JAKARTA - Kementerian Kehutanan menegaskan langkah strategis untuk memperkuat dan mengoordinasikan pengembangan pasar karbon nasional sebagai upaya mendukung target penurunan emisi serta pembangunan berkelanjutan.

“Pendekatan yang koheren dan terintegrasi dapat memastikan bahwa tindakan setiap sektor berkontribusi terhadap tujuan nasional bersama, memobilisasi pendanaan, mencapai target pengurangan emisi, dan mendukung pembangunan inklusif,” kata Penasihat Utama Menteri (PUM) Kehutanan, Edo Mahendra, dalam keterangannya di Jakarta.

Ia menekankan bahwa desain prinsip (design principles) menjadi fondasi penting bagi koordinasi lintas sektor dan lembaga agar pasar karbon Indonesia berkembang secara terintegrasi, kredibel, dan memberikan manfaat ekonomi yang nyata.

Indonesia kini memasuki fase kritis dalam implementasi pasar karbon, di mana tantangannya bukan sekadar membangun pasar, tetapi memastikan seluruh skema berjalan selaras dan mendukung prioritas nasional.

“Indonesia harus memastikan bahwa setiap sektor bergerak dalam satu arah yang sama. Prinsip-prinsip desain ini menjadi panduan penting agar pasar karbon tumbuh terkoordinasi, menyalurkan pembiayaan hijau, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta lingkungan,” ujar Edo.

Prinsip Utama dan Fokus Prioritas Pasar Karbon

Edo menambahkan bahwa terdapat sepuluh prinsip utama yang menjadi kerangka untuk membangun pasar karbon terkoordinasi di Indonesia. Prinsip-prinsip ini dirumuskan melalui konsultasi luas dan disesuaikan dengan konteks nasional, dengan fokus pada tiga prioritas utama.

Pertama, mengakselerasi pembiayaan untuk pertumbuhan hijau dan inklusif. Kedua, menyeimbangkan pemenuhan target NDC di dalam negeri dengan potensi penjualan kredit karbon ke luar negeri. Ketiga, mendorong investasi rendah karbon yang bersifat katalitik dan menghasilkan manfaat ekonomi luas bagi masyarakat.

Langkah-langkah ini dirancang agar pasar karbon tidak hanya menjadi instrumen mitigasi, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan berkelanjutan.

“Menegakkan prinsip-prinsip ini akan membantu memastikan bahwa pasar karbon Indonesia berfungsi sebagai sistem yang terkoordinasi yang menghubungkan ambisi iklim dengan investasi, daya saing, dan pertumbuhan berkelanjutan di seluruh perekonomian,” ujar Edo.

Dukungan Investasi Hijau dan Manfaat Ekonomi

Penerapan prinsip pasar karbon yang terkoordinasi diharapkan membuka peluang baru dalam mobilisasi pembiayaan hijau di berbagai sektor.

Jika pasar karbon dibangun dengan koordinasi yang kuat, Indonesia tidak hanya akan memenuhi target iklimnya, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru yang berkelanjutan bagi masyarakat luas.

Prinsip-prinsip yang telah disusun berperan sebagai panduan agar investasi rendah karbon mampu menghasilkan dampak ekonomi yang luas sekaligus memperkuat ketahanan lingkungan.

Pendekatan ini menekankan pentingnya keterpaduan antara tujuan pengurangan emisi, pertumbuhan ekonomi hijau, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Skema pasar karbon yang terintegrasi ini juga mendukung pengembangan inovasi teknologi ramah lingkungan, efisiensi energi, serta pengelolaan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan.

Arah Kebijakan Karbon yang Terpadu dan Inklusif

Secara keseluruhan, strategi pasar karbon Indonesia menegaskan komitmen pemerintah untuk membangun sistem yang terkoordinasi, inklusif, dan berkelanjutan.

Dengan adanya prinsip desain yang jelas, setiap sektor memiliki panduan untuk bergerak secara selaras demi pencapaian target nasional.

Koordinasi lintas sektor dan lembaga menjadi kunci agar pasar karbon dapat menyalurkan pembiayaan hijau, mendorong investasi rendah karbon, serta memberikan manfaat nyata bagi lingkungan dan masyarakat.

Upaya ini menunjukkan bahwa pembangunan pasar karbon bukan hanya soal mitigasi emisi, tetapi juga tentang menciptakan ekonomi baru yang berkelanjutan dan inklusif, selaras dengan ambisi iklim nasional dan pembangunan jangka panjang.