BATAM - Pemerintah Kota Batam menegaskan bahwa peningkatan alokasi anggaran infrastruktur menjadi prioritas utama dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2026. Alokasi belanja modal untuk sektor jalan, jaringan, serta irigasi dilaporkan mengalami kenaikan sebesar 20,98 persen.
Keterangan tersebut disampaikan oleh Wali Kota Batam Amsakar Achmad pada rapat paripurna DPRD Kota Batam yang berlangsung Rabu (2/9). Rapat ini diagendakan untuk memberikan tanggapan resmi pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2026.
Menurut penjelasannya, pemenuhan berbagai fasilitas dasar perkotaan menjadi fokus utama dari penambahan alokasi dana tersebut.
Bidang prioritas yang disasar mencakup peningkatan kualitas jalan raya, pengendalian banjir serta pengolahan sampah, peningkatan keselamatan lalu lintas, hingga penyediaan sarana transportasi umum. “Setiap tambahan anggaran harus memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja dan manfaat bagi masyarakat,” kata Amsakar.
Amsakar menegaskan bahwa efektivitas penggunaan APBD tidak sekadar diukur melalui seberapa besar penyerapan dananya. Pihak pemerintah wajib memastikan setiap alokasi belanja mampu menghasilkan dampak positif yang riil bagi warga.
Oleh sebab itu, program penanggulangan banjir dan pengelolaan sampah dirancang secara terintegrasi, yang meliputi pembangunan serta perawatan drainase, tata kelola wilayah, hingga pemrosesan sampah dari hulu sampai ke hilir.
Layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan juga tetap ditempatkan sebagai fokus prioritas utama. Peningkatan kualitas pembelajaran, pemerataan akses sekolah, pemenuhan sarana pendukung, serta peningkatan mutu tenaga pendidik menjadi sasaran di bidang pendidikan.
Sementara itu, bidang kesehatan difokuskan pada perluasan akses layanan, ketersediaan fasilitas obat dan alat medis, pemenuhan tenaga kesehatan, hingga peningkatan kualitas pelayanan secara menyeluruh.
Perubahan APBD ini turut mencatat penyesuaian pada beberapa struktur alokasi belanja. Belanja pegawai tercatat mengalami penurunan sebesar 1,46 persen, sedangkan alokasi belanja barang dan jasa meningkat sebesar 14,86 persen.
Peningkatan belanja barang dan jasa tersebut dialokasikan untuk menunjang operasional layanan sampah, sektor kesehatan, keselamatan jalan raya, serta operasional badan layanan umum daerah.
Pemerintah turut menyadari bahwa masa pelaksanaan perubahan APBD terbilang cukup singkat. Oleh karena itu, kesiapan teknis setiap kegiatan menjadi pertimbangan penting dalam penyerapan anggaran.
Di sisi lain, fraksi-fraksi DPRD mendorong pemerintah agar tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memperkuat sektor pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah.
Respons positif diberikan oleh pihak pemerintah daerah terhadap masukan fraksi-fraksi tersebut. Arah kebijakan anggaran baru ini dipastikan mencakup penguatan sektor unggulan dan investasi, percepatan pemenuhan sarana dasar, pemerataan pendidikan dan kesehatan, reformasi birokrasi, serta peningkatan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana.
Pada bidang perekonomian, penguatan UMKM bakal dijalankan melalui pelatihan, peningkatan kapasitas, kemudahan modal, pemasaran, dan modernisasi digital. Program pelatihan kerja, pendidikan vokasi, serta sertifikasi keterampilan juga disiapkan guna mendongkrak daya saing tenaga kerja lokal. Selain itu, pengendalian inflasi dan harga barang akan diperkuat melalui jaminan pasokan, operasi pasar, kelancaran rantai distribusi, serta sinergi antardaerah.
“Keberhasilan perubahan APBD tidak semata-mata dilihat dari peningkatan pendapatan dan besarnya belanja, tetapi terutama dari kualitas pelaksanaan program dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat,” ujarnya.