JAKARTA - Pembina Global Peace Convoy Indonesia (GPCI), Ustaz Bachtiar Nasir (UBN), mendesak Pemerintah Indonesia segera mengambil langkah diplomasi darurat pasca kapal kemanusiaan Global Sumud Flotilla dicegat oleh pihak Israel.
UBN meminta warga negara Indonesia yang berada di dalam kapal misi kemanusiaan tersebut segera diselamatkan.
Dalam pernyataan sikap tertulis yang diterima pada Selasa (19/5/2026), UBN meminta Kementerian Luar Negeri RI bergerak cepat guna menjamin keselamatan WNI yang tergabung dalam misi kemanusiaan menuju Gaza tersebut.
"Pemerintah Republik Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri RI, agar segera mengambil langkah diplomatik darurat untuk memastikan keselamatan seluruh warga negara Indonesia yang tergabung dalam armada Global Sumud Flotilla 2.0," ujar UBN.
Menurut UBN, armada tersebut merupakan misi sipil yang membawa bantuan kemanusiaan serta solidaritas untuk rakyat Gaza, bukan merupakan sebuah operasi militer. Karena itu, aksi pengepungan dan intersepsi terhadap kapal tersebut dinilai sebagai pelanggaran hukum internasional dan hak asasi manusia.
UBN menegaskan para delegasi Indonesia membawa amanah kemanusiaan untuk membela rakyat Palestina yang hidup di bawah blokade dan krisis berkepanjangan. Selain mendesak pemerintah Indonesia, UBN juga meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa serta lembaga HAM internasional menekan Israel agar menghentikan intersepsi terhadap kapal sipil dan membebaskan seluruh aktivis yang ditahan.
UBN turut menyerukan masyarakat Indonesia memperkuat solidaritas dan dukungan moral bagi para relawan kemanusiaan yang berada di atas kapal.
"Jangan biarkan para relawan kemanusiaan menghadapi kekuatan militer tanpa suara pembelaan dari dunia," katanya.
UBN juga mengingatkan masyarakat agar berhati-hati menyebarkan informasi terkait insiden tersebut dan mengutamakan sumber yang tervalidasi demi keamanan para delegasi.
Global Peace Convoy Indonesia (GPCI) mengumumkan lima orang warga negara Indonesia (WNI) ditangkap dalam misi Global Sumud Flotilla. Mereka diamankan tentara zionis Israel saat sedang berlayar di laut lepas Mediterania menuju Gaza, Palestina.
Koordinator Media GPCI, Harfin Naqsyabandy, mengatakan, per Senin (18/5/2026), pukul 21.20 WIB sejumlah kapal telah diintersep oleh tentara Israel. Kelima WNI yang ditangkap Israel adalah aktivis Andi Angga di kapal Josef; jurnalis Republika Bambang Noroyono di Kapal Bolarize; lalu 3 WNI di kapal Ozgurluk, yakni jurnalis TV Tempo Andre Prasetyo, jurnalis Republika Thoudy Badai, dan jurnalis iNews Heru Rahendro.
"Terkini, 5 delegasi diculik, 4 (WNI) masih berlayar," kata Harfin kepada wartawan di kantor Dompet Dhuafa, Jakarta Selatan, Senin (18/5/2026).
Sementara itu, saat ini masih empat WNI yang kapalnya masih berlayar sampai malam ini. Keduanya ialah Asad Aras dan Hendro Prasetyo dengan kapal Kasri Sadabad. Kemudian, Zefiro, dua WNI juga masih berlayar di perairan Mediterania. Mereka ialah Herman Budianto dan Ronggo Wirsanu.
Kemlu RI mengecam tindakan Israel yang mencegat kapal dan menangkap aktivis yang tergabung dalam misi kemanusiaan internasional Global Sumud Flotilla. Kemlu terus berkomunikasi untuk memantau kondisi warga negara Indonesia (WNI) yang ikut dalam misi kemanusiaan itu.
"Kementerian Luar Negeri mengecam keras tindakan Militer Israel yang telah mencegat sejumlah kapal yang tergabung dalam rombongan misi kemanusiaan internasional Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 di sekitar perairan Siprus, Mediterania Timur," kata juru bicara 1 Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, dalam keterangannya, Senin (18/5/2026).
Kemlu meminta Israel membebaskan kapal dan semua aktivis yang ikut dalam misi kemanusiaan itu. Kemlu mendesak agar bantuan sampai ke Palestina.
"Kementerian Luar Negeri RI mendesak Israel untuk segera melepaskan seluruh kapal dan awak misi kem???siaan internasional yang ditahan, serta menjamin kelanjutan penyaluran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina sesuai hukum humaniter internasional," jelasnya.
Kemlu mengatakan sejak awal pihak Kemlu melalui Ditjen Perlindungan WNI telah berkoordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, dan KBRI Amman guna menyiapkan langkah antisipatif demi memastikan keselamatan dan percepatan proses pemulangan mereka.
"Kemlu RI juga terus menjalin komunikasi dengan berbagai pihak terkait untuk memperoleh informasi terkini mengenai kondisi para WNI, sekaligus menyiapkan langkah kontingensi, termasuk fasilitasi pelindungan dan percepatan proses pemulangan apabila diperlukan. Pelindungan WNI akan terus menjadi prioritas utama pemerintah Indonesia di tengah situasi yang berkembang sangat cepat," pungkasnya.
