MEDAN - KontraS Sumut menolak keras rencana pemberantasan kriminalitas di Belawan dengan metode ala militer karena berpotensi memicu pelanggaran hak asasi manusia.
Keresahan muncul seiring adanya wacana penggunaan kekuatan militer untuk meredam gangguan keamanan di wilayah tersebut.
"Kami tidak sepakat dengan pola-pola keamanan yang mengedepankan militerisme dalam menangani persoalan kriminalitas di Belawan," ujar Koordinator Badan Pekerja KontraS Sumut, Rahmat Muhammad, sebagaimana dilansir dari berbagai sumber, Kamis (30/4/2026).
Rahmat Muhammad berpendapat, bahwa kehadiran militer di ranah penegakan hukum sipil justru dapat memperburuk situasi serta menciptakan rasa takut yang tidak perlu di tengah warga.
Persoalan di Belawan merupakan masalah kompleks yang mencakup aspek ekonomi dan sosial.
Pemerintah semestinya fokus pada akar masalah seperti kemiskinan dan kurangnya akses pendidikan bagi generasi muda.
Langkah represif hanya akan memberikan solusi jangka pendek bagi ketertiban umum.
Penguatan peran kepolisian secara presisi dianggap jauh lebih relevan dibandingkan melibatkan institusi militer dalam urusan domestik.
Evaluasi terhadap kebijakan keamanan di Sumatera Utara perlu dilakukan agar tetap sejalan dengan prinsip demokrasi.
