BERITAKINI.CO.ID — Prabowo Subianto menghadiri penutupan Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang. Ia menyebut kehadirannya merupakan konsekuensi dari komitmen yang telah dibuat sebelumnya.
"Saya datang (penutupan Muktamar) karena janji-janji harus dipegang. Begitu saya dapat (KTA), saya putuskan saya hadir," ujarnya.
Muktamar yang berlangsung pada 31 Agustus 2026 itu menjadi momen pertama Prabowo menerima KTA NU dan resmi terdaftar sebagai warga organisasi keagamaan terbesar di Indonesia tersebut.
Alasan di Balik Koalisi Besar
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo memaparkan pandangannya soal sistem demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Ia menilai Indonesia dengan jumlah penduduk hampir 300 juta jiwa membutuhkan model pemerintahan yang tidak bisa dijalankan oleh satu partai politik saja.
"Kita sudah memilih demokrasi. Demokrasi adalah pilihan kita dan negara kita besar, kita sebesar Eropa," kata Prabowo.
"Tidak mungkin negara sebesar ini dipimpin hanya satu partai," sambungnya.
Pemerintahan saat ini didukung oleh tujuh dari delapan partai politik yang memiliki kursi di parlemen. Menurut Prabowo, koalisi diperlukan untuk menjaga stabilitas pemerintahan, terlepas dari jumlah partai yang terlibat.
Menjawab Kritik Kabinet Gemuk
Prabowo juga menanggapi kritik yang menyebut kabinetnya terlalu besar. Ia membandingkan struktur pemerintahan Indonesia dengan Timor Leste yang memiliki jumlah penduduk jauh lebih kecil, namun menegaskan bahwa ukuran kabinet tidak bisa dinilai hanya dari angka populasi.
Ia menekankan bahwa jumlah menteri tidak otomatis membuat pemerintahan tidak efisien. Prabowo justru mengklaim pemerintahannya telah melakukan langkah penghematan besar-besaran dalam periode kurang dari dua tahun.
"Dalam kurang dua tahun pemerintah yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan, yang tidak punya kinerja baik, yang rugi. Kita tutup 290 BUMN," ujarnya.
Langkah penutupan badan usaha milik negara tersebut disebut menghasilkan penghematan anggaran.
"Kita telah menghemat Rp50 triliun," pungkas Prabowo.
Tantangan Ke Depan
Penegasan Prabowo mengenai komitmen terhadap NU dan koalisi besar menjadi sinyal arah politik pemerintahannya ke depan. Dengan dukungan hampir seluruh partai di parlemen, pemerintahan memiliki modal politik yang kuat, meski pengawasan terhadap efektivitas kabinet dan kinerja BUMN tetap menjadi perhatian publik.