan kepercayaan para pelaku pasar lewat tiga strategi utama, dengan poin pertama berupa menjaga konsistensi pada setiap kebijakan yang diterbitkan.
Menurut penilaiannya, aturan yang kerap berubah dan tidak pasti merupakan ancaman atau risiko yang terhitung besar bagi keberlanjutan dunia usaha.
Oleh sebab itu, pihak eksekutif diimbau untuk tidak tergesa-gesa mengumumkan kebijakan yang belum matang, melainkan lebih memprioritaskan ruang diskusi yang produktif bersama para pemangku kepentingan mengenai rencana regulasi tersebut.
Tahapan kedua yang wajib dijalankan yaitu menjaga pengelolaan keuangan negara atau kebijakan fiskal supaya tetap dalam kondisi sehat.
Banggar DPR memberikan apresiasi positif atas usulan pemerintah yang menentukan target defisit pada RAPBN 2027 berada pada kisaran 1,8 persen sampai 2,4 persen dari PDB.
"Ini kabar yang bagus. Semoga akan lebih meyakinkan market," tuturnya.
Dia mengimbuhkan, sentimen positif pasar bakal makin kuat apabila realisasi defisit pada tahun ini dapat ditekan lebih rendah, paling tidak pada angka kisaran 2,58 persen.
Target tersebut dianggap lebih baik ketimbang sasaran APBN 2026 yang ditetapkan sebesar 2,68 persen maupun pencapaian realisasi tahun 2025 yang sempat berada di angka 2,81 persen, sehingga dapat memperlihatkan arah perbaikan yang positif.
Selain itu, para pelaku ekonomi pun amat menantikan adanya pembenahan pada tata kelola pelaksanaan aneka program skala prioritas, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Said menyarankan kepada pemerintah agar setidaknya mendongkrak kompetensi dari para pelaksana di lapangan, menghapus potensi benturan kepentingan, membangun sistem rantai pasok yang terintegrasi, sekaligus memperketat sasaran penerima manfaat serta daerah-daerah yang diutamakan.
Langkah ketiga, mengenai situasi di pasar modal, Banggar DPR mendorong OJK untuk terus membenahi tata kelola di lantai bursa.
Tindakan itu mencakup peningkatan aspek transparansi kepemilikan instrumen saham, menaikkan persentase kepemilikan saham oleh publik atau free float hingga melampaui angka 15 persen, serta melakukan peninjauan berkala demi menyempurnakan kinerja organisasi regulator mandiri (SRO) di pasar modal domestik.
