JAKARTA – Kemenko Perekonomian memberikan tanggapan serius mengenai tantangan ketimpangan ekonomi di Indonesia dengan menyiapkan sejumlah langkah strategis pemerataan.

Isu mengenai kesenjangan kesejahteraan masyarakat menjadi perhatian utama pemerintah saat ini.

Berbagai program penguatan ekonomi domestik terus dipacu untuk menjangkau wilayah pelosok secara merata.

"Salah satu program yang terus didorong adalah kebijakan pemerataan ekonomi melalui redistribusi aset dan legalisasi tanah," ujar Ferry Irawan, selaku Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, sebagaimana dilansir dari babelinsight.id, Selasa (28/4/2026).

Ferry Irawan menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen memperkecil rasio gini melalui peningkatan akses modal bagi usaha kecil.

Optimalisasi bantuan sosial juga dinilai sebagai instrumen krusial dalam menjaga daya beli masyarakat kelas bawah agar tetap stabil.

"Kami berupaya memastikan pertumbuhan ekonomi nasional tidak hanya dinikmati oleh segelintir kelompok, tetapi harus inklusif bagi seluruh rakyat," ujar Ferry Irawan, sebagaimana dilansir dari babelinsight.id, Selasa (28/4/2026).

Pemerintah optimistis bahwa integrasi data kemiskinan yang lebih akurat akan membuat penyaluran insentif menjadi lebih tepat sasaran.

Infrastruktur pendukung di daerah tertinggal kini mulai menunjukkan dampak positif terhadap mobilitas logistik dan arus barang.

Pemanfaatan dana desa secara maksimal diharapkan mampu menciptakan 1 lapangan kerja baru di setiap wilayah administrasi terkecil.

Angka indeks pembangunan manusia terus dipantau agar selaras dengan target penurunan angka kemiskinan ekstrem di 2026.

Transformasi digital pada sektor UMKM juga dipandang sebagai solusi efektif untuk memutus rantai ketidakadilan pendapatan.