JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menegaskan seluruh multivitamin yang disalurkan ke Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) telah memiliki izin edar dan sertifikasi resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Penyaluran ini merupakan bagian dari komitmen Kemenhan dalam mendukung ketahanan gizi nasional sekaligus memastikan keamanan konsumsi masyarakat dan prajurit.
Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemenhan, Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, menjelaskan bahwa multivitamin tersebut diproduksi oleh Pusat Farmasi Pertahanan (Pusfarhan) yang berada di bawah Badan Waran Pertahanan (Bawarhat) Kemenhan.
Produk yang dihasilkan telah melalui proses sertifikasi sesuai standar BPOM dan memenuhi semua ketentuan produksi obat.
“Multivitamin yang didistribusikan ke kementerian koperasi merupakan produksi dari lembaga pusat farmasi pertahanan yang sudah dialihkodalkan ke Bawarhat Kemenhan. Lafi TNI telah dialihkodalkan di bawah Pusfarhan Bawarhat Kemenhan, yang memiliki fasilitas produksi obat dan multivitamin,” jelas Frega.
Produksi Penuhi Standar BPOM dan CPOB
Frega menambahkan bahwa fasilitas produksi multivitamin di bawah Pusfarhan Kemenhan telah memenuhi Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB). Setiap produk juga telah memiliki Nomor Izin Edar (NIE) yang diterbitkan oleh BPOM sebagai bentuk pengawasan dan jaminan kualitas.
Ia menegaskan bahwa tanpa kedua sertifikasi tersebut, proses produksi tidak mungkin berjalan. “Sebelum produksi harus memiliki CPOB, setelah itu harus memiliki NIE. Yang mengeluarkan CPOB dan NIE adalah BPOM. Multivitamin telah memiliki CPOB dan NIE yang telah disertifikasi oleh BPOM,” ungkapnya.
Penjelasan ini sekaligus menepis keraguan publik terhadap legalitas produk yang disalurkan melalui program Dapur MBG. Langkah Kemenhan memastikan sertifikasi menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menjaga mutu obat dan suplemen yang dikonsumsi masyarakat.
Pengawasan ketat ini tidak hanya menjamin keamanan, tetapi juga memperlihatkan keseriusan negara dalam mengintegrasikan kebijakan kesehatan dan ketahanan nasional.
DPR Minta Koordinasi Lintas Kementerian Ditingkatkan
Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, mengingatkan pentingnya koordinasi lintas kementerian agar distribusi multivitamin berjalan sesuai aturan kesehatan. Ia meminta Kemenhan untuk terus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan BPOM dalam penyaluran 4,8 juta butir multivitamin ke dapur MBG.
Menurutnya, niat baik Kemenhan untuk memperkuat ketahanan kesehatan masyarakat harus tetap berjalan dalam koridor kebijakan nasional di bidang kesehatan. “Tanpa koordinasi dengan Kemenkes dan BPOM, niat baik bisa berujung pada persoalan serius di lapangan,” ujar Nurhadi dalam keterangan resminya.
Ia menilai, penyaluran obat dan vitamin bukan sekadar kegiatan distribusi logistik karena menyangkut keselamatan masyarakat. Oleh karena itu, setiap produk kesehatan harus melalui uji, pengawasan, dan sertifikasi yang ketat.
Hal ini penting agar tujuan peningkatan imunitas masyarakat melalui Dapur MBG dapat tercapai dengan cara yang aman dan terukur.
Sinergi Sipil dan Militer dalam Kesehatan Nasional
Nurhadi juga menekankan perlunya kejelasan peran antara lembaga militer dan sipil dalam pelaksanaan program kesehatan masyarakat. Ia mengingatkan agar fungsi militer tidak tumpang tindih dengan peran teknis lembaga sipil, terutama dalam urusan kesehatan publik yang menjadi kewenangan utama Kemenkes dan BPOM.
“Kami di Komisi IX DPR RI memandang penting adanya sinergi lintas kementerian agar tidak terjadi tumpang tindih peran, apalagi pergeseran fungsi dari sipil ke militer dalam urusan kesehatan masyarakat,” kata Nurhadi.
Ia menegaskan, keterlibatan TNI dalam distribusi multivitamin sebaiknya bersifat dukungan logistik, bukan menggantikan fungsi lembaga kesehatan sipil. Pandangan tersebut menjadi pengingat bahwa keberhasilan program Dapur MBG harus dicapai melalui kerja sama yang harmonis antarinstansi.
Kemenhan diharapkan terus berperan sebagai penguat sistem pendukung ketahanan gizi, sementara pengawasan dan regulasi tetap dijalankan oleh lembaga yang berwenang. Dengan sinergi yang baik, penyaluran multivitamin bersertifikat BPOM dapat mendukung visi Indonesia sehat dan tangguh secara berkelanjutan.
