JAKARTA - Keterbatasan lahan di kawasan perkotaan menjadi tantangan besar dalam penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat.
Pertumbuhan jumlah penduduk yang pesat tidak selalu diimbangi dengan ketersediaan lahan yang memadai untuk pembangunan perumahan horizontal.
Kondisi ini mendorong pemerintah untuk mencari pendekatan baru dalam menyediakan hunian yang tidak hanya layak, tetapi juga berkelanjutan dan terintegrasi dengan kehidupan masyarakat.
Salah satu pendekatan yang kini mulai didorong adalah pembangunan hunian vertikal berupa rumah susun dengan pola kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta.
Model kerja sama tersebut dinilai mampu mempercepat pembangunan perumahan sekaligus memastikan pengelolaannya dilakukan secara profesional.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan, pembangunan rumah susun (rusun) berbasis kolaborasi antara negara dan swasta menjadi solusi strategis dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat.
Kolaborasi Negara Dan Swasta Dalam Pembangunan Rusun
Menurut Maruarar Sirait, kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta dapat menjadi langkah efektif dalam menjawab kebutuhan hunian masyarakat, terutama di kawasan perkotaan dengan keterbatasan lahan.
Melalui kerja sama ini, aset negara dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat luas.
Dia menegaskan bahwa model kolaborasi seperti yang diterapkan di Rusun Cinta Kasih Tzu Chi di Cengkareng Jakarta dapat menjadi solusi strategis dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat, khususnya di wilayah perkotaan dengan keterbatasan lahan.
“Ini contoh nyata bagaimana negara dan swasta bisa bekerja bersama. Tanah negara dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat, sementara pengelolaannya dilakukan secara profesional agar kualitas hunian tetap terjaga dan berkelanjutan,” ujar Maruarar.
Model pembangunan seperti ini menunjukkan bahwa sinergi antara sektor publik dan swasta dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dengan adanya kerja sama tersebut, pembangunan hunian dapat berlangsung lebih cepat sekaligus memastikan kualitas pengelolaan yang baik dalam jangka panjang.
Rusun Terintegrasi Dengan Ekosistem Kehidupan Warga
Selain menyediakan tempat tinggal, konsep rumah susun yang dikembangkan juga mengedepankan integrasi dengan berbagai fasilitas penunjang kehidupan masyarakat. Hal ini penting agar hunian tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga mendukung aktivitas sosial dan ekonomi warga.
Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap rusun tersebut yang dinilai sebagai percontohan ideal dalam pembangunan rumah susun berbasis ekosistem yang lengkap.
“Saya mengapresiasi rusun ini sebagai percontohan yang ideal. Di sini tidak hanya ada hunian, tetapi juga ekosistem yang lengkap mulai dari fasilitas pendidikan dari TK hingga SMA/SMK, rumah sakit, taman bermain, hingga pujasera UMKM warga. Ini yang kita butuhkan, hunian yang terintegrasi dengan kehidupan dan ekonomi masyarakat,” katanya.
Keberadaan fasilitas pendidikan, kesehatan, ruang terbuka, hingga pusat kegiatan ekonomi masyarakat menjadikan rusun tersebut sebagai lingkungan hunian yang lebih komprehensif.
Dengan konsep ini, penghuni tidak hanya mendapatkan tempat tinggal yang layak, tetapi juga akses terhadap berbagai kebutuhan dasar sehari-hari.
Dukungan Pemerintah Dalam Percepatan Penyediaan Hunian
Upaya pemerintah untuk mempercepat penyediaan hunian juga mendapat dukungan dari berbagai lembaga dan institusi negara. Kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi kunci penting dalam mewujudkan target pembangunan perumahan nasional.
Sementara itu, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Dony Oskaria menegaskan komitmennya dalam mendukung percepatan penyediaan perumahan nasional melalui kolaborasi lintas sektor.
“Kami siap mendukung Program 3 Juta Rumah dengan mendorong model hunian seperti ini untuk direplikasi di berbagai daerah. Tahap awal, kami akan fokus pada lima wilayah utama yaitu Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Medan, dan Makassar. Kami akan melakukan pemetaan (mapping) dan menyusun daftar lokasi potensial untuk selanjutnya kami serahkan kepada Kementerian PKP,” ujar Dony.
Langkah pemetaan lokasi tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah menentukan kawasan yang paling membutuhkan pembangunan hunian vertikal. Dengan perencanaan yang matang, pembangunan rusun dapat dilakukan secara lebih terarah dan efektif.
Pemanfaatan Aset Negara Untuk Hunian Masyarakat
Pemerintah terus mendorong pemanfaatan aset negara sebagai bagian dari solusi penyediaan hunian bagi masyarakat. Dengan memanfaatkan lahan milik negara yang tersedia, pembangunan hunian vertikal dapat dilakukan tanpa harus menghadapi kendala pembebasan lahan yang sering memakan waktu panjang.
Pemerintah berupaya dalam mendorong model pembangunan hunian vertikal yang memanfaatkan aset negara, namun dikelola secara profesional oleh pihak swasta untuk meningkatkan kualitas layanan dan keberlanjutan pengelolaan.
Melalui pendekatan ini, pemerintah berharap penyediaan hunian tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam jangka pendek, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang melalui pengelolaan yang baik dan berkelanjutan.
Pembangunan rumah susun berbasis kolaborasi juga menjadi langkah strategis untuk mengatasi berbagai persoalan perumahan di kota-kota besar.
Dengan keterbatasan lahan yang semakin terasa, hunian vertikal menjadi solusi yang lebih realistis sekaligus efisien dalam memanfaatkan ruang perkotaan.
Selain itu, integrasi antara hunian dengan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan kegiatan ekonomi diharapkan mampu menciptakan lingkungan hidup yang lebih berkualitas bagi masyarakat. Model pembangunan seperti ini juga dapat menjadi inspirasi bagi pengembangan hunian di daerah lain di Indonesia.
Ke depan, pemerintah berharap konsep kolaborasi antara negara dan sektor swasta dalam pembangunan hunian dapat terus diperluas. Dengan dukungan berbagai pihak, penyediaan rumah layak bagi masyarakat dapat dilakukan secara lebih cepat, terencana, dan berkelanjutan.
